Selamat Pagi Lailatul,

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini formulir magang sudah diperbarui. Jumlah peserta dapat diisi sesuai dengan permohonan, dapat secara kelompok ataupun individu. Semoga Lailatul tidak menemui kendala lagi dalam pengisian formulir magang. 

Semoga membantu. 

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Silahkan bertanya dan berkonsultasi terkait isu ini dengan pembentuk undang-undang yakni Pemerintah dan DPR. 

Mohon maaf, kami tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut,
karena berhubungan dengan perkara yang sedang dalam proses.

Waalaikumsalam Citra,

Terima kasih atas pertanyaannya. 

MK membuka kembali magang secara online untuk periode April, Juli dan Oktober 2021. Pengajuan magang dapat dilakukan melalui laman MK mkri.id pada menu Hubungi MK, dengan pilihan Magang/KKN/KKL. Prosedur dan syarat magang dapat dilihat pada link berikut: https://www.instagram.com/p/CGjUhxYjyJA/?=1n7zeqr1619rr

Demikian informasinya semoga membantu. 

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena pertanyaan tersebut merupakan permasalahan implementasi norma dan kasus kongkrit diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Silahkan berkonsultasi dengan penasehat hukum.

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena pertanyaan tersebut merupakan permasalahan implementasi norma dan kasus kongkrit diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Silahkan berkonsultasi dengan penasehat hukum.

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena pertanyaan tidak jelas. Silahkan memperbaiki rumusan pertanyaan saudara.

Waalaikumussalam.
Terima kasih pertanyaannya.

Untuk menelusuri Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dapat memanfaatkan Case Tracking di website Mahkamah Konstitusi berikut pada link berikut: https://search.mkri.id/

Jadi, mengenai putusan yang berhubungan dengan jurusan hukum saudara, kami menyarankan agar saudara dapat meneliti putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keperdataan seperti putusan yang menguji UU tentang Perkawinan. Misalkan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 mengenai batas usia nikah atau Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai hubungan keperdataan anak yang dilahirkan diluar perkawinan

Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Terima kasih pertanyaannya.

UU tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 51 ayat (1) telah menguraikan subjek hukum yang dapat menjadi pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara." Lebih lanjut Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pada Pasal 3 mengatur "Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;d. Lembaga negara."

Meskipun seorang Hakim Konstitusi dapat dikatakan merupakan subjek hukum perorangan warga negara dan tidak ada aturan yang melarang Hakim Konstitusi untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang. Namun, dalam praktik Pengujian Undang-Undang semenjak Mahkamah Konstitusi berdiri sampai saat ini, tidak pernah terjadi Hakim Konstitusi sebagai Pemohon. Bahkan tidak lazim dilakukan seorang Hakim secara umum untuk menjadi pemohon yang akan mengadili perkaranya sendiri, hal ini karena akan dianggap melanggar asas yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia "nemo judex idoneus in propria causa"(bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri).

Jadi, meskipun secara normatif mungkin tidak diatur ataupun dilarang legal standing Hakim Konstitusi sebagai pemohon pengujian undang-undang. Tapi, secara praktik Hakim Konstitusi tidak pernah menjadi pemohon karena dianggap akan melanggar asas dan etika hukum

Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena pertanyaan tersebut merupakan permasalahan implementasi norma dan kasus kongkrit diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Silahkan berkonsultasi dengan penasehat hukum.