Dalam rangka menyongsong Tahun Anggaran Baru 2013, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan Rapat Kerja rutin Tahunan selama tiga hari dimulai dengan acara pembukaan pada Jumat sore, 18 Januari 2013. Rapat kerja yang rencananya akan ditutup pada Minggu Siang, 20 Januari 2013 ini bertempat di Hotel Grand Ussu, Cisarua, Bogor dan diikuti oleh pejabat struktural, pejabat fungsional khusus, pejabat fungsional tertentu, dan pegawai Mahkamah Konstitusi.
Pada rapat kerja yang juga dihadiri oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, serta Hakim Konstitusi Anwar Usman Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M. Gaffar, dalam laporannya pada acara pembukaan menyampaikan bahwa pada tahun 2012 terjadi peningkatan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, baik perkara pengujian undang-undang maupun perselisihan hasil pemilu.
Meskipun peningkatan jumlah perkara tidak selalu menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, karena dapat saja hal itu dipengaruhi misalnya oleh budaya sadar berkonstitusi masyarakat yang semakin tinggi atau lemahnya kualitas undang-undang, akan tetapi paling tidak peningkatan jumlah pekara menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama untuk menghadirkan proses peradilan yang fair dan transparan dengan putusan-putusan yang berdimensi keadilan substantif.
Untuk itu, dalam rangka mendukung proses peradilan yang terpercaya, pada tahun 2012 yang lalu, salah satu ikhtiar yang telah dapat direalisasikan yaitu penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. “Usaha ini dapat memperkuat sistem kerja yang efektif-profesional dalam memberikan pelayanan kepada Mahkamah Konstitusi,” ungkap Janedjri.
Sebagai pijakan dalam meningkatkan pelayanan kepada Mahkamah Konstitusi, menurut Janedjri adalah dengan adanya evaluasi dan konsolidasi yang dilakukan melalui rapat kerja. Dalam rapat kerja ini akan diidentifikasi dan dipetakan berbagai kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas sekaligus peluang dan kekuatan yang dimiliki.
Rapat Kerja pada kesempatan ini memiliki memiliki 2 agenda pembahasan, yaitu melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi selama tahun 2012, yang mencakup evaluasi anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan evaluasi itu, nantinya akan terlihat bagaimana sesungguhnya performa kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dengan segenap unit kerjanya dalam mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinergikan segenap sumber daya organisasi untuk memberikan pelayanan kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2012.
Selain itu, rapat kerja ini juga ditujukan untuk melakukan konsolidasi program kerja dan anggaran tahun 2013, yang mencakup penyusunan Rencana Aksi, Rencana Penyerapan Anggaran, Rencana Kinerja, dan usulan APBN-P Tahun 2013.
Berkaitan dengan anggaran, Janedjri menyampaikan, pada tahun 2012 lalu, penyerapan anggaran Mahkamah Konstitusi sampai dengan akhir tahun anggaran mencapai angka sebesar 99,14%. “Prosentase penyerapan anggaran sebesar 99,14% tersebut merupakan pencapaian terbaik Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, kami bertekad untuk sekuat tenaga mempertahankan capaian tersebut pada tahun anggaran 2013 ini,” kata Janedjri.
Sebelum menutup laporannya, Janedjri menyampaikan harapannya agak Rapat Kerja tersebut benar-benar dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan tekad Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk semakin meningkatkan tata kelola Mahkamah Konstitusi yang lebih baik dalam memberikan pelayanan yang prima dan paripurna kepada Mahkamah Konstitusi, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pencari keadilan dengan memegang teguh integritas moral dan profesionalisme. (Fitri Yuliana)