Jakarta, MK Online - Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK), Janedjri M. Gaffar menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang dibuka resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (28/4) siang di auditorium Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam kesempatan itu hadir sekitar 2.000 peserta yang terdiri atas para kepala daerah seluruh Indonesia, para menteri kabinet, dan sejumlah kepala lembaga pemerintah non departemen.
Musrenbangnas 2010 yang diselenggarakan pada 28 April s.d. 1 Mei 2010 mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah.” Tema tersebut diuraikan lagi menjadi sejumlah prioritas pembangunan nasional pada 2011 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi
Selain itu, Musrenbangnas 2010 diselenggarakan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 menjadi rancangan akhir RKP 2011 dengan mengacu pada naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 yang mulai diimplementasikan pada 2010 serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2011 menjadi rancangan akhir rencana kerja 2011.
Keterkaitan MK dengan adanya penyelenggaraan Musrenbangnas adalah untuk mengetahui perencanaan, pembentukan anggaran pembangunan dan pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh kota, kabupaten, provinsi dalam hal pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Termasuk peran MK menghadapi pemilukada, konflik-konflik maupun sengketa akibat pemilukada.
Pelaksanaan Musrenbangnas merupakan strategi untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah, baik melalui kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya manusia secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. (Nano Tresna A.)