Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan penghargaan juara pertama dari Kementerian Keuangan atas kategori Realisasi Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN) tahun 2011, pada kelompok pertama. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (1/10), pagi.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Refleksi dan Apresiasi Kinerja Pengelolaan dan Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2011, yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI. Hadir dalam acara itu, para pejabat dan pimpinan kementerian/lembaga negara.
Pemberia penghargaan tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap kementerian/lembaga selaku pengguna barang yang telah menunjukkan peningkatan kinerja secara signifikan dalam bidang pengelolahan barang milik Negara.
Selain itu, penilaian kinerja kementerian/lembaga yang berujung diraihnya penghargaan tersebut juga berasal pertimbangan opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2011 dalam penentuan nominasi peraih penghargaan pada setiap kategori dengan pembobotan 100% untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian, 80% untuk opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), 60% untuk Wajar Dengan Pengecualian, dan 40% untuk opini Disclaimer.
Apabila MK mendapatkan juara pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, masing-masng mendapatkan juara kedua dan ketiga, dalam kelompok pertama atas katagori realisasi IP BMN Tahun 2011 dari Kementerian Keuangan. Kesempatan yang sama, Kementerian tersebut juga memberikan penghargaan atas kategori utilisasi (pemanfaatan) BMN, dan katagori kepatuhan pelaporan BMN kepada kementerian/lembaga yang mendapat penilaian terbaik.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk terus meningkatkan kualitas dalam mengelola dan mengatur barang milik negara. “Kami sungguh-sungguh berharap melalui kesempatan ini bisa memperbaharui dan berkomitmen bersama untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara,” pintanya.
Hal tersebut disebabkan, lanjut Agus, karena di era demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang ini, tuntutan masyarakat luas dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik terus mengemuka, baik dari forum media ataupun kesempatan yang ada. Hampir seluruh komponen masyarakat, katanya, secara kritis menuntut pencapaian hasil pembangunan pada umumnya dilakukan secara transparan.
“Oleh karena itu, kita selaku aparatur negara, kita tidak ada pilihan. Kita harus menjawab kebutuhan dan tuntutan rakyat tersebut,” ucap Menteri Keuangan era Kabinet bersatu kedua itu. “Tuntutan itu menggulirkan reformasi di bindang pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan,” tambahnya.
Agus dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang telah mengelola dengan sungguh-sungguh barang milik negara. “Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak dan Ibu, yang telah bersungguh-sungguh membenahi pengelolaan barang milik negara dengan baik,” ucap Agus jelang menutup sambutannya. (Shohibul Umam/mh)