Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Rabu,
30 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Daniel Hutapea dan Rudy Prayitno

Kuasa Pemohon:
Munathsir Mustaman, S.H., dkk

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1706/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
67/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
28 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I.

Kuasa Pemohon:
H. Burhanuddin, S.H., M.H., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Langsung a.n Ismunazar

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Langsung a.n Syamsul Bahri

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Langsung a.n Drs. H. Muhammad AH, M. Kom. I

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait an Drs. H. Muhammad AH, M.Kom. I

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an Drs. H. Muhammad AH, M.Kom. I

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait a.n Dr. Amrizal J. Prang, S.H., LL.M

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait an Muhammad AH

 APPP Nomor :
1705/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
66/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Senin,
02 Oktober 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sukirno, S.Si

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1704/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
22 September 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Akhmad Muqowam, Muhammad Mawardi, Abd. Rahman Lahabato, M. Syukur, Intsiawati Ayus, Ahmad Kanedi, dan Taufik Nugraha

Kuasa Pemohon:
Dr. Aan Eko Widiarto, S.H. M.Hum., dkk.

APPP Nomor :
1703/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
64/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Selasa,
28 November 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., C.L.A

Kuasa Pemohon:
Mehbob, S.H., M.H., C.N., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Ahli Pemerintah a.n. Yustinus Prastowo

Pemerintah:
Tambahan keterangan ahli Pemerintah an Yustinus SE

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an Kismantoro Petrus

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah Gunadi

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
1702/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
63/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,
14 September 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Partai Perindo, dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq

Kuasa Pemohon:
Ricky K. Margono, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1701/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
62/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
24 Oktober 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Kautsar dan Samsul Bahri

Kuasa Pemohon:
Kamaruddin, S.H., dkk

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terklait an Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan Ahli Pemerintah a.n Satya Arinanto

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

APPP Nomor :
1700/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Selasa,
22 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni

Kuasa Pemohon:
Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M, dkk

APPP Nomor :
1699/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
60/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
28 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si

Kuasa Pemohon:
AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.

APPP Nomor :
1698/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
59/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
18 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
DR. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si, H. Damai Harry Lubis, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn, dkk

APPP Nomor :
1697/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
58/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
16 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Hafidz

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1696/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
57/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
18 Juli 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Asep Saepudin S.Ag., Siti Masitoh, Faridz Mahmud Ahmad, Lidia Wati, Hapid, Drs. Iyep Saprudin, Anisa Dewi, Erna Rosalia, dan Tazis

Kuasa Pemohon:
Fitria Sumarni, S.H., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Langsung dan atau Tidak Langsung a.n PP Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an YLBHI

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an Komnas Perempuan

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait Komnas Perempuan

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an Soefyanto

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait-Komnas Perempuan an Almakin

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait-Komnas Perempuan an Ahmad Suaedy

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait-Komnas Perempuan an Almakin berupa power point

Pihak Terkait:
Keterangan ahli an Dr. Manager Nasution

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli PT a.n Prof. Dr. Drs. Muhammad Amin Suma, M.A., S.H., M.M.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli PT a.n Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.

Pihak Terkait:
Keterangan ahli an Daud Rasyid beserta CV

Pihak Terkait:
Keterangan ahli an Abdul Chair beserta CV

Pihak Terkait:
Keterangan ahli an Amin Djamaluddin beserta CV

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait DDII a.n Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait DDII a.n Prof. Dr. Musni Umar

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait DDII a.n H. Amidhan Shaberah

pihak lain:
Keterangan Amicus Curiae a.n. Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

Pihak Terkait:
Keterangan ahli YLBHI an Al Khanif beserta CV

Pihak Terkait:
Keterangan ahli YLBHI an Zainal Abidin Bagir beserta CV

pihak lain:
Keterangan Amicus Curiae Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

pihak lain:
Keterangan Amicus Curiae a.n Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si

pihak lain:
Keterangan Amicus Curiae a.n Dr. Franz Magniz-Suseno

Pihak Terkait:
Kesimpulan MUI

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan ahli MUI an Maneger Nasution

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan ahli MUI an Aminudin Yakub

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait YLBHI an Antonius Widyarsono

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait YLBHI an Zainal Arifin Mochtar

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait an YLBHI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait a.n Komnas Perempuan

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait DDII

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1695/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
56/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
07 September 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sofyan H., Wiyono, Taripan Siregar, Dasman, Sumarto, Sortha Siagian, dan Suryamah

Kuasa Pemohon:
Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., dkk

APPP Nomor :
1694/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
55/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
11 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Suryadharma Ali, Otto Cornelis Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryono Karno

Kuasa Pemohon:
Afrian Bonjol, S.H., LL.M., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung an ICW dan ICJR

 APPP Nomor :
1693/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
30 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Partai Idaman, dalam hal ini diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah

Kuasa Pemohon:
Mariyam Fatimah, S.H., M.H., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait Madsanih, S.H.

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait dari KPU

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait KPU

Pihak Terkait:
Kesimpulan RDP Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU dan BAWASLU RI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait an Madsanih

 APPP Nomor :
1692/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
53/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
11 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Herdiansyah, S.H., M.H. dan Ali Hakim Lubis, S.H.

Kuasa Pemohon:
Hisar Tambunan, S.H., M.H., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung a.n Komunitas Negeri Pusaka

 APPP Nomor :
1691/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
52/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
26 September 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Sholeh, S.H.

Kuasa Pemohon:
Imam Syafii, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Tambahan keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an HM Arief Mufraini

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an Siswo Sujanto

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1690/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
51/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
31 Juli 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Mohammad Siddik, M.A.; Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si; Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia dalam hal ini diwakili oleh M. Muhtadin Sabili; Perkumpulan Hidayatullah dalam hal ini diwakili oleh Dr. Nashirul Haq, Lc, M.A.;H. Amril Saifa; Hj. Zuriaty Anwar; H. Muchlis Zamzani Can, M.A.; H. Munarman, S.H.; Ir. Chandra Kurniato, M.M.

Kuasa Pemohon:
Dr. M. Kapitra Ampera, S.H., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung a.n Dr. Alia Shahnaz, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung an Cyril Raoul Hakim, dkk

 APPP Nomor :
1689/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
50/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Rabu,
30 Agustus 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Pusat Persatuan Islam dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Jeje Jaenudin, M.Ag.

Kuasa Pemohon:
Muhammad Mahendradatta, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1688/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
49/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
05 Oktober 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Yayasan Sharia Law Alqonuni diwakili oleh Chandra Furna Irawan

Kuasa Pemohon:
Ahmad Khozinudin, S.H., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung a.n La Ode Ronald Firman, S.H., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait an Atika Makarim, dkk bertgl 6 Okt 2017

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait bertgl 5 Okt 2017 Tidak Langsung an Sri Rosye, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung an Syahrul, dkk (Nawacita)

Pihak Terkait:
Permohonan sebagi Pihak Terkait Tidak Langsung a.n Lingkar Baja Dharma

 APPP Nomor :
1687/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
48/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177