Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Selasa, 05 Desember 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Assoc. Prof. Ir. Suharto, M.T. Kuasa Pemohon: - Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah a.n. Prof. Dr. Dr. (H.C.) Ir Djoko Santoso, M.Sc., IPU Pemerintah: Tambahan keterangan ahli Pemerintah an Djoko Santoso berupa slideshow Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1726/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 87/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 13 Oktober 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Hermansyah Pagala, S.E., dan Asran Lasahari, S.Pd. Kuasa Pemohon: Abdul Haris, S.H., dkk |
APPP Nomor : 1725/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 86/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Kamis, 26 Oktober 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: E. Fernando M. Manullang Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 1724/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 85/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Selasa, 10 Oktober 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Yahya Karomi, S.H. Kuasa Pemohon: Hendrayana, S.H., M.H., dkk |
APPP Nomor : 1723/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 84/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 10 Oktober 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Sugihartoyo, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Andy Firasadi, S.H.,M.H, dkk |
APPP Nomor : 1722/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 83/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 10 Oktober 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Kamaluddin Harahap Kuasa Pemohon: Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., dkk Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung a.n ICW dan ICJR |
APPP Nomor : 1721/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 82/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, 26 Oktober 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Pemuda Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak; Nasyiatul Aisyiah, dalam hal ini diwakili oleh Dyah Puspitarini; Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Velandani Prakoso; Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sudibyo Markus. Kuasa Pemohon: Ifdhal Kasim, S.H., dkk |
APPP Nomor : 1720/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 81/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 09 Januari 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, M.M. dan Sanny Iskandar Kuasa Pemohon: Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1719/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 80/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Jumat, 06 Oktober 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Adrianto Djokosoetono, S.T., MBA dan Ir. Ateng Aryono, MBA Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk |
APPP Nomor : 1718/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 79/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 18 Desember 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: PT. Autoliv Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Junius M. S. Tampubolon Kuasa Pemohon: Syawaludin, SE.Ak, SH, ME, CA, CPA, CPMA, BKP, dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden atas Permohonan PUU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1717/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 78/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 18 September 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Richard Christoforus Massa Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah a.n Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H., M.Si Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1716/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 77/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 27 November 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Habiburokhman, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Kris Ibnu T. Wahyudi, S.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah a.n Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si. Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah a.n Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.Si Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1715/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 76/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 09 Januari 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar, Firmansyah, S.Sos., dan Chairul Muchlis Kuasa Pemohon: Irfan Fahmi, S.H.I, S.H., M.H., dkk |
APPP Nomor : 1714/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 75/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 12 Desember 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Ir. Emir Moeis, M.Sc Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 1713/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 74/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 15 September 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Kuasa Pemohon: Heriyanto, S.H., dkk |
APPP Nomor : 1712/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 73/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 07 November 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Mas Soeroso, S.E. dan Wahyu Naga Pratala, S.E. Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 1711/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 72/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 08 September 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe) Kuasa Pemohon: Fadli Ramadhanil, S.H., dkk |
APPP Nomor : 1710/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 71/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 22 November 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, M.M. Kuasa Pemohon: tidak ada DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1709/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 70/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 31 Agustus 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Donaldy Christian Langgar Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1708/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 69/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 31 Agustus 2017 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H., Setia Untung Arimuladi, S.H., M.H., Febrie Ardiansyah, S.H., M.H., Narendra Jatna, S.H., LL.M., Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M, S.Kom., dan Dr. Yudi Kristiana S.H, M.H. Kuasa Pemohon: Ichsan Zikry, S.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1707/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 68/PUU-XV/2017 ( Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177