Jakarta Hingga masuknya tahapan kampanye pilkada DKI, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipermasalahkan 5 timses cagub masih belum jelas penyelesainnya. Hal ini bisa membuat potensi sengketa pilkada semakin besar.
Cawagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengisyaratkan akan membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika sengketa terjadi karena ketidakadilan akibat carut-marut DPT.
"Soal itu (ke MK) silakan ke Timses. Tapi umumnya (pilkada itu akhirnya) ke MK karena masalah itu (DPT)," ujar Ahok kepada detikcom, Minggu (24/6/2012).
Hal itu disampaikannya usai penyampaian visi misi cagub dan cawagub DKI dalam sidang paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.
Ahok mengatakan hingga kini masih terlihat adanya kecurangan melalui DPT yang tak kunjung selesai. Hal ini, kata dia, jelas merugikan dan membahayakan kubu lain, dan menguntunkan kubu tertentu.
"Sekarang ini bukan soal menang kalah, tapi keadilan dan kejujuran. Kami hanya ingin pilkada yang jujur dan adil," jelasnya.
Sebelumnya, Ahok menyatakan pesimismenya jika pilkada DKI dapat berlangsung damai. Hal itu, menurutnya, didasarkan pada berbagai praktik kecurangan yang terjadi sebelum masa kampanye dimulai.
"Saya tidak yakin, melihat ada praktek bagi sembako dan pengobatan gratis sebelum masa kampanye," terang Ahok usai deklarasi pilkada damai di Plaza Utara, Senayan, Jakarta, Sabtu (23/6).
Ahok mengatakan kampanye jujur dan damai pada akhirnya hanya akan menjadi sebuah mimpi. Ahok yakin, bila semua kampanye dilakukan dengan jujur, kompetisi yang fair bisa dilakukan.
"Tapi kita optimis, kampanye dengan jujur tanpa baksos kita yakin bisa menang," terang Ahok.