Yth. Sdr. Oldy Johan

Untuk melakukan kunjungan ke MK, silakan berkirim surat secara resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal MK. Surat tersebut setidaknya berisi mengenai maksud dan tujuan kunjungan, rencana waktu kunjungan, jumlah peserta kunjungan, dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya, apabila surat sudah diterima oleh MK, Bagian Protokol akan menghubungi Saudara untuk penjadwalan dan pelaksanaan kunjungan tersebut.

Terima kasih.

Yth. Saudara Oldy Johan,

Untuk melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi, Saudara dapat mengirimkan surat terlebih dahulu yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal MK. Surat tersebut setidaknya memuat maksud dan tujuan kunjungan, rencana waktu pelaksanaan kunjungan, jumlah peserta, dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Apabila surat sudah diteriam oleh MK, Bagian Protokol MK akan menghubungi Saudara untuk pengaturan jadwal kunjungan dimaksud. Terima kasih.

Yth. Saudara Izzudin,

Untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara, dapat mengakses menu "PERKARA" pada laman ini. Terima kasih.

Yth. Saudara Arkom,

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
    a) penghianatan terhadap negara;
    b) korupsi;
    c) penyuapan;
    d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait pertanyaan Saudara, substansi tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pendapatnya. Namun demikian, apabila Saudara menganggap terdapat persoalan konstitusionalitas pada UU dimaksud, Saudara dapat mengajukan permohonan pengujian ke Kepaniteraan MK. Terima kasih.

Yth Saudara Fuad

Untuk mengetahui prosedur dan tata cara pengujian undang-undang, anda dapat menghubungi bagian registrasi permohonan perkara konstitusi yang berada di lantai dasar gedung Mahkamah Konstitusi. Anda juga dapat melakukan permohonan secara online, penjelasannya dapat anda simak melalui link berikut ini http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PendaftaranPemohonan.

Terima kasih.

Yth. Saudara Rully Putratama,

Penerimaan pegawai Mahkamah Konstitusi akan diumumkan secara terbuka melalui laman Mahkamah Konstitusi sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk mengetahui perkembangan informasi tersebut, silakan mengakses website MK.

Terima kasih.

Yth. Saudara Arifin Yusuf,

Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pertanyaan Saudara dapat dipelajari melalui beberapa putusan terkait hal tersebut. Silakan menelusuri putusan dimaksud pada menu "PUTUSAN" di laman ini dengan kata kunci "perpu". Terima kasih.

Yth Sdr. VA,

Sesuai Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik, dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.

Terkait pertanyaan Saudara, Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang adalah:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Terkait pertanyaan Saudara, setiap warga negara Indonesia, secara orang-perorangan, berhak mengajukan permohonan atas perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU MK, pengajuan tersebut dapat dilakukan langsung, baik secara individul maupun diwakili oleh kuasanya. Hukum acara MK, tidak mengatur bahwa kuasa pemohon harus seorang advokat, sepanjang dapat dibuktikan melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemohon.

Demikian.

Yth Sdr. Fitria Kusumawardhani,

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi,Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dengan demikian, apabila pada perkara pengujian undang-undang, putusan MK mengabulkan permohonan pemohon, maka sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, norma dalam undang-undang yang diujikan dan diputus oleh MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Begitupun peraturan perundang-undangan yang mengacu pada norma undang-undang yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, maka peraturan perundang-undangan tersebut telah kehilangan acuannya.

Demikian.

Yth. Sdr. Phil Colin,

Untuk informasi persidangan, saudara dapat mengikutinya melalui laman ini atau menghubungi Bagian Kejurupanggilan Kepaniteraan MK melalui telepon 021-23529000.

Demikian.