Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sudah memasuki persidangan keempat. Dalam persidangan yang digelar pada Selasa (1/10) sore, di Ruang Sidang Pleno MK ini, hadir para saksi dari seluruh pihak.
Dari Pasangan Calon Khofifah Indar Parawansa - Herman Sumawiredja (Berkah) selaku Pemohon, menghadirkan tiga orang saksi, diantaranya ialah Ketua Tim Pemenangan Berkah untuk tingkat Provinsi Jawa Timur Jazilul Fawaid serta Ketua Bidang Advokasi dan Humas Partai Kedaulatan Eliza Nur Hilma.
Dalam kesaksiannya, Jazilul mengungkapkan tentang stikerisasi formulir yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (Termohon). Menurutnya, pihaknya sebagai Tim Pemenangan Berkah sudah berulang kali, baik lisan maupun tertulis, menyatakan keberatan terhadap keputusan KPU untuk melakukan stikerisasi dan tidak mencetak ulang seluruh formulir dalam rangka memasukkan nama Pasangan Berkah dalam setiap form yang ada. Karena, pihaknya sama sekali tidak menemukan satu pun landasan hukum yang dapat membenarkan tindakan Termohon tersebut. “Kami tidak bisa terima soal strikerisasi ini,” tegasnya.
Apalagi, menurut Jazil, keputusan tersebut diputuskan secara sepihak oleh Termohon tanpa melibatkan Pasangan Berkah dan dalam praktiknya stikerisasi tidak berjalan mulus di lapangan. “Ada yang distiker, ada yang hanya tulis nama, adapula yang tidak ditulis nama. Artinya prinsip kesetaraan dan keseragaman itu tidak ada,” bebernya.
Selanjutnya, saksi Eliza Nur Hilma, menerangkan tentang upaya penjegalan Pasangan Berkah oleh Pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf (Karsa) dalam bentuk iming-iming uang miliaran rupiah kepada pengurus partai agar batal mengusung Pasangan Berkah dan beralih mengusung Pasangan Karsa. “Adanya upaya dari koordinator dari kubu Soekarwo untuk mencabut dukungan kepada Ibu Khofifah,” urainya.
Ditanya berapa nominal angka yang ditawarkan, Eliza menjawab, “yang saya tahu dari 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar sampai tidak terhitung jumlahnya.” Bahkan tidak tanggung-tanggung, menurut Eliza, yang menghubungi langsung pimpinan partainya adalah Calon Wakil Gubernur Gus Ipul (panggilan Syaifullah Yusuf).
Selain itu, Eliza juga membantah adanya dukungan ganda yang dilakukan oleh partainya. Menurutnya, Partai Kedaulatan hanya mendukung satu pasangan, yakni Pasangan Berkah. “Partai Kedaulatan tidak pernah memberikan dua dukungan yang ganda tetapi satu dukungan,” ungkapnya.
Tiada Pelanggaran
Di sisi lain, Termohon juga telah menghadirkan beberapa saksi untuk menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilukada Jawa Timur 2013 telah berjalan baik dan taat hukum. Ketua KPU Sumenep, Toha Samadi menyatakan, tidak ada pelanggaran ataupun kecurangan selama berlangsungnya Pemilukada. “Tidak ada masalah. Saya yakinkan dan saya pastikan, bahwa semuanya sudah berjalan dengan lancar,” tuturnya. “Seluruh saksi saat rekapitulasi menyatakan tidak ada masalah. Tidak ada rekomendasi Panwas.”
Keterangan itu senada dengan kesaksian Anggota KPU Bondowoso Juhro Afandi. Menurut Juhro, ketika melakukan pemungutan dan penghitungan suara, tidak ditemui satu persoalan pun di lapangan. Dia menyatakan, Termohon sudah melakukan kegiatan sosialisasi dengan maksimal, di mana dalam pelaksanaanya telah melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, ormas, bahkan tim pasangan calon. “Sosialisasi dilakukan melalui media cetak dan elektronik,” ujarnya menambahkan.
Adapun saksi dari Pihak Terkait, hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Zainal Muhtadin. Kehadiran Zainal adalah untuk menjelaskan tentang pertemuan antara pimpinan partai politik yang tergabung dalam Aliansi Partai Non Parlemen (APNP) dengan Gubernur incumbent, Soekarwo di rumah dinasnya.
Zainal pun membantah keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa pertemuan APNP dengan Soekarwo atas inisiasi dirinya atau pihak Pemprov Jawa Timur. Menurutnya, pertemuan tersebut diprakarsai dan bermula dari para pimpinan partai yang tergabung dalam APNP. Di mana, APNP pernah melayangkan permintaan kepada pihaknya untuk melakukan audiensi dengan Soekarwo sebagai Gubernur Jatim. Kemudian, atas dasar permintaan itulah dirinya mengadakan pertemuan tersebut.
“Justru diprakarsai dari para pimpinan Parpol. Akhir 2012, kawan-kawan parpol dari non parlemen ingin bertemu langsung dengan pak gubernur. Bahkan menyampaikan surat untuk melakukan audiensi sehingga difasilitasilah di rumah dinas,” jelasnya. (Dodi/mh)