Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Senin,
06 Februari 2017
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform - ICJR) yang diwakili oleh Anggara (Ketua) dan Wahyu Wagiman (Sekretaris)

Kuasa Pemohon:
Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk.

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

APPP Nomor :
1644/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
7/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
19 Juli 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dasrul dan Hanna Novianti Purnama

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan tertulis ahli pemerintah an Sri Wiyanti beserta revisiannya dan CV

Pemerintah:
Keterangan dan CV ahli pemerintah an Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden bertanggal 19 Juli 2017

pihak lain:
Keterangan Amicus Curiae

 APPP Nomor :
1643/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
6/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Paustinus Siburian, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
-

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait dari Lembaga Advokasi Halal

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait Lembaga Advokasi Halal an M. Yanis Musdja

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait Lembaga Advokasi Halal an Lukmanul Hakim

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait Lembaga Advokasi Halal an Abdul Rohman

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Kesimpulan Lembaga Advokasi Halal

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1642/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
5/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Julkifli, S.H.

Kuasa Pemohon:
Ahmad Irawan, S.H., Dading Kalbuadi, S.H., M.Kn., Kasmin Humul, S.H., dan Slamet Santoso, S.H.

APPP Nomor :
1641/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
4/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Selasa,
20 Juni 2017
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Suhaelah, Reni Setiawati, dan Susi Marfia

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1640/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
3/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Selasa,
13 Desember 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Suta Widhya, S.H.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1639/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
2/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
01 Februari 2017
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
I Gede Gatot Binawarta

Kuasa Pemohon:
Abdul Wahab, S.H.; Afdaludin, S.H.; dan M. Asthagina, S.H.

APPP Nomor :
1638/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
1/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
dr. Sterren Silas Samberi

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1637/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
111/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
14 November 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1.Alif Nugraha 2.Sandi Ramadan 3.Jiki 4.Nasril Ginting 5.Rachmad Sulistiawan 6.Hadi Chandra 7.Ardiyanto 8.Syafrina Indika

Kuasa Pemohon:
1. Ismayati, S.H 2. M. Jodi Santoso, S.H

APPP Nomor :
1636/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
110/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, Anang Prihantoro, dan Marhany Victor Poly Pua

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
1635/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
109/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
20 Desember 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Abd. Rahman C DG.Tompo' berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi bertanggal 29 Agustus 2016.

Kuasa Pemohon:
Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Agustus 2016.

APPP Nomor :
1634/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
108/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
19 Desember 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ir. Sri Bintang Pamungkas, MSISE., Ph.D.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1633/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
107/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Senin,
05 Desember 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Purwadi

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1632/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
106/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
05 Desember 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; Unndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pemohon:
Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI), diwakili oleh Zenuri Makhrodji, S.H. dan Dr. (can) Saiful Anam, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
1631/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
105/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
24 Januari 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
dr. Naomi Patioran, Sp.M., Harmanto,S.P., Benny RB. Kowel, dan Erhamsyah, S.E.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1630/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
104/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
01 Februari 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Joelbaner Hendrik Toendan, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dkk

Pihak Terkait:
Kesimpulan Mahkamah Agung

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

 APPP Nomor :
1629/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
103/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Suwito Hunawa, S.E., Abdul Haris Supriyanto,S.H., dan Sarmawaty E. Tambunan

Kuasa Pemohon:
Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., dkk

APPP Nomor :
1628/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Selasa,
29 November 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Fedhli Faisal

Kuasa Pemohon:
Resa Indrawan Samir, S.H., dkk.

APPP Nomor :
1627/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
102/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Adnan Purichta Ichsan YL, S.H.

Kuasa Pemohon:
Hendrayana, S.H., dkk

APPP Nomor :
1626/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
101/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Kartini Sitompul

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1625/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
100/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  

< 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177