Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membuka secara resmi Bimbingan Teknis Sengketa Pemilu bagi Partai Gerindra, Selasa (10/12/2013), bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor. Acara ini dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi yang didampingi pejabat teras Partai Gerindra se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Arief meminta agar seluruh kader dari Gerindra senantiasa menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi guna mencapai kesamaan visi dan misi berbangsa dan bernegara. Dengan siap menang dan siap kalah, para caleg Gerindra diharapkan dapat mengembangkan budaya demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Tak lupa Arief juga turut memohon maaf atas terjadinya tsunami hukum yang mencoreng wajah peradilan di Indonesia dengan tertangkapnya mantan ketua MK, Akil Mochtar. Ia menegaskan, tertangkapnya Akil tidak serta merta mengindikasikan bahwa seluruh hakim konstitusi berprilaku buruk. Meski peristiwa tersebut dirasa telah menjatuhkan wibawa MK dan melunturkan kepercayaan masyarakat, namun Arief tetap meminta dukungan seluruh elemen masyarakat agar kembali dapat mempercayai MK.
Arief kepada peserta menjamin, masih ada hakim konstitusi yang tetap menjaga integritasnya. “Tidak semua hakim konstitusi berprilaku demikian. Seperti ada sebuah lagu, tidak semua laki-laki, demikian juga halnya dengan hakim konstitusi. Jadi saya mohon percayalah pada kami,” tegas Arief.
Ia berharap, para peserta Bimtek kali ini dapat kembali menyosialisasikan keluhuran hakim konstitusi kepada masyarakat demi menjaga citra dan martabat MK. Sesungguhnya, wibawa MK tidak hanya ditentukan oleh para hakim konstitusi maupun jajaran MK secara keseluruhan, namun juga turut di tentukan besarnya dukungan masyarakat.
Sementara itu, Suhardi dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif MK dalam menyelenggarakan acara ini. Seluruh peserta acara ini, terang Suhardi, berasal dari Divisi Hukum Partai Gerindra se-Indonesia, termasuk didalamnya adalah calon anggota legislatif yang akan bertarung dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Suhardi menuturkan, berkaca dari pengalaman pemilu tahun 2009 lalu, DPP Partai Gerindra merasa sangat kewalahan dalam menangani sengketa Pemilu, padahal menurutnya hal itu seharusnya dapat diselesaikan di tingkat DPC.
Bimtek kali ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para kader Gerindra agar dapat lebih matang mempersiapkan diri dalam menghadapi sengketa pemilu mendatang. Meski demikian, Gerindra berharap kisruh hasil Pemilu tidak sampai berujung ke MK. “Tentunya kita tidak berharap akan banyak terjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tak perlu kita merepotkan MK. Jangan sampai kita membebani MK,” tegas Suhardi yang langsung diamini seluruh kader Gerindra. (Julie/mh)