Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar membuka acara Bimbingan Teknis Persidangan Jarak Jauh menggunakan Video Conference dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif tahun 2014 bagi Operator Video Conference, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua - Bogor, Sabtu (14/12). Janedjri mengatakan, bimtek ini diadakan dengan maksud untuk saling tukar menukar informasi yang intinya dalam rangka evaluasi penggunaan video conference (vicon) di 39 perguruan tinggi se-Indonesia. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan memperbaiki penggunaan viko untuk tahun depan.
\"Acara ini dilangsungkan untuk membahas penggunaan vicon yang berada di 39 perguruan tinggi se-Indonesia dan MK juga telah menambah tiga titik video conference, yaitu di perguruan tinggi Musamus, Merauke, Papua, perguruan tinggi Boreno, Kalimantan Utara, dan yang terakhir ada di perguruan tinggi Pancasakri, Tegal, Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan vicon dalam penanganan perkara Pemilu Legislatif tahun 2014 mendatang,\" tegasnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh 42 perguruan tinggi se-Indonesia tersebut, Janedjri kembali mempertanyakan penggunaan vicon selama setahun. Janedjri mengungkapkan rendahnya antusias para mahasiswa dalam penggunaan vicon. \"Seharusnya, kita semua lebih mengoptimalkan kegunaan vicon, baik untuk penanganan persidangan jarak jauh, maupun untuk seminar atau kuliah umum. Dan kita juga lebih gencar untuk melakukan sosialisasi kepada para calon kepala daerah yang berperkara, KPU, bahkan Banwaslu atau Panwaslu,\" tandahnya.
Janedjri dalam sambutannya juga menyampaikan, penggunaan vicon yang kurang optimal tersebut dikarenakan persoalan budaya yang masih menggunakan tatap muka secara langsung. Hal inilah yang menyebabkan biaya persidangan menjadi lebih besar. \"Persoalan budaya yang masih menggunakan cara tatap muka secara langsung tersebutlah yang menyebabkan besarnya biaya persidangan bagi yang bersangkutan,\" terang Jenedjri.
Selain itu, dengan penggunaan vicon yang tidak maksimal, MK pernah mendapatkan kritik dari pejabat DPR yang menilai itu hanya buang-buang uang saja, tanpa ada praktik yang sesuai dengan perjanjian awal dikeluarkan anggaran untuk vicon tersebut. Oleh karena itu, Janedjri meminta masukan apa yang mengakibatkan vicon tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. \"Kenapa vicon ini kok tidak digunakan secara maksimal, apa ada yang salah. Kalau memang MK salah, maka dievaluasi ini para peserta bisa memberikan solusi atau akan membahasnya dan mencari jalan yang paling baik. Sehingga di Pemilu Legislatif 2014 kita benar benar sudah siap, tanpa ada permasalahan lagi,\" tegasnya. (Panji Erawan/mh)