Jakarta, MKOnline - Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar mengatakan, penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat 2010 yang baru saja diraih MK, menjadi kebahagiaan sekaligus cobaan bagi MK. Membahagiakan karena dari 79 instansi pemerintah pusat, MK termasuk 11 instansi yang memperoleh predikat B penghargaan tersebut.
“Penghargaan itu didapat berkat kinerja semua pegawai MK, meskipun hal ini sekaligus jadi cobaan. Maksudnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah yang justeru makin berat bagi kita. Karena kita harus bisa mempertahankan prestasi tersebut, bahkan ke depan kita bisa meningkatkan lebih lagi prestasi yang dicapai MK sekarang,” ungkap Janedjri sebelum membuka rapat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2010, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2011, Arsitektur Kegiatan dan RKT 2012 di lingkungan MK, Jumat (11/3) malam di Hotel Intercontinental, Jakarta.
Janedjri mengatakan, hal yang lebih penting lagi, bukan hanya sekadar penghargaan semacam itu yang ingin dicapai pegawai MK. Namun juga disertai kemampuan pegawai MK untuk mengelola kinerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, diharapkan dengan penghargaan yang diraih MK itu diharapkan jadi motivasi bagi pegawai MK agar lebih maju di masa mendatang.
Cobaan itu, ungkap Janedjri, bisa dilihat dari hasil evaluasi yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa masih banyak kekurangan terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan MK. “Hal inilah yang perlu diperhatikan dan ditelaah oleh semua unsur unit kerja di lingkungan MK, guna perbaikan akuntabilitas kinerja lembaga,” kata Janedjri pada acara yang dihadiri Hendro Wicaksono dari Kementerian PAN dan RB, panitera, pejabat struktural dan para pegawai MK.
Lebih lanjut Janedjri menjelaskan, perlunya pembahasan secara mendalam rancangan LAKIP 2010, RKT dan TAPKIN 2011, Arsitektur Kegiatan dan RKT 2012, yang diharapkan agar setiap kepala unit kerja lebih memahami tanggung jawab kinerja mulai dari perencanaan kinerja sampai evaluasi dan capaian kinerja yang dihasilkan setiap unit kerja.
Sementara itu itu Hendro Wicaksono dari Kementerian PAN dan RB mengutarakan bahwa penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat diberikan bukan hanya dilihat dari laporannya saja, tetapi juga sistem akuntabilitas kinerja, pengelolaan kinerja, serta review hasil kerja maupun prestasi kerja. Menanggapi materi rapat mengenai LAKIP 2010, RKT dan TAPKIN 2011, Arsitektur Kegiatan dan RKT 2012 di lingkungan MK, menurut Hendro, materinya sudah bisa dikatakan cukup baik dan diharapkan mampu menjadi motivasi para pegawai MK. (Nano Tresna A./mh)