Yth. Sdr. Purbudiyanto,

Sesuai Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yth. Sdr. Mustofa,

Permohonan sengketa Pemilukada Kab. Parigi Moutong telah diajukan ke MK. Saat ini permohonan tersebut masih dalam proses registrasi oleh Kepaniteraan MK. Apabila telah diregistrasi, permohonan akan dipublikasikan melalui laman ini.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Rhiefay Rheemayor

Permohonan sengketa Pemilukada Kab. Parigi Moutong telah diajukan ke MK. Saat ini permohonan tersebut masih dalam proses registrasi oleh Kepaniteraan MK. Apabila telah diregistrasi, permohonan akan dipublikasikan melalui laman ini. Setelahnya baru dijadwalkan dalam persidangan.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Dya,

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dibacakan hanya diketahui oleh para hakim konstitusi. Namun demikian, semua proses persidangan MK terbuka untuk umum sehingga setiap orang dapat mengetahui setiap perdebatan dan pembuktian dalam persidangan. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang menyimpulkan sendiri berdasarkan hasil persidangan maka hal tersebut adalah kondisi yang berada di luar kewenangan MK.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Ataufani,

Pertanyaan perihal jadwal sidang, dapat diketahui melalui fitur "Jadwal Sidang" pada laman ini.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Mustofa

Permohonan sengketa Pemilukada Kab. Parigi Moutong telah diajukan ke MK. Saat ini permohonan tersebut masih dalam proses registrasi oleh Kepaniteraan MK. Apabila telah diregistrasi, permohonan akan dipublikasikan melalui laman ini.

Terima kasih.

Yth. Saudara Riva Prasetya,

Saudara dapat membuka tautan http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/perundangan_uu_detail.php?peraturan=5b6dee58 untuk mempelajari UU dimaksud.

Terima kasih.

Yth. Saudara Iman,

Menjawab pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

1. Dengan adanya amar putusan MK yang menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya", berarti Termohon (KPU) dapat melanjutkan tahapan proses Pemilukada ke tahapan selanjutnya.

2. Pada prinsipnya, Putusan MK terhadap perselisihan hasil Pemilukada didasarkan pada permohonan keberatan terhadap hasil Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon, sehingga apabila permohonan tersebut tidak beralasan (dalam hal ini gugatan tidak terbukti di persidangan) maka amar putusan cukup menyatakan permohonan DITOLAK. Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Apabila MK menilai eksepsi tersebut tidak benar atau tidak terbukti, dalam amarnya MK akan menyatakan menolak eksepsi tersebut.

Oleh karenanya, pada setiap putusan MK terhadap perkara perselisihan hasil pemilu akan terdapat 2 (dua) bagian amar putusan, yakni amar tehadap eksepsi Termohon dan/atau Pihak Terkait serta amar terhadap permohonan Pemohon/Penggugat.

Demikian.

Yth. Saudara Rosadi,

Surat permohonan kunjungan dapat ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Alamat pengiriman dan nomor faksimile tercantum pada laman ini.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Wira Atma Hajri

Terima kasih atas masukannya. Saran tersebut sudah disampaikan kepada unit kerja terkait dan akan segera ditindaklanjuti.