JAYAPURA – Pentahapan Pilgub Papua yang dalam putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) diminta dihentikan sementara waktu sampai ada keputusan tetap, mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya Ketua DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Ramses Wally,SH yang berharap dalam putusan tetap nanti tetap mengakomodir apa yang telah dilaukan pihak DPRP. “Karena kalau nanti mementahkan kembali, artinya pentahapan itu harus dilaukan dari awal oleh KPU Provinsi Papua, apa artinya Otsus di Papua?,” ungkapnya kepada wartawan di Waena, (23/7).
Dikatakan, bahwa ia sangat berharap putusan MK nantinya dapat memahami situasi Papua dengan otonomi khususnya, yakni tidak bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Perdasus tentang Pemilukada di Papua.
Dalam Perdasus dimaksud, menurutnya, proses verifikasi awal adalah memang dilakukan oleh DPR Papua, kemudian mendapat persetujuan dari MRP.
“Setelah sampai di situ, tahapan selanjutnya adalah ada di KPU, yakni melakukan penjadwalan pentahapan lebih lanjut, seperti masa kampanye hingga pemungutan suaranya nanti,” jelasnya.
Atas polemik oleh sejumlah pihak, termasuk anggota DPR Papua dan sejumlah pihak di Papua, menurutnya hal itu sebaiknya tidak terjadi.
“Seluruh komponen yang ada di Papua ini kita harus mendukung karetaker Gubernur. Supaya bisa segera dilaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga menghasilkan gubernur yang definitif,” ujarnya. Menurutnya, polemik yang terjadi adalah antar komponen orang Papua sendiri.
“Saya melihat bahwa kesalahan ini bukan hanya karetaker, tetapi berbagai komponen yang mau berjalan sendiri- sendiri, baik politisi orang Papua, dalam birokrat, KPU, semua ini meperlambat,” tegasnya.
Partai Hanura
Sedangkan Partai Hanura mengharapkan agar proses persidangan sengketa kewenangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua yang saat ini sedang digulir di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa cepat selesai dan ada putusan akhir yang bertetapan hukum.
Kepada wartawan beberapa waktu lalu di Jayapura, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Yan P. Mandenas, S.Sos didampingi Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Kamasan Jack Komboy menegaskan, bagi Partai Hanura, masalah Pilgub Papua mau mundur atau tidak, pihaknya tetap siap saja.
“Jadi, saya pikir jadwal mundur karena kita menghargai sengketa kewenangan yang sekarang sedang bergulir di MK,” kata Yan Mandenas.
Tetapi lebih daripada itu, khususnya di Partai Hanura, tetap mengedepankan sinkronisasi kebijakan antara UU 32 Thn 2004 yang diperbaharui dengan UU No.12 Thn 2008 tentang Pemerintahan Daerah. dengan UU No.15 Thn 2011 tentang Pemilukada dan UU No. 21 Otsus Thn 2001 tentang Otonomi Khusus ditambah lagi dengan PP No. 6 Thn 2005 tentang pemilihan dikembalikan kepada DPR Papua.
“Sehingga, saya pikir kita tetap melakukan sinkronisasi aturan dan kita tetap menunggu tahapan proses yang sudah berjalan oleh DPRP dan Partai Hanura mendukung full,”ujarnya.
Alasan partai ini mendukungnya dikarenakan proses, yang dilakukan oleh DPRP saat ini sudah merupakan proteksi untuk melakukan amanat daripada UU Otsus, yang menyangkut dengan gubernur dan wakil gubernur yang mana harus orang asli Papua yang berasal dari rumpun Melanesia atau yang diakui oleh suku – suku di Tanah Papua.
“Sehingga kita terfokuskan untuk mendukung itu. kita mendukung itu karena hal itu merupakan bagian dari rakyat Papua. Oleh sebab itu, saya pikir kita tetap dukung proses ini tetapi saya berharap juga, putusan MK ini bisa secepatnya turun sehingga proses sengketa kewenangan ini bisa segera diakhiri dan tahapan selanjutnya bisa dilangsungkan,”harapnya.
Sebab menurutnya sudah hanpir satu tahun proses pemerintahan di daerah ini sudah tidak bisa berjalan secara normal dan dampaknya bukan saja dirasakan oleh DPR tetapi juga, masyarakat luas merasakan hal itu.
Sehingga harus menjadi tanggung jawab bersama – sama untuk mendorong pasangan Pilgub Papua. Supaya bisa memberikan hasil yang terbaik bagi lahirnya pemimpin Papua yang baru untuk periode lima tahun ke depan.
Pilgub Penting
Baik Yan Mandenas dan Jack Komboy menegaskan bahwa bagi Hanura, Pemilihan gubernur (PIlgub) tahun ini adalah sangat penting. Hal ini dikarenakan sebagai partai baru, tentunya sudah mencoba untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. “Kita sudah harus lebih siap. Karena secara internal, kita harus lebih siap untuk memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung dengan rekan partai koalisi lainnya,”tegas keduanya.
Seperti diketahui, Partai Hanura mengusung pasangan MR Kambu – Blasius Pakage bersama koalisi Parpol lainnya seperti Gerindra dan PAN.
Atas dasar inilah, pihaknya mencoba tampil dan eksistensi dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada. Sebagai partai baru, sudah bertekad bertarung dalam Pilgub nanti bersama dengan koalisi partai, untuk bagaimana bisa terlibat dan mendorong secara aktif lewat pesta demokrasi.
Sehingga bisa melahirkan pemimpin yang benar – benar bisa melahirkan aspirasi masyarakat.
Hal ini dikarenakan persoalan di Papua sangat kompleks dengan berbagai hal. Baik itu persoalan keamanan, pembangunan, dan kebijakan serta keuangan dan persoalan yang menyangkut kepentingan orang Papua. dalam skop Otsus.
”Itulah yang membuat kita terus berbenah diri di partai ini, untuk bagaimana bisa memberikan warna dalam pesta demokrasi. Walaupun pada akhirnya yang terpilih nanti tidak akan kita persoalkan dan kita sama – sama dukung,” pungkasnya.