Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
12 Mei 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Zainal Abidinsyah Siregar

Kuasa Pemohon:
Ade Kurniawan, S.H., dkk

APPP Nomor :
1664/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
26/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
12 Juni 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujiam Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) diwakili oleh Ir. Dwisuryo Indroyono, M.Sc dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) diwakili oleh Joko Supriyono selaku Ketua dan Pierre Togar Sitanggang selaku Sekretaris Jenderal

Kuasa Pemohon:
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait bertgl 8 Juni 2017 an Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Pihak Terkait:
Permohonan PT an. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

 APPP Nomor :
1663/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
25/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Rabu,
17 Mei 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
H. Djan Faridz

Kuasa Pemohon:
R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk

APPP Nomor :
1662/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
24/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
17 Mei 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sulindro, H. Tjahyono Sulindro, Benjamin Sulindro, Mariana Sulindro, Jeannette Sulindro, Marcela Sulindro, Elisabeth Sulindro, dan Margaretha Sulindro

Kuasa Pemohon:
Bgd. Syafri, S.H., Junaedi, S.H., dan Ropah Nia Kurniati, S.Ip., S.Pd.

APPP Nomor :
1661/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
23/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
02 Mei 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah

Kuasa Pemohon:
Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk

APPP Nomor :
1660/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
22/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Senin,
08 Mei 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sudding Dg Nyau, Muntu Dg Situju, dan Sakarang Dg Tappo

Kuasa Pemohon:
Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1659/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
21/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, M.M

Kuasa Pemohon:
Safaruddin, S.H., dkk

APPP Nomor :
1658/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
20/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
02 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Pemerintah

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1657/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
19/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Rabu,
09 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Uji Materi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pemohon:
Ir. Sri Bintang Pamungkas, MSISE, Ph.D.

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pemerintah:
Keterangan ahli Presiden an Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an Drs. Siswo Sujanto, DEA

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pihak Terkait:
Kesimpulan PT. Taspen

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
1656/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
18/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Suprayitno

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1655/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
17/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Senin,
03 Juli 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Hans Wilson Wader; Meki Elosak; Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay; Pastor John Jonga, Pr.; Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, kehidupan bermasyarakat, diwakili Pdt. DR. Benny Giay sebagai Ketua Umum; dan Yayasan Satu Keadilan diwakili Sugeng Teguh Santoso sebagai Ketua.

Kuasa Pemohon:
Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., dkk.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1654/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
28/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
02 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Pemerintah

Kuasa Pemohon:
Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1653/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
16/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Rabu,
16 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
PT Tunas Jaya Pratama diwakili oleh Aking Soedjatmiko selaku Direktur Utama, PT Mappasindo diwakili oleh Yupeng selaku Direktur, PT Gunungbayan Pratamacoal diwakili oleh Engki Wibowo selaku Direktur

Kuasa Pemohon:
Ali Nurdin, S.H., S.T., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n Dr. A. Anshari Ritonga. S.E., S.H., M.H.

Pemerintah:
Keterangan saksi a.n Dra. Hj. Ismiati, M.Si

Pemerintah:
Keterangan saksi a.n Drs. H. Antung Mas Robeniansyah, M.AP

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1652/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
15/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,
10 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1651/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
14/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Senin,
13 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

pihak lain:
Keterangan Tertulis PLN

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Kesimpulan PT Apindo

Pemerintah:
Permohonan pengunduran jadwal penyampaian kesimpulan Pemerintah

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
1650/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
13/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Senin,
13 Februari 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Penilaian Materi Konstitusi sebagai Dasar Pengajuan Penetapan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) Menjadi Lembaga Negara Selaku Wadah Hak Kedaulatan Rakyat atas Negara Indonesia yang Sah Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai Kewenangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI), dalam hal ini diwakili oleh Sarjito, Ignatius Adi Brahmantijo, Retnoningsih, S.H., Kusmadi Kun Bahagia Kurniawan, Yuli Setiyawan, dan Munirin, S.Ag

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1649/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
12/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Berwenang  
Senin,
22 Mei 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Heru Widodo, S.H., M.Hum., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Supriyadi Adi, S.H., Budi Setyanto, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Vivi Ayunita, S.H., Arsi Divinubun, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., Samsudin, S.H., Guntur Fattahilah, S.H., Eka Saputra, S.H., M.H., Fablio Rojev Andrea, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H., dan Edy Halomoan Gurning, S.H.

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1648/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
11/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
12 September 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dr. dr. Judilherry Justam, MM., ME., PKK, dr. Nurdadi Saleh, SpOG., Prof. Dr. dr. Pradana Soewondo, Sp.PD KEMD., dkk.

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Latifah Fardiyah, S.H., dan Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait an PB IDI yang diwakili oleh Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG (K) dan Dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan PT PB Ikatan Dokter Indonesia

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, MD

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n Prof. dr. Budi Sampurna, S.H., DFM, SpF(K), SpKP

Pemerintah:
Keterangan Saksi a.n Prof. Intan Ahmad, Ph.D

Pemerintah:
Keterangan ahli Budi Sampurna dan power point

Pihak Terkait:
Keterangan Saksi Oktarina

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Suharizal

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Muhammad Akbar

Pihak Terkait:
Keterangan Saksi Magesa P.

Pihak Terkait:
Keterangan Klarifikasi Saksi a.n Mahesa Paranadipa Maikel

Pihak Terkait:
Keterangan klarifikasi saksi a.n Mahesa Paranadipa Maikel

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait PB IDI

 APPP Nomor :
1647/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
10/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dr. Ahars Sulaiman, S.H.,M.H.,M.Kn

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1646/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
9/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Rusdi dan Arifin Nur Cahyono

Kuasa Pemohon:
Budi Satria Dewantoro, S.H.

APPP Nomor :
1645/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
8/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  

< 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177