Yth. Sdr. Melki Unbanunaek

Terima kasih atas pertanyanyaannya. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Serentak 2018 Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dilaksanakan tanggal 12 sampai 15 Maret 2018.

Terima kasih

Yth. Sdr. Abd. Hamid

Terima kasih atas pertanyaannya. Setiap Perguruan Tinggi berhak mendaftarkan lebih dari satu utusan Tim Kompetisi Debat, namun yang lolos mengikuti tahap regional dari satu Perguruan Tinggi hanya satu tim terbaik yang masuk 23 terbaik tahap eliminasi. 

Terima kasih.

Yth. Sdr. Khairuddin

Terima kasih atas pertanyaannya. MK terbuka bagi siapapun yang hendak berkunjung. Untuk melakukan kunjungan, Saudara bisa terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Kunjungan melalui aplikasi "Kunjungi MK" yang terdapat pada laman MK atau melalui tautan berikut :http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PengajuanKunjungan&menu=10

Terima kasih

Yth. Sdr. Eko Pujiati

Terima kasih atas pertanyaannya. Setiap Perguruan Tinggi berhak mendaftarkan lebih dari satu utusan Tim Kompetisi Debat, namun yang lolos mengikuti tahap regional dari satu Perguruan Tinggi hanya satu tim terbaik yang masuk 23 terbaik tahap eliminasi. 

Terima kasih.

Yth. Sdr. Onsuk Nugroho

Terima kasih atas pertanyaannya. Putusan pengujian undang-undang yang Saudara maksud adalah pengujian undang-undang dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017. Untuk mendapatkan salinan putusannya, Saudara dapat mengunduhnya di laman MK atau melalui tautan berikut : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XV_2017.pdf.

Terima kasih

Yth. Sdr Bagas

Terima kasih atas pertanyaannya. Saudara dapat mengirimkan proposal kerja sama yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal MK melalui pos ke Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110. Proposal tersebut akan dipelajari lebih lanjut dengan mempertimbangkan tujuan kerja sama dan alokasi dana.

Terima kasih

Yth. Sdr Bayu Ardiansyah Akbar

Terima kasih atas pertanyaannya. Pengujian UU mempunyai sejarah panjang. Di Indonesia, kebutuhan pengujian undang-undang terpenuhi setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945. Dalam perubahan tersebut, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945  mengatur mengenai kewenangan MK untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.

Ketentuan tentang berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi juga dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan pasal 7B Undang - Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. 

Selain itu dasar hukum pembentukan MK ada dalam UU nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003. UU tersebut mengatur lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai sejarah pengujian undang-undang dan MK, kami persilahkan Saudara untuk membacanya pada tautan berikut : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Mahkamah&menu=2

Terima kasih.

Yth. Sdr. Shafira Harnisa

Waalaikumsalam wr wb

Terima kasih atas pertanyaannya. Dokumen yang harus Saudara unggah pada menu tersebut adalah Proposal Magang atau Surat Permohonan Magang. 

Mahkamah Konstitusi kemudian akan melakukan verifikasi lebih lanjut.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Maria Apituley

Terima kasih atas pertanyaannya. Saudara dapat mengajukan permohon secara online melalui tautan berikut : http://e-perkara.mkri.id/

Terima kasih

Yth. Sdr. Alboin Samosir

Terima kasih atas pertanyaannya.

Segala informasi mengenai debat konstitusi dapat Saudara lihat di laman MK atau melalui tautan berikut:

http://pusdik.mkri.id/index.php?page=debat.Login

Terima kasih