Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Rabu,
26 Juli 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dr. Edi Priyanto, S.H., M.M.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1686/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
46/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
26 Juli 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Abdul Wahid, S.Pd.I

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1685/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
45/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
29 November 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Habiburokhman, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Kris Ibnu T. Wahyudi, S.H., dkk

DPR:
Keterangan Dewan Perwakilan Rakyar - RI

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden (tambahan)

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an Maruarar Siahaan

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1684/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
44/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
26 Juli 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Donaldy Christian Langgar

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

 APPP Nomor :
1683/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
02 November 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dr. Busyro Muqodas; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia diwakili oleh Asfinawati, S.H. dan Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si., MA.; Konfederasi Persatuan Buruh Indonedia (KPBI) diwakili Ilhamsyah dan Damar Panca Mulya; dan Indonesia Corruption Watch diwakili oleh Adnan Topan Husodo

Kuasa Pemohon:
Muhamad Isnur, S.H.I., dkk

APPP Nomor :
1682/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,
27 Juli 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H.; David Surya S.H., M.H.; H. Adidharma Wicaksono, S.H., LLM; dan Hendro Sismoyo, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1681/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
42/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
07 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Aliansi Nusantara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. T. Budiman Soelaim, M.Hum dan Zainal Abidin, S.H.I.

Kuasa Pemohon:
Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait an Nindyani, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait an Mira Damayanti, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an Forum Relawan Demokrasi (Foreder)

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an Yudi Sudarto, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung a.n Organisasi Masyarakat Ganaspati

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung a.n Iwan H. Suriadikusumah, dkk

 APPP Nomor :
1680/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
41/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
25 Juli 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Ismail Yusanto, M.M.

Kuasa Pemohon:
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an Nurul Almy, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai pihak terkait tidak langsung untuk Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 41/PUU-XV/2017 a.n Team Hukum dan Advokasi Sabang-Merauke

 APPP Nomor :
1679/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
39/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
18 September 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Afriady Putra S., S.H., S.Sos

Kuasa Pemohon:
Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait a.n Rita Serena, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait an Sandi Ebenezer, dkk bertgl 11 Agustus 2017

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an YLBHI, Perludem, WALHI, dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

 APPP Nomor :
1678/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
38/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
21 Juli 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum; Hotman Tambunan, S.T., M.M; Dr. Yadyn, S.H., M.H.; Novariza, S.T.,S.H.; Lakso Anindito, S.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait a.n. Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

 APPP Nomor :
1677/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Horas A.M. Naiborhu

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1676/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
37/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
26 Oktober 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Achmad Saifudin Firdaus, Bayu Segara, Yudhistira Rifky Darmawan, dan Tri Susilo

Kuasa Pemohon:
Syaugi Pratama, SH., M.Si.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
1674/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
36/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Anita Rahayu

Kuasa Pemohon:
Antonius Sujata, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1673/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
35/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
09 Juni 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Makmun Ibnu Fuad, S.E., Fadhilah Budiono, Drs. H. Achmad Syafii, M.Si., Dr. KH. A. Busyro Kari M., M.Si., Imron Rosyadi, S.E., M.Si., KH. Imam Ubaidillah, S.Pd., Halili, H. Herman Dali Kusuma, M.H., KH. Ali Karror Shinhaji, KH. M. Nurudin A. Rachman, S.H., dan H. Achmad Zaini

Kuasa Pemohon:
Dr. Deni Setya Bagus Yurewan, S.H., M.S., dkk

APPP Nomor :
1672/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
34/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Tajudin Bin Tatang Rusmana

Kuasa Pemohon:
Abdul Hamim Jauzie, S.H., dkk

APPP Nomor :
1671/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
33/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Tajudin Bin Tatang Rusmana

Kuasa Pemohon:
Abdul Hamim Jauzie, S.H., dkk

APPP Nomor :
1670/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
32/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
12 Juni 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sutrisno Nugroho

Kuasa Pemohon:
Antonius Sujata, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1669/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
31/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Zain Amru Ritonga

Kuasa Pemohon:
Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
1667/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
30/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
18 Mei 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Elisa Manurung, S.H. dan Paingot Sinambela, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1666/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
29/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Jumat,
02 Juni 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadilan Pajak Pemohon:
Cuaca, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1665/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
27/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Gugur  

< 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177