Jakarta, MK Online - Persoalan penegakan hukum dan keadilan harus menjadi prioritas dan menjadi agenda utama bangsa Indonesia. Demikian hasil pertemuan konsultasi yang diiikuti 7 pimpinan lembaga tinggi negara yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua MK Mahfud MD, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua KY Eman Suparman dan Ketua BPK Hadi Poernomo, pada Kamis (4/8) siang di Istana Negara, Jakarta.
Pertemuan para pimpinan lembaga tinggi negara itu terkait Peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2011 mendatang, dengan topik “Refleksi Kemerdekaan dan Refleksi Pembangunan Bangsa” saat ini. Dalam pertemuan tersebut dibahas evaluasi dari upaya pembangunan lima tahun (2009-2014), menyangkut upaya peningkatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan kehidupan demokrasi yang stabil serta bermartabat dan berkualitas, menegakkan hukum dan keadilan bagi semua pihak.
Presiden SBY yang menyampaikan hasil pertemuan itu menjelaskan perkembangan ekonomi global yang berdampak pada pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sekarang. Pertemuan itu juga jadi ajang evaluasi hasil pembangunan di Indonesia 2011, yang mencapai sejumlah capaian dan beberapa tantangan yang dihadapi.
Dalam kesempatan itu, para pimpinan lembaga tinggi negara memberikan pandangan, rekomendasi, observasi terkait hal-hal dalam mengemban tugas konstitusional. Beberapa hal yang menjadi pembahasan pertemuan itu, menurut kesepakatan para pimpinan lembaga tinggi negara, yang paling utama adalah persoalan penegakan hukum dan keadilan.
“Penegakan hukum dan keadilan harus menjadi prioritas dan menjadi agenda utama bangsa Indonesia,” tegas Presiden SBY.
Oleh sebab itu, lanjut Presiden SBY, bangsa Indonesia perlu melaksanakan reformasi di bidang hukum demi keadilan rakyat Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan keadilan, harus diawasi dan diobservasi secara bersama-sama.
Penegakan hukum dan keadilan menjadi ‘pekerjaan rumah’ bagi kita semua, agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum di Indonesia bisa ditegakkan dan diharapkan rakyat Indonesia akan mendapatkan keadilan yang sejati.
“Di dalamnya kita sepakati bahwa membangun sistem yang bersih, membangun tata kelola yang baik serta pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam penegakan hukum dan keadilan,” pungkas Presiden SBY di hadapan para pejabat dan jurnalis yang hadir. (Nano Tresna A./mh)