Pihak pemohon dan pendukungnya spontan berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk pihak terkait dan termohon di ruang sidang Mahkamah Konstitusi pasca gugatannya terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditolak oleh MK. Beberapa dari mereka yang tidak terima putusan tersebut bahkan menendang-nendang kursi dan naik ke atas meja ruang sidang sambil melontarkan protesnya.
Ketika kerusuhan tengah berlangsung, pihak kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan tindakan pengamanan terhadap sembilan hakim konstitusi. Polisi yang berjaga di depan ruang sidang kemudian menerobos masuk dan mengamankan para pelaku kerusuhan.
Situasi pun dengan cepat dapat kembali kondusif dengan sigapnya aparat kepolisian. Sayangnya satu orang pingsan saat proses pengamanan terjadi. Korban pingsan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara pelaku kerusuhan diamankan ke Polres Jakarta Pusat.
Itulah pemandangan yang terlihat saat pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya mengadakan simulasi pengamanan sengketa pemilu di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/2). Dalam simulasi tersebut, sebanyak seratus anggota kepolisian diterjunkan untuk berperan baik sebagai hakim, pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait, serta sebagai pengunjung sidang.
Selain di dalam ruang sidang, simulasi pun berjalan di luar Gedung MK. Sejumlah anggota polisi terlihat berjaga di depan gedung, sebagian mengatur jalannya lalu lintas agar tetap lancar. Bahkan, tim penjinak bom ikut diturunkan karena adanya ancaman bom di lantai basement MK.
Usai simulasi, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metro Jaya Brigadir Jenderal Sudjarno mengatakan simulasi bertujuan agar pihaknya siap menghadapi potensi-potensi kerusuhan yang terjadi di MK saat sidang sengketa pemilu.
\"Kita mengantisipasi supaya kalau ada kejadian seperti ini kita bisa lakukan dengan gesit, cerdik dan kita belajar pengalaman apa yang pernah terjadi di MK kita simulasikan. Kalau terjadi kejadian seperti itu, SOP kita cocokan dengan SOP di MK,” jelasnya.
Sudjarno juga mengakui, peristiwa rusuh yang terjadi di MK saat pembacaan putusan PHPU Provinsi Maluku beberapa waktu silam menjadi pelajaran bagi pihak kepolisian agar lebih siaga dalam pengamanan sidang sengketa Pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden mendatang. (Lulu Hanifah/mh)