Dalam rangka mengamankan Pemilu 2014, khususnya proses sidang penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Umum 2014, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno meninjau gedung Mahkamah Konstitusi.
Pada kesempatan tersebut, Dwi menjelaskan pada tahap pendaftaran sampai perbaikan permohonan, Polda Metro Jaya menurunkan anggotanya sebanyak 2 satuan setingkat kompi (SSK) atau 200 personel. Sedangkan untuk persidangan, pihaknya akan menurunkan kurang lebih 8 SSK atau 800 personel.
“Tanggal 23 (Mei 2014), ketika mulai sidang kita turunkan kurang lebih 800 personel, termasuk yg berseragam dan tidak. Karena itu ada unitnya masing-masing, satgas bantuan, penegakkan hukum, satgas preventif begitu, termasuk satgas yang tidak berpakaian seragam atau yang berpakaian preman,” jelasnya di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Selasa (13/5).
Begitu pula pengamanan di dalam ruang sidang, menurut Dwi, pihaknya juga menurunkan anggota polisi yang berpakaian preman. “Kita anggap ring 1 gedung ini, nanti ring 2 halaman depan, ring 3 lalu lintas. Kita lakukan penjagaan maupun pengaturan arus lalu lintas,” lanjutnya.
Hingga saat ini, menurutnya, belum ada ancaman yang sifatnya mengganggu. Ia pun berharap sampai tahap persidangan putusan nanti berjalan tertib, lancar, aman, dan demokratis. Polda Metro Jaya mengutamakan tindakan preventif dan menyiapkan kekuatan apabila ada hal yang tidak diinginkan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pengamanan pemilihan umum, khususnya proses persidangan PHPU di MK. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis (8/5). (Lulu Hanifah/mh)