Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu mengutamakan citra. MK hanya harus konsisten untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikian disampaikan Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sambutannya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2014, di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jum’at (14/2/2014).
Terkait persoalan citra, Hamdan mengatakan bahwa demokrasi itu sering menipu, karena pengambilan keputusan dalam demokrasi sering dipengaruhi pendapat publik. Lebih lanjut, pendapat publik sering kali dipengaruhi pendapat media, dan pendapat media sering dipengaruhi oleh suara kelompok yang berada dibalik media. Media memiliki misi sendiri, pujian-pujian belum tentu bagus, mungkin hanya bagus untuk sesaat. Oleh karena itu, Hamdan mengingatkan kepada para peserta untuk bekerja atas kebenaran.
“Hanya satu persoalan peristiwa di bulan Oktober yang menjadi perhatian atau kalau saya boleh sebut Prahara Oktober,” ujar Hamdan mengenai masalah yang menjadi awal permasalahan besar yang harus dihadapi MK. Menurutnya apa yang terjadi pada saat itu memang luar biasa, karena hal itu terjadi di luar kontrol hakim dan pegawai, karena langsung menimpa pada pucuk pimpinan. Menurutnya hal itu merupakan peristiwa pertama dalam sejarah MK di Indonesia dan dunia.
Ditegaskan olehnya, peristiwa Itu harus menjadi cambuk bagi para hakim dan seluruh pegawai, “Harus kita ingat terus, bahwa itu meruntuhkan apa yang sudah kita lakukan,” ingat mantan Anggota Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan (MPR) itu.
Namun Hamdan kembali mengingatkan agar seluruh pegawai yang hadir dalam rapat kerja itu harus tetap fokus pada visi dan misi MK sebagai peradilan yang modern. “Sebagai peradilan yang tanggap dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan masyarakat, termasuk bekerja secara profesional berdasar program dan perencanaan, program tidak dibuat berdasar kira-kira,” ujarnya.
Lebih lanjut pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat itu mengatakan, salah satu unsur penting dalam demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang imparsial dan terpercaya. “Kesalahan peserta Pemilu mungkin dapat ditolerir, kesalahan penyelenggara dapat ditolerir, kesalahan pengawas Pemilu ditolerir, namun tidak bisa ditolerir jika ada kesalahan pada MK sebagai palang pintu terakhir penjaga demokrasi,” tegas Hamdan. Oleh karena itu, menurutnya kehadiran seluruh pegawai dalam rapat kerja ini menjadi penting agar dapat saling mengetahui apa yang harus dilakukan, karena ini tanggung jawab kita bersama.
Hamdan menyampaikan, setelah rapat kerja pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK ini dilakukan, para hakim konstitusi akan melakukan rapat kerja untuk membahas hasil dari rapat kerja yang dilakukan oleh pegawai. Menurutnya hal ini merupakan wujud dari kerjasama dan keberasamaan dari para hakim konstitusi dan pegawai Kepaniteraan dan Kesekjenan MK. Disampaikan kembali oleh Hamdan bahwa tanpa adanya kerjasama dan kebersamaan jangan harap organisasi dapat besar. Oleh karena itu dirinya berharap agar para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sepenuh hati, dan semangat karena akan berguna bagi lembaga. Hamdan juga berharap kegiatan ini dapat menghasilkan program dan rencana yang baik.
Menurutnya, MK intinya adalah hakim konstitusi, kepaniteraan dan kesekjenan. Hakim konstitusi tidak akan adanya apa-apanya tanpa Kepaniteraan dan Kesekjenan MK. Dalam kesempatan tersebut, Hamdan juga mengingatkan kelemahan MK yang belum memiliki sistem penyelesaian perkara yang bagus, sehingga membuat banyak pihak marah karena terlambatnya pengucapan putusan uji Undang-Undang Pemilihan Presiden.
Sementara Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dalam sambutannya mengatakan peristiwa yang dialami MK saat ini merupakan ujian yang sangat berat bukan hanya bagi MK, tapi juga bagi Kepaniteraan dan Sekretariat MK, namun menurutnya hal itu tidak akan mengurangi komitmen para pegawai dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada hakim konstitusi. Janedjri menyatakan, momen ini merupakan saat yang tepat untuk berbenah diri. Meskipun tidak mudah, namun dikatakan olehnya seluruh aparatur MK siap untuk bekerja lebih keras memberikan dukungan untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat.
Oleh sebab itu, dalam rangka itu melakukan evaluasi kinerja 2013 dan proyeksi kinerja 2014, rapat kerja kali ini menjadi lebih isitimewa, juga akan dioptimalkan untuk mematangkan formulasi kebijakan dalam memutus hasil pemilihan umum. Sekjen MK juga meminta kepada seluruh peserta untuk dapat bersikap jujur dan terbuka terhadap evaluasi yang dilakukan, agar dapat ditemukan masalah dan solusinya secara kebersamaan.
Kegiatan ini akan diselenggarakan selama tiga hari, yaitu pada Jum’at, 14 Februari hingga Minggu, 16 Februari 2014, dan di akhir acara kegiatan ini akan dilakukan penandatanganan Kinerja dan Pakta integritas sebagai bukti dan komitmen para pegawai dalam melaksanakan program dan rencana kerja yang telah disusun. (Ilham/mh)