Jakarta - Praktek mafia hukum di Indonesia semakin merajalela dan berimbas pada hilangnya kepercayaan pada penegak hukum. Sebagai kepala negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta bersikap lebih tegas dalam mengarahkan penegakan hukum di negeri ini.
"Kalau markus adalah jaringan besar. Saya kira Presiden perlu memberikan direction
yang jelas tentang ini," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam jumpa pers di Graha Bimasena, Kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/5/2010).
"Polisi dan Kejaksaan bagaimanapun itu bawahan Presiden," tambahnya.
Mahfud mengingatkan, Presiden pernah mengatakan bahwa 'Negara tidak boleh kalah
terhadap preman.' Menurut Mahfud, markus ataupun mafia hukum itu lebih dari preman.
"Mafia ini lebih berbahaya dari preman dan ini hanya bisa di-direction dari presiden," tuturnya.
Mahfud meminta agar Presiden memberi direction yang lebih tegas terhadap Kapolri dan Jaksa Agung. Mahfud berpendapat, markus ataupun mafia hukum adalah premannya preman. Mafia hukum, lanjutnya, menyebabkan orang mau baik susah jadi baik, karena sistemnya sudah rusak.
"Sehingga perlu satu kekuatan politk yang punya otoritas yang kuat," tandasnya.[Novi Christiastuti Adiputri - detikNews]
(nvc/fiq)
Sumber: www.detik.com