Yth. Saudara Rahman,

Pertanyaan yang saudara ajukan menyangkut substansi pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan MK hanya menyampaikan pendapat hukumnya melalui putusan.

Demikian.

Yth. Sdr. Zaka Firma Aditya,

Silahkan Saudara menyampaikan proposal penelitian kepada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan mengubungi nomor telepon 021-23529000.

Terima kasih.

Yth. Saudara Dhona Lubis

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Terkait dengan pertanyaan Saudara Dhona Lubis yang menanyakan apakah sudah pernah ada yang menguji tentang Badan Kehormatan DPR, hal demikian tentu bukan kewenangan Mahkamah untuk menguji tentang Badan Kehormatan DPR kecuali isu hukum tersebut dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Karenanya mohon pertanyaannya lebih spesifik terhadap pengujian Undang-Undang apa yang ingin diketahui atau ditanyakan.

Demikian.

Yth. Saudara Dhona Lubis,

Pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan Konstitusi dan prinsip negara hukum melalui putusan atas perkara konstitusional yang menjadi kewenangan dan kewajibannya. Dengan demikian, apabila putusan MK yang bersifat final and binding tidak dilaksanakan, maka sanksi yang berlaku adalah berupa sanksi ketatanegaraan ataupun hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun demikian, untuk dapat menentukan jenis atau kategori perbuatan yang tidak melaksanakan putusan MK tersebut merupakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau yang lainnya tentu membutuhkan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian.

Yth. Sdr. Khairani El Yusro, S.Psi.

Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Saudara kepada penegakan hukum dan hak-hak warga negara. Kami informasikan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C UUD 1945 adalah menguji undang-undang konstitusionalitas terhadap UUD 1945. Menjawab pertanyaan Saudara, peraturan yang dipermasalahkan tersebut bukan merupakan undang-undang sehingga tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, apabila Saudara menganggap suatu undang-undang yang menjadi landasan peraturan tersebut telah melanggar UUD 1945, saudara dapat mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji materi dan muatan UU tersebut. Informasi mengenai teknis pengajuan permohonan dapat menghubungi unit pelayanan penerimaan permohonan dan konsultasi perkara di gedung Mahkamah Konstitusi Lantai Dasar, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Telepon 021-23529000.

Selain itu, kami informasikan pula, Saudara dapat mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UU ke Mahkamah Agung.

Demikian.

Yth. Sdr. Satria Liwang

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
3. badan hukum publik atau privat;
4. lembaga negara;

            Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

MK sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 

Dengan demikian, seandainyapun Presiden ingin mengajukan pengujian UU yang tidak ditandatanganinya ke MK, maka Presiden atau siapapun haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dan MK akan memberi pertimbangan terhadap hal tersebut sebelum masuk ke pokok permohonan.

 Demikian.

Yth. Sdr. Rega,

Terima kasih atas perhatiannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam mengakses risalah persidangan. Pada hari itu server di laman kami sedang bermasalah sehingga beberapa fitur pada laman mengalami gangguan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Demikian.

Yth. Sdr. Zaka Firma Aditya,

Kami mengapresiasi perhatian Saudara terhadap perkembangan hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Terkait pertanyaan Saudara, kami jelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional, sehingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus mengenai penanganan dan prosedur penyelesaian perkara pengaduan konstitusional. Limitasi kewenangan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada saat melakukan perubahan UUD 1945 pada periode 1999-2002. Dengan demikian, setiap perubahan terhadap norma dan/atau ketentuan dalam UUD 1945 dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan UUD 1945 pada forum Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Demikian.

Yth Saudara Eta Yuni,

Putusan perkara perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Kudus 2013 teregistrasi atas 2 (dua) perkara, yakni 66/PHPU.D-XI/2013 67/PHPU.D-XI/2013: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=2&cari=kudus

. File akan kami kirimkan ke alamat surel Anda.

Terima kasih.