JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD), Selasa (30/4/2024). Sidang Perkara Nomor 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
Partai Demokrat (Pemohon) mengajukan PHPU DPR/DPRD di Provinsi Aceh pada Daerah Pemilihan 2 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.
“Terdapat perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil 2 DPRD RI Kabupaten Aceh Timur saat sebelum dan sesudah adanya perbaikan. Di perhitungan sebelum perbaikan, perolehan suara Ridhwan Arifflah Rusli Bintang dari Partai Demokrat yaitu sebeesar 31.468 suara. Akan tetapi perolehan suara setelah perbaikan di Dapil 2 DPR RA Kabupaten Aceh TImur menjadi 5.155 suara,” ungkap kuasa hukum Pemohon, Reinhard Romulo Silaban.
Perubahan yang terjadi pada perolehan suara Partai Demokrat tersebut sudah cacat hukum karena terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalam Form D-Hasil tersebut tidak tercantum pada Hari dan tanggalnya serta tanpa sepengetahuan Pemohon maupun saksi Pemohon. Setelah ditelusuri, Termohon diduga telah menghilangkan suara milik Pemohon dari Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2. Penghilangan suara Pemohon dari Partai Demokrat sebesar 30.623 diduga untuk memberi keuntungan kepada Partai PKS yang diduga bekerja sama dengan Termohon.
Terkait dengan penghilangan suara tersebut, Pemohon telah terbukti mengajukan keberatan melalui catatan kejadian khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya dugaan kecurangan untuk menghilangkan suara. Pemohon secara hukum telah mengajukan catatan khusus/keberatan di KIP Kabupaten Aceh Timur, KIP Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten Aceh Timur, Bawaslu Provinsi Aceh, KPU RI, dan Bawaslu RI.
Oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 terkait perkara sepanjang perolehan suara Partai Nasdem Daerah Pemilihan 2 Aceh di Kabupaten Aceh Timur untuk pengisian calon anggota DPR RI. Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar dapat mengembalikan suara Pemohon yang hilang di Kabupaten Aceh Timur dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
Penulis: Siti Rosmalina Nurhayati.
Editor: Nur R.