Jakarta, MK Online - Pertemuan informal enam kepala lembaga negara yang berlangsung Kamis (6/5) siang di Hotel Dharmawangsa Jakarta, menghasilkan pemahaman bersama tentang berbagai masalah sesuai posisi masing-masing kepala lembaga negara.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD ikut berbicara menanggapi masalah makelar kasus atau ‘markus’ yang hingga kini terus menjadi sorotan masyarakat. Menurut Mahfud, markus itu justru lebih berbahaya dari preman-preman yang sifatnya insidental, yang lebih mudah untuk diredam dan dihentikan ketimbang ‘markus’.
“Sesuai ucapan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu bahwa kita tidak boleh kalah dari preman, perlu ada direction yang tegas dari Presiden untuk menginstruksikan pihak polisi maupun pihak terkait lainnya dalam memberantas ‘markus’ di Indonesia,” ujar Mahfud.
Tak kalah penting, Mahfud juga mengomentari masalah rencana penyelenggaraan pemilukada beberapa bulan lagi. Dijelaskannya, penyelenggaraan pemilukada yang jumlah mencapai 246 pemilukada, secara konstitusi tidak terjadi perubahan mendasar. Mengenai adanya rencana ataupun wacana ke depan, misalnya masalah prosedur perundang-undangan pemilukada, tidak bisa dibahas dalam waktu yang singkat.
“Bahkan perlu waktu yang cukup untuk membahas prosedur perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemilukada,” imbuh Mahfud.
Dalam kesempatan itu pula, semua kepala lembaga negara yang hadir, memberikan pandangan dan komentar masing-masing mengenai berbagai masalah, mulai dari persoalan Sri Mulyani, ‘markus’, pemilukada, kasus gugatan tersangka judi Raymond terhadap 7 media, termasuk juga penyelenggaraan ujian nasional yang sedang berlangsung sekarang.
“Berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini, antara lain mengenai kontroversi ujian nasional tetap menjadi sorotan kami. Bahkan ada indikasi menurunnya mutu pendidikan nasional, dari hasil di sejumlah daerah,” kata Ketua DPD Irman Gusman.
Terkait pemilukada, Irman juga menanggapi masalah adanya wacana ke depan bahwa seorang walikota tidak perlu ada wakilnya. Dalihnya, di negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang, tidak ada yang namanya wakil walikota. Kemudian mengenai masalah gubernur, menurut Irman harus dipilih secara langsung.
“Kalau tidak dipilih langsung, maka legitimasi seorang gubernur akan dipertanyakan dan posisinya menjadi lebih sulit,” ucap Irman. (Nano Tresna A.)