Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan dijalankan bersama rakyat. Dalam konsep pemerintahan demokrasi, pertanggungjawaban kepada rakyat menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam mengawal jalannya demokrasi. Demikian disampaikan Ketua MK Hamdan Zoelva dalam acara Seminar Nasional \"Penguatan Kontribusi Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Good Governance\" di Auditorium IAIN Mataram, Jumat (4/4).
Pada hakikatnya, perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis bagi sebuah bangsa. Karena dari perguruan tinggi, akan memunculkan serta melahirkan orang-orang dengan kapasitas yang baik untuk membangun sebuah bangsa. \"Perguruan tinggi merupakan arena penyemaian wadah candradimuka untuk menghasilkan generasi yang lebih baik. Dengan kata lain, kampus adalah ruang untuk berpikir jernih,\" jelas Hamdan.
Lebih lanjut Hamdan mengatakan, pada konteks demokrasi khususnya berkaitan dengan pemilihan umum, sering perguruan tinggi gamang untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan pemilu. “Dewasa ini terdapat kekhawatiran keterlibatan kampus akan berakibat merusak independensi dan imparsialitas kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan intelektualitas menjadi milik partisan politik. Padahal, kampus adalah tempat bagi calon pemimpin bangsa yang akan terjun pada dunia politik dan kemasyarakatan,” imbuhnya.
Perguruan tinggi memiliki ladang pengabdian yang sangat luas. Termasuk wilayah politik dan demokrasi yang menanti sentuhan tangan dingin dari para aktor perguruan tinggi. “Kampus tidak dapat begitu saja lepas tanggung jawab dari masalah politik. Karena itu perguruan tinggi memiliki kewajiban moral untuk turut mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya demokrasi,” tegas Hamdan kepada ratusan peserta seminar yang hadir.
Dalam Pemilu 2014, lanjut Hamdan, perguruan tinggi harus berperan sebagai social control yang diklasifikasikan ke dalam empat hal. Yakni peran sebagai pengawas dan pemantau pemilu, peran sebagai fasilitator, peran advokasi, dan peran edukator. “Setidaknya ada empat hal yang harus dimainkan perguruan tinggi dalam pemilu 2014. Pertama, perguruan tinggi berperan sebagai pengawas dan pemantau pemilu yang berfungsi sebagai penjaga etika dan sistem nilai yang sangat dibutuhkan agar proses demokrasi tidak tercederai. Kedua, peran sebagai fasilitator yang dimaksudkan bahwa sebuah perguruan tinggi jangan apatis dan anti-politik. Momentum 2014 ini dapat dimanfaatkan kampus untuk melakukan pendidikan politik. Ketiga, peran advokasi yakni kampus harus menjadi pembela hak-hak rakyat ketika terjadi proses pelanggaran hak-hak masyarakat. Kemudian Yang Keempat, peran educator. Dengan tingkat pendidikan masyarakat kita yang belum melek politik, maka pendidikan politik bagi masyarakat sebenarnya bisa diambil oleh kampus. Hal lainnya, perlunya kampus untuk terus mendorong partisipasi pemilih pemula yang cerdas dan meningkatkan partisipasi politik,” tutup Hamdan.
Selain Hamdan Zoelva, hadir pula sebagai pembicara lainnya Wakil Ketua BPK Ali Masykur Musa. Kegiatan seminar nasional ini dibuka secara resmi oleh Rektor IAIN Mataram H. Ishanuddin yang diikuti oleh kurang lebih 500 orang peserta yang terdiri dari unsur akademisi dan aparat pemerintahan di wilayah Mataram dan sekitarnya. (ddy/mh)