Jakarta, MK Online - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, dan Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, menghadiri acara Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka meyambut HUT ke-66 RI, di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Selasa (16/8). Acara yang diselenggarakan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah itu dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 RI, Yusuf Kalla, dan para pimpinan lembaga negara, serta para perwakilan duta besar negara sahabat.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden menyampaikan bahwa hari ini dan ke depan masyarakat Indonesia harus memaknai kemerdekaan dengan esensi yang paling dalam. Kemerdekaan tidak hanya melepaskan dari ketertindasan, namun juga mendorong untuk bekerja lebih keras. Kemerdekaan tidak hanya sebuah peristiwa istimewa yang diselenggarakan setiap tahun, namun juga membuat rakyat Indonesia bersatu untuk meyelesaikan masalah-masalah besar bangsa dan negara.
“Kemerdekaan adalah sebuah jembatan, untuk mengukuhkan bangsa dan negara Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, lebih unggul dan lebih bermartabat,” papar Presiden.
Di samping menyampaikan esensi hari kemerdekaan, Presiden dalam pidatonya juga menyoroti situasi global yang melanda dunia. Ia mangatakan bahwa saat ini dunia menghadapi situasi global yang tidak menentu, diantaranya adalah krisis hutang di beberapa negara di Eropa dan goncangan perekonomian di Amerika Serikat, serta politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, juga masih belum pulihnya perekonomian Jepang pasca sunami, serta fluktuasi komunitas dunia mengenai pangan dan energi. Menurut Presiden, meskipun stabilitas ekonomi tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi membaik, Presiden berharap agar kita harus sigap dan tetap siaga agar dampak negatif dari memburuknya situsai global dapat diantisipasi dengan cermat.
Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa Indonesia mempunyai pengalaman mengatasi krisis sepanjang tahun 2008 dan 2009 dengan melalui kerja keras semua pihak dan melalui kebijakan fiskal yang tetap, sehingga bangsa Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berhasil mengatasi dampak krisis tersebut. “Saya percaya pengalaman mengatasi krisis tersebut akan membawa keselamatan pada negeri ini,”ucap Presiden.
Sebelum Pidato Kenegaraan Presiden di sampaikan, acara tersebut dibuka oleh Ketua DPD Irman Gusman dengan didampingi Ketua DPR Marzuki Alie. Dan, dalam sambutannya, Irman mengatakan bahwa dalam kehidupan politik, pilihan sistem yang diambil ternyata tak kunjung memberi garansi terpenuhi hak-hak rakyat dan daerah. Sedangkan gejalah konflik dan kekerasan juga masih terjadi diberbagai wilayah, adanya hak-hak kelompok marjinal, dan anak-anak terasa seperti diabaikan. Semua persoalan tersebut, menurut Irman, membutuhkan formulasi yang tepat, seperti kebijakan jaminan sosial.
Menurut Irman, kondisi itu tercipta, boleh jadi karena belum terjaminnya persamaan dimuka hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil, baik secara material maupun prosedural. “Hal itu diakibatkan antara lain adanya indikasi perselingkuhan antara hukum dan politik, sebagaimana dilansir media massa,” terangnya.
Meskipun demikian, menurut Irman, apapun kesulitan dan halangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengayuh biduk kebangsaan ini, tidak akan pernah membuat masyarakat pesimistis. “Maka, mari jadikan sidang bersama ini, sebagai momen kebangkitan untuk kita mengibarkan bendera di hati kita, meskipun banyak warna, namun akhirnya akan menyatu dalam dwi warna, yakni merah-putih, yang selalu berkobar di hati kita,”pinta Irman. (Shohibul Umam/mh)