Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Hery Shietra, S.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1624/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
99/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
31 Desember 2018
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Victor Santoso Tandiasa; Rasminto; Dhisky; Arief Rachman; Ryan Muhammad; Mochamad Roem Djibran; Sodikin; Rifal Apriadi; Syurya Muhammad Nur; Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM UEU) diwakili Roma Rio, Yuwinka Hendrik Sandroto, Aji Rahmatullah; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) diwakili Muhammad Zaky Rabbani, Rizaldy Prabowo, Ryan Priatna; dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) diwakili Muhammad Farhan Ali, Daud Wilton Purba, Cephas Siahaan, Heru Novansa; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (BEH FH USAHID) diwakili oleg Reva Liana dan Marsha Inggita Livia; Wahyu Nugroho, S.HI., M.H.; Asyha Afiana Sutedi; Ronald Rischard Tapilatu; Astrid Remiva; Saut Mangatas Sinaga; Idris bin Kamad

Kuasa Pemohon:
Achmad Saifudin Firdaus, S.H., dkk

APPP Nomor :
1623/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
98/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
22 Februari 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim

Kuasa Pemohon:
Muhnur, S.H., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an MLKI

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an MLKI

Pemerintah:
Keterangan Presiden

pihak lain:
Keterangan Amicus Curiae Majelis Rohani Nasional Agama Baha'i Indonesia

DPR:
Keterangan DPR

pihak lain:
Keterangan Amicus Curiae dari MADIA

 APPP Nomor :
1622/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
97/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Rabu,
14 Juni 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Rojiyanto, Mansur Daud P., dan Rando Tanadi

Kuasa Pemohon:
Alghiffari Aqsa, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait an Ratnawati, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait an I. Sandyawan S.

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait II an Ratnawati, dkk

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait an Al Araf

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan ahli Presiden an Djoko Marihandono

Pemerintah:
Keterangan ahli Presiden an Roos Akbar

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait II an Sandyawan

Pihak Terkait:
Keterangan ahli an Franz Magnis Suseno

 APPP Nomor :
1621/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
96/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
16 Desember 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D., Ida Budhiati, S.H., M.H., Sigit Pamungkas, S.IP., MA., Arief Budiman S.S., S.IP., MBA., Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si., Drs. Hadar Nafis Gumay, dan Hasyim Asy’ari S.H., M.Si., Ph.D.

Kuasa Pemohon:
-

Pihak Terkait:
Keterangan Bawaslu

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1620/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
92/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Rabu,
28 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, diwakili oleh Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H., M.H. dan Lisa Marina, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia

Kuasa Pemohon:
Dr. Arrisman, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1619/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
95/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Selasa,
13 September 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ahmad Amin, SST

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1618/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
91/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
28 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Moch Dyono

Kuasa Pemohon:
Muhammad Sholeh, S.H., dkk

APPP Nomor :
1617/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
94/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang diwakili oleh H. Djan Fariz selaku Ketua Umum dan Dr. H.R.A. Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. selaku Sekretaris Jenderal

Kuasa Pemohon:
Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
1616/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
93/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
19 Desember 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Raden Mas Adwin Suryo Satrianto, Supriyanto, S.E., Anggiastri Hanantyasari Utami, Dra. Masruchah, Prof. Dr. Saparinah Sadli, Sjamsiah Achmad, M.A., Dra. Siti Nia Nurhasanah, Ninuk Sumaryani Widiyantoro

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Victor Santoso tandiasa, S.H., M.H., Agustiar, S.H., dan Alungsyah, S.H.

pihak lain:
Keterangan DPD

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait Masyarakat an. Adjie BAntjono dan H. Abdul Muhaimin

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an PBNU

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan Sri Sultan Hamengku Buwono X

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait an M. Jadul Maulana

Pihak Terkait:
Keterangan saksi Pihak Terkait an Sukiman

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli PT an Prof Jawahir Thontowi

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait Tidak Langsung

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1615/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
88/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		 
Senin,
19 Desember 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dendy Prayitno, Hendrik Bode, Kadari, Sutrisno,Soewandi, Yoppi Mamesah, Sunowo, Mochammad Subekti, M. Sholikin, Usman, Adi Susanto, Wagiman Hadi Prajitno, dan Moch. Sarbini

Kuasa Pemohon:
Chamdani, S.H., S.E., M.Si., dkk

APPP Nomor :
1614/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
87/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Rama Ade Prasetya, S.H. bin Edi Suparno

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1613/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
86/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik kembali  
Selasa,
07 Februari 2017
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
PT Bandung Raya Indah Lestari, diwakili oleh Yoseph Soenaryo sebagai Direktur Utama

Kuasa Pemohon:
Syaefullah Hamid, S.H., M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Hafisullah Amin Nasution, S.H., dan Teuku Mahdar Ardian, S.H.I.

Pihak Terkait:
Keterangan KPPU beserta lampiran

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan ahli pemerintah an Prof. Ningrum Sirait

Pihak Terkait:
Kesimpulan KPPU sebagai Pihak Terkait

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan dan Tanggapan Ahli an. Prof. Ningrum Sirait, S.H.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli an Dr. Refly Harun, S.H.

 APPP Nomor :
1612/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
85/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Rabu,
07 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ir. Indrawan Sastronagoro, M.M.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1611/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
84/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
19 Desember 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Darmili

Kuasa Pemohon:
Safaruddin, S.H., Heny Naslawaty, S.H., Elsa Yumilda, S.H., dan Sutia Fadli, S.H.

APPP Nomor :
1610/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
83/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Nuih Herpiandi

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1609/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
82/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn. bin Burhanudin

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1608/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
81/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Selasa,
23 Agustus 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ira Hartini Natapradja Hamel

Kuasa Pemohon:
Fahmi H. Bachmid, SH, M.Hum; Imam Asmara Hakim, SH; Zaenal Fandi, SH, MH; Ikhsan Setiawan, SH; Roy R. Ondang, SE, SH, MH., dan Gusti Prasetya Utomo, S.H.

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1607/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
80/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sowanwitno Lumadjeng dan T. Yosef Subagio

Kuasa Pemohon:
Habel Rumbiak, S.H., Juniani Sipayung, S.H., Thergivson SL., S.H.

APPP Nomor :
1606/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
79/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
19 Agustus 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Aries Rinaldi, Rudi Prastowo, dan Dimas Sotya Nugraha

Kuasa Pemohon:
Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A., dkk.

APPP Nomor :
1605/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
78/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  

< 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177