Yth. Sdr. Marhara Hasibuan

Terima kasih atas pertanyaannya. Saudara dapat mengikuti alur pemeriksaan perkara di laman MK melalui tautan berikut: https://mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4

dalam tautan tersebut, Saudara juga bisa mengunduh berkas permohonan, resume permohonan, risalah sidang,  jadwal sidang, dan putusan. Saudara juga bisa mengakses anotasi undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK.

Terima kasih

Yth. Sdr. David Situmorang

Terima kasih atas pertanyaannya. Contoh permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dapat Saudara unduh melalui tautan berikut :

https://mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2018&id=7

Terima kasih.

Yth. Sdr. Hanif Hardianto

Terima kasih atas pertanyaannya.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 bisa diunduh di laman MK. Untuk mempermudah pencarian, Saudara bisa mengakses putusan tersebut pada tautan berikut: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2814_20180723130136_30%20PUU%202018--UU_Pemilu-KABUL-telahucap-23Juli2018-ok-final%20-qrcode-%20wmActionWiz.pdf

Terima kasih

Yth. Sdr. Dian Widyaningrum

Terima kasih atas pertanyaannya. Setelah kami periksa, laman ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id tidak mengalami gangguan dan dapat diakses. Kami persilahkan Saudara untuk kembali mencoba mengunjungi laman tersebut untuk mengunduh Jurnal Konstitusi maupun Constitutional Review.

Terima kasih

Yth. Sdr. Ahmad Syarifudin

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengajukan surat  permohonan narasumber kepada Hakim MK, Saudara dapat mengirimkan surat Pemohonan Narasumber kepada Ketua MK dengan alamat Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat.

Terima kasih

Yth. Sdr. Daryati

Terima kasih atas pertanyaannya.

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar jika materi muatan undang-undang tersebut dirasa menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Apabila Saudara merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena undang-undang tertentu, kami persilahkan Saudara untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Adapun mekanisme dan cara mengajukan permohonan dapat Saudara pelajari pada laman berikut:

https://mkri.id/index.php?page=web.EFormPUUDetail&id=1

Untuk mendapatkan informasi dan konsultasi lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang, kami persilahkan Saudara untuk datang ke ruang penerimaan perkara di lantai dasar gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Dr. Alamsyah

Terima kasih atas pertanyaannya. Saudara dapat mengirimkan Surat Permohonan Narasumber kepada Ketua MK dengan alamat  Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Terima kasih

Yth. Sdr. Ganesamoorthy

Terima kasih atas pertanyaanya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik, dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa a) penghianatan terhadap negara; b) korupsi; c) penyuapan; d) tindak pidana lainnya; 2. atau perbuatan tercela, dan/atau 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan Saudara. Kami menyarankan Saudara untuk menghubungi  kepolisian dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Terima kasih

Yth. Sdr. Junindra Duha

Waalaikumsalam wr wb

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk melakukan riset di MK, Saudara bisa mengajukan surat Permohonan Penelitian yang ditujukan ke Ketua MK baik dikirim secara langsung ke alamat MK, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Barat, atau melalui menu "Hubungi MK" pada laman MK.

Surat tersebut akan ditelaah dan kemudian MK akan mengubungi Saudara kembali untuk tindak lanjut penelitian.

Terima kasih

Yth. Sdr. Annisa Tri

Waalaikumsalam wr wb.

Saat ini Mahkamah Konstitusi tidak membuka lowongan pekerjaan. Namun, Mahkamah membuka kesempatan bagi pelajar untuk melaksanakan kegiatan magang yang akan kembali dilaksanakan pada bulan Oktober 2018. Pendaftaran magang bisa dilakukan melalui menu "hubungi MK" dengan melampirkan surat permohonan magang.

Terima kasih