Jakarta, MKOnline - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menghadiri Silaturahim Tokoh Nasional yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada Jum’at (8/10) siang, di Auditorium Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.
Acara yang mengangkat tema "Mengurai Problematika Bangsa dan Solusinya" tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh nasional dari berbagai lembaga negara, organisasi kemsyarakatan, dan beberapa persatuan umat beragama. Diantaranya hadir Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, pengamat ekonomi Rizal Ramli, dan aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.
Pada kesempatan itu, para tokoh nasional tersebut memberikan pemaparan singkat berkaitan dengan problematika kebangsaan serta solusinya. “Masalah yang kita hadapi bukan sekedar masalah. Masalah bangsa sudah problematik. Problematik itu (artinya) sudah sangat serius, fundamental, kompleks dan complicated,” ujar Din Syamsudin ketika memberikan sambutan (pengantar) sebelum perbincangan dimulai.
Saat itu, Mahfud, mendapat giliran terakhir untuk menyampaikan pandangannya. “Karena kalau sudah ke MK (Mahkamah Konstitusi), selesai masalah,” seloroh Din, yang disambut tawa renyah para hadirin.
Menurut Mahfud, pemikiran para tokoh yang hadir adalah sama dengan apa yang dipikirkannya. Meskipun, secara sepintas ada beberapa pandangan yang memberikan gagasan berbeda, atau bahkan saling bertentangan.
Mahfud mengatakan, dalam menghadapi persoalan kebangsaan yang problematik seperti dewasa ini, kita harus menyeimbangkan antara bersabar, bersyukur, dan berusaha. Karena, lanjutnya, dalam kesabaran atau bersyukur itu mengandung usaha keras. “Bersyukur dan bersabar dalam arti dinamis, itu harus melakukan sesuatu, bukan tidak melakukan apa-apa,” ungkapnya, yang sekaligus mengomentari perbedaan pandangan yang mengemuka selama diskusi.
Yang lebih penting, sambung Mahfud, adalah keteladanan pemimpin dan pelaksanaan hukum secara konsisten oleh segala lapisan masyarakat, terutama oleh penguasa (baca: pemimpin). “Tidak ada persoalan konstitusi, ataupun ideologi. Hukum sudah mengatur dengan tegas, permasalahannya ada pada pelaksanaan,” tegasnya. “Kuncinya pada kepemimpinan. Jangan sampai tersandera oleh kesalahan masa lalu.” (Dodi/mh)