Jurnas.com | MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan Indonesia memiliki pemimpin yang baik seperti Soekarno dan Soeharto. Akan tetapi, para pemimpin di Republik ini menjadi tidak baik karena tidak ada sistim atau regulasi yang benar untuk membatasi kekuasaan.
“Oleh karena itu, perlu membenahi sistem regulasi untuk membatasi kecenderungan kekuasaan untuk berbuat semena-mena,” kata Mahfud MD saat menyampaikan orasi ilmiah tentang potret kepemimpinan nasional berwawasan kebangsaan dalam menjawab tantangan krisis multidimensional pada Seminar Nasional dalam rangka Peringatan HUT Ke-50 PMKRI Cabang Ende, di Ende, Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (13/7).
Staf Ahli Menakertrans sekaligus mantan Ketua PP PMKRI, Antonius Doni Dihen saat berbicara dengan topik “Peran Pemerintah dalam Menyiapkan Tenaga Kerja Menuju AFTA 2015”, mengharapkan kepada masyarakat Indonesia agar mampu bersaing menghadapi pasar bebas.
Oleh karena itu, Anton Doni mengingatkan pentingnya mempersiapkan dan menyelesaikan beberapa persoalan terkait sumber daya manusia, seperti persoalan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pelaku produsen, peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan standar yang tinggi dan mampu menghadapi ancaman tenaga kerja luar negeri.
Jurnalis TVRI Nasional, YF. Ansy Lema, juga tampil menjadi pembicara seminar. Putra asal Ende-Lio tersebut membawakan materi bertajuk “Peluang dan Tantangan Menuju AFTA 2015.
Menurut Ansy Lema, sosok pemimpin sangat menentukan dalam menata negara ini. Seorang pemimpin, menurut Ansy, harus memiliki visi yang besar dan mampu menerjemahkan secara kongkret agar dapat membawa perubahan.
Sementara itu, Ketua Presidium PP PMKRI Sanctus Thomas Aquinas, Jakarta, Parlindungan Simarmata, menilai bahwa Indonesia sedang mengalami degradasi moral dan hal ini akan berpotensi terjadi disintergrasi apabila tidak segera dibenahi.
Menurutnya, ancaman ini akibat kesalahan para elit politik dan pemimpin yang salah dalam mengelola negara ini.
“Pemerintah saat ini lebih berpikir bagaimana mengamankan posisi mereka,” kata Parlindungan Simarmata.
Parlindungan menilai sejumlah Undang-Undang yang dibuat lebih berorientasi pada kepentingan elit politik ketimbang kepentingan rakyat.
Parlindungan juga mengkritisi sikap pragmatisme dan budaya konsumtif di kalangan kaum muda saat ini.
Parlin mengajak semua generasi muda untuk tetap hadir sebagai kelompok kritis dalam mengkawal pembangunan di Republik ini.