Yth Sdr Victor

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.  Memutus pembubaran partai politik, dan
4.  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun yang pihak yang menjadi Pemohon dalam Pengujian UU terhadap UUD adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga Negara

Hal ini diatur dalam Pasal 51 UU MK

Sedangkan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara pihak yang menjadi Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.(Pasal 61 UUMK)

Adapun dalam Pembubaran Partai Politik yang menjadi Pemohon adalah Pemerintah (Pasal 68)

Yang menjadi Pemohon dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah: a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan c. partai politik peserta pemilihan umum. ( Pasal 74).

YTH Adnanyzr.

Saudara dapat berlangganan Majalah Konstitusi dengan terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan berlangganan kepada Kepala biro Humas dan Protokol MK melalui surat dengan alamat : Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat atau bisa melalui email di : [email protected]

YTH Sdr. Ikhwan Fahrojih, SH

Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya jangka waktu dari penerimaan permohonan hingga diregister dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Registrasi dilakukan jika berkas permohonan telah lengkap dan dalam prakteknya jangka waktu  dari permohonan diterima hingga permohonan diregistrasi dalam BPRK tergantung pada banyaknya perkara yang masuk.

YTH Sdr. Ikhwan Fahrojih, SH

Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya jangka waktu dari penerimaan permohonan hingga diregister dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Registrasi dilakukan jika berkas permohonan telah lengkap dan dalam prakteknya jangka waktu  dari permohonan diterima hingga permohonan diregistrasi dalam BPRK tergantung pada banyaknya perkara yang masuk.

YTH Sdr. Ikhwan Fahrojih, SH

Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya jangka waktu dari penerimaan permohonan hingga diregister dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Registrasi dilakukan jika berkas permohonan telah lengkap dan dalam prakteknya jangka waktu  dari permohonan diterima hingga permohonan diregistrasi dalam BPRK tergantung pada berapa lama Pemohon melengkapi kekurangan kelengkapan berkas permohonan.

YTH. Sdr David Fajar Lubis

Saudara mendapatkan dokumen terkait perkara tersebut dengan mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MK di lantai dasar gedung MK atau Saudara dapat mendownload di laman MK www.mahkamahkonstitusi.go.id

Yth. Sdr Melodia Putri

Mahkamah Konstitusi terbuka bagi setiap Warga Negara untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya, melakukan penelitian, atau  hanya sekedar berkunjung. Untuk melakukan kunjungan Saudari dapat mengajukan permohonan kunjungan kepada Ketua MK atau Sekjen MK dengan alamat Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat atau melalui email di [email protected]