Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, selaku pimpinan lembaga negara MK, Senin (20/2), melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara lainnya, di Ruang Delegasi Nusantara Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Pertemuan tersebut diselenggarakan dengan bertema “Membangun Demokrasi yang Baik Menuju Pemilu 2014.”
Para pimpinan lembaga negara tersebut adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Pewakilan Rakyat Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Harifin A.Tumpa, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo. Hadir juga Ketua Komisi Yudisial Erman Suparman.
Dalam jumpa pers dengan para wartawan, Ketua DPR selaku tuan rumah dan mewakili para pimpinan lembaga negara mengatakan bahwa para pimpinan lembaga negara melihat bangsa Indonesia telah mengalami banyak kemajuan yang telah dicapai dalam kehidupan demokrasi. “Namun demikian, perlunya membangun demokrasi yang lebih sehat dengan perlunya etika dan rule of law,” tutur Marzuki.
Sementara pengalaman bangsa Indonesia menuju konsolidasi demokrasi yang berkualitas, kata Marzuki, masih diwarnai adanya paradoks demokrasi dari nilai demokrasi konstitusional yang didambakan. Sejumlah realitas juga menunjukkan masih ada kelemahan dalam demokrasi, salah satunya adalah praktik kekerasan di masyarakat.
“Dalam konsteks ini, pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut untuk bersikap tegas bersama menegakkan hukum, dan bukan memberikan ruang aksi kekerasan atas nama kebebasan dan demokrasi,”urai Ketua DPR tersebut.
Untuk memperbaiki implementasi demokrasi di Indonesia, lanjut Marzuki, DPR tengah membahas RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana masih ada beberapa hal yang perlu disepakati dalam forum Panja, salah satunya adalah parliamentary threshold. “Tampaknya hal ini harus menjadi perhatian petinggi partai politik, supaya terselesaikan selambat-lambatnya akhir Maret 2012,” jelasnya. “Sehingga cukup waktu untuk dilakukan sosialisasi,” tambah Marzuki.
Sebagai kesimpulan dan sekaligus harapan, Marzuki menjelaskan bahwa sistem politik yang ada diharapkan menghasilkan aturan main yang lebih baik, implementatif, serta tidak tumpang tindih, sehingga tercapai pemilu yang demokratis untuk menempatkan wakil rakyat yang responsif, menciptakan pemerintahan yang legal dan memiliki legitimasi kuat.
Selain itu, kata Marzuki, pelaksana pemilu (KPU dan Bawaslu) lebih siap, profesional, dan berdaya, sehingga dapat mempersiapkan secara dini berbagai hal baik yang teknis maupun sistem pengelolahan anggaran pemilu dan pengadaan logisitk pemilu dalam rangka proses pertanggungjawaban.
Marzuki juga menambahkan bahwa situasi politik aman terkendali/stabilitas terjaga didukung oleh masyarakat madani atau civil society yang proaktif dan sinergis. “Sementara Kedewasaan politik juga tercermin dalam politik sehari-hari menuju praktik pemilu 2014, termasuk peran media massa yang adil, fair, dan edukatif,” ungkapnya.
Sinergitas antarlembaga negara dalam menyukseskan pemilu 2014, kata Marzuki, akan memperkuat peran dan fungsi masing-masing dari lembaga tersebut. “Adanya apresiasi yang lebih baik lagi dari negara-negara lain terhadap Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,”harap Marzuki saat memberi keterangan hasil pertemuan tersebut. (Shohibul Umam/mh)