Jakarta, MKOnline - Segenap mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Perpustakaan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/7) pagi. Kedatangan mereka yang diterima oleh Kapuslitka MK Noor Sidharta, bertujuan untuk melakukan studi banding perpustakaan di MK.
Mengawali pertemuan, Noor Sidharta menjelaskan peran MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merupakan pengawal konstitusi (the guardian of contitution), serta memiliki empat kewenangan yakni menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan hasil pemilu dan pemilukada.
“Selain itu MK memiliki satu kewajiban memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden,” ujar Sidharta.
Lebih lanjut Sidharta mengungkapkan mengenai perpustakaan sebagai salah satu unsur penting bagi MK. Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang hukum tata negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti politik, administrasi negara, sejarah dan biografi.
Dikatakan Sidharta, perpustakaan MKRI berdiri bersamaan dengan lahirnya MKRI, Agustus 2003 menempati gedung milik Depkominfo di Jalan Medan Merdeka Barat No.7 Jakarta. Tahun 2007 ketika gedung baru MK difungsikan di Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta, perpustakaan MKRI menempati lantai 5 dengan luas 1430 meter persegi. Kemudian pada 2008 perpustakaan MKRI diperluas, menambah di lantai 6. Selain itu pada 2009 perpustakaan MKRI terdapat di lantai 16 untuk mendukung Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Mengenai visi dari perpustakaan MKRI adalah menjadi perpustakaan dan pusat informasi hukum terlengkap di Indonesia. Sedangkan misinya, mewujudkan perpustakaan MK sebagai perpustakaan yang menyediakan referensi hukum terlengkap di Indonesia, serta membantu tugas, fungsi dan kewajiban konstitusional MK dalam membangun masyarakat Indonesia yang sadar konstitusi.
Perpustakaan MKRI yang berada di bawah Puslitka (Pusat Penelitian dan Pengkajian) MK, yang secara fungsional berkolaborasi dengan peneliti dan tenaga ahli dalam mendukung hakim konstitusi, memiliki fungsi sebagai supporting system unit dalam penyediaan literatur bagi hakim konstitusi, guna menghasilkan putusan yang berkualitas. Layanan utama perpustakaan MKRI diberikan kepada hakim konstitusi, sedangkan layanan umum diberikan kepada pengguna (pemustaka) lainnya seperti peneliti, pegawai, serta pemustaka dari luar.
Hingga tahun 2011, jumlah koleksi pustaka di perpustakaan MKRI mencapai 7.243 judul buku dan 16.456 eksemplar, termasuk juga koleksi electronic book (e-book) berjumlah 164 judul yang dapat dibuka melalui laman MK pada jendela perpustakaan. Di samping itu perpustakaan MKRI menyediakan buku-buku hukum tata negara, administrasi negara, politik, dan sosial, serta majalah (7 judul), surat kabar (17 judul), putusan dan risalah, maupun tesis dan disertasi. (Nano Tresna A./mh)