Sebagai persiapan menyongsong pelaksanaan persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) Legislatif 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar serangkaian kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Sejumlah satuan pengamanan (satpam), teknisi, pegawai, hingga tim management building yang bertugas di MK mengikuti Bimtek Sistem Manajemen Pengamanan Perkara PHPU Legislatif 2014 dan Penanggulangan Bencana Kebakaran yang dikordinasikan oleh Biro Umum MK, Minggu (27/4). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas satuan pengamanan (satpam) dan petugas terkait, sehingga mampu mengantisipasi dan mengatasi segala kemungkinan gangguan/ancaman yang timbul.
Kepala Biro Umum MK Mulyono yang membuka acara tersebut mengatakan, tugas pengamanan persidangan mempunyai kontribusi penting dalam setiap tahapan pelaksanaan Persidangan PHPU 2014. Diperkirakan, 9 Mei 2014, KPU akan mengumumkan perolehan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Legislatif 2014 secara nasional. Bersamaan dengan itu, MK akan membuka pendaftaran permohonan perkara PHPU Legislatif 2014 yang diajukan partai politik maupun calon anggota legislatif. Pada saat itu, berkas-berkas penting akan mulai masuk ke meja registrasi permohonan MK.
Seluruh rangkaian pemeriksaan perkara hingga putusan berbagai perkara PHPU 2014 diperkirakan akan selesai pada akhir Juni 2014. Dalam kurun waktu tersebut, dibutuhkan suasana nyaman dan aman bagi hakim konstitusi maupun para pegawai MK yang bertugas mendukung fungsi hakim konstitusi untuk melaksanakan tugasnya. Suasana serupa juga dibutuhkan para pencari keadilan yang memasukkan permohonan perkara ke MK.
Agar tercipta suasana yang kondusif, dibutuhkan upaya pengamanan oleh petugas pengamanan dalam (Pamdal) Gedung MK yang bekerja sama dengan Polri. Sehingga, apabila terjadi ancaman/ gangguan keamanan dapat diminimalisasi maupun dihilangkan sama sekali. “Sifat pengamanan bisa preventif ataupun represif. Untuk itu dibutuhkan satuan pengamanan yang profesional. Agar terwujud profesionalisme tersebut, saudara-saudara perlu dibekali pengetahuan manajemen pengamanan dan penanggulangan terhadap bencana pengamanan dan kebakaran baik secara teori maupun praktik. Sehingga dapat diharapkan persidangan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar,” jelas Mulyono di hadapan peserta Bimtek di Aula Lantai Dasar Gedung MK.
Selain mengamankan jalannya persidangan, para satuan pengamanan beserta jajaran kepolisian juga ditugaskan untuk memastikan keselamatan para hakim konstitusi, pegawai MK, hingga para tamu yang berkunjung. Sarana dan prasarana, ruang sidang, dokumen, kegiatan persidangan itu sendiri hingga halaman gedung MK juga menjadi objek pengamanan yang tidak boleh luput dari penglihatan.
Untuk mendukung pengamanan tersebut, Mulyono menyampaikan akan ada penambahan CCTV di sudut-sudut tertentu. Selain dari sisi kuantitas, kualitas ketajaman gambar CCTV pun akan ditingkatkan sehingga tidak ada sudut di seluruh Gedung MK yang tidak dapat terpantau.
Koordinator Kepala Keamanan MK Kompol (Komisaris Polisi) Edi Suyitno yang juga hadir dalam acara tersebut mengingatkan kepada anak buahnya agar menjaga kedekatan dengan para pihak yang berpekara di MK. Bahkan, Edi pun melarang para security yang bertugas meminta uang parker kepada siapa pun yang berkunjung ke MK. “MK ini lembaga peradilan yang bersih, jadi jaga kedekatan dengan para pihak yang berperkara,” pesan Edi.
Siapkan Ratusan Personil
Pada kegiatan kali ini, MK juga menghadirkan Jajaran Kepolisian dari Pengamanan Objek Vital (Pamobvit). Kasudit Lembaga Negara AKBP. Suryadi yang hadir pada acara tersebut mengatakan pelaksanaan persidangan PHPU 2014 akan diamankan oleh kurang lebih 300-an personil. Para personil keamanan tersebut selain berasal dari Pamdal MK juga berasal dari kepolisian. Di antara ratusan personil tersebut tedapat negosiator yang bertugas melakukan perundingan kala terjadi kerusuhan tidak diinginkan dalam pelaksanaan PHPU 2014.
Para personil kepolisian selain bertugas di luar gedung MK juga melakukan tugas pengamanan di dalam ruang sidang MK. Saat berjalannya sidang, polisi Pamobvit yang tidak menggunakan pakaian dinas (polisi berpakaian preman, red) akan masuk ke dalam ruang sidang demi mengamankan jalannya persidangan dan mengantisipasi bila ada kericuhan.
Selain pendalaman materi dari kepolisian, para peserta bimtek kali ini juga mendapatkan materi penanganan kebakaran dari Dinas Kebakaran DKI Jakarta yang disampaikan oleh Kasi Operasi Abdul Wahid M.Ec. Para peserta diberikan materi seputar proteksi kebakaran, unsur-unsur penyebab timbulnya api, jenis-jenis alat pemadan kebakaran (Apar) beserta fungsinya, hingga manajemen keselamatan kebakaran gedung.
Sebagai objek vital negara, di dalam Gedung MK juga tersimpan dokumen-dokumen penting yang sebagian besar merupakan dokumen negara. Oleh karena itu, pembekalan materi dan praktik penanganan kebakaran penting diberikan kepada satuan pengamanan (satpam), teknisi, pegawai, hingga tim management building yang bertugas di MK. (Yusti Nurul Agustin/mh)