Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar menutup acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bagi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), Sabtu (14/12), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Janedjri menyampaikan, terkait dengan keberadaan Pusdik MK, lembaga peradilan konstitusi ini merencanakan akan melaksanakan kegiatan kerjasama yang dikemas dalam program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.
Oleh karena itu, dalam penutupan acara tersebut, MK dan LPPKB menggelar rapat koordinasai terkait program kerjasama terkait dengan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Program tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain, Program Bimtek bagi Parpol yg sedang berjalan mulai dari pertengahan November lalu. Kedua, Program Peningkatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk mahasisa, guru, dosen, hingga pejabat daerah.
Sebelumnya Janedjri mengatakan kepada LPPKB bahwa sebelumnya, program tersebut sudah direncanakan dari tahun lalu. Tetapi kemudian pengajuan program tersebut tidak diterima oleh DPR atau di nol rupiah. Hingga akhirnya pada pertengahan November, anggaran untuk program tesebut, diganti dengan syarat mengganti program yang sebelumnya berjudul Peningkatan Kesadaran Berpancasila dan Berkonstitusi. Karena menurut DPR, hal tersebut sudah ada dalam program yang dibuat oleh MPR yang bertajuk Empat Pilar Negara Konstitusi.
Menanggapi rencana program kerjasama tersebut, Kepala LPPKB Soeprapto merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada MK atas program ini. \"Kami sangat berterimakasih kepada Mahkamah Konstitusi karena telah melibatkan LPPKB dalam Bimtek ini. Oleh karenannya, LPPKB tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan berusaha memberikan penjelasan dan pengarahan kepada warga negara atas dasar nilai nilai Pancasila dan Konstitusi,\" ujarnya.
Selanjutnya program rencana kerjasama ini akan dibahas lebih intens dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada tengah bulan Januari mendatang. \"Kita perlu bertemu lagi untuk membahas program ini dengan lebih intens, hingga terjadi MOU antara MK dan LPPKB,\" tambah Soeprapto. (Panji Erawan/mh)