Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,
12 April 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Gerakan G20 Mei, dalam hal ini diwakili oleh Irwan, S.Ip; Rahman; dan Jamaluddin

Kuasa Pemohon:
Ahmad Irawan, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an Dr. Machfud Sidik

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an Dr. Hefrizal Handra

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an Prof. Dr. Eddy Suratman

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1746/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
5/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
29 Maret 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sutarjo, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Muhammad Sholeh, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan Ahli Presiden a.n Dr. Chairul Huda, S.H., M.H

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1745/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
4/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
04 April 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Jestin Justian, Agus Prayogo, dan Nur Hasan

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Ahli Pemerintah a.n. Dr. Machfud Sidik MSc.

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an Dr. Machfud Sidik, MSc

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

APPP Nomor :
1744/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
3/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
05 April 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan H. Munarman, S.H.

Kuasa Pemohon:
Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung a.n. Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung an Rambun Tjayo, SH., dkk (FAPP)

Pemerintah:
Keterangan Presiden Tambahan

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait FAPP

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait LBH Pembela Pancasila

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1743/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
2/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
22 Maret 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Lembaga Penjamin Simpanan

Kuasa Pemohon:
DR. A. Irmanputra sidin, S.H.,M.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., Hermawanto, S.H., M.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1742/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
1/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,
21 Desember 2017
10:37:00 WIB		 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
E. Fernando M. Manullang

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah beserta CV an Refly Harun

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah beserta CV an Darussalam

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah beserta CV an Zainal Arifin M.

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah beserta CV an Yustinus Prastowo

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Ahli Pemerintah a.n. M. Chatib Basri

Pemerintah:
Tambahan keterangan ahli Pemerintah an Refly Harun

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah beserta lampiran

 APPP Nomor :
1741/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
102/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Selasa,
19 Desember 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Oltje J,K Pesik

Kuasa Pemohon:
Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H.

APPP Nomor :
1740/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
101/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
22 Januari 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Desy Puspita Sari

Kuasa Pemohon:
Mayandri Suzarman, S.H., Missiniaki Tomi, S.H., Deprianda, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1739/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
100/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
07 Desember 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Nina Handayani

Kuasa Pemohon:
Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H.

APPP Nomor :
1738/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
99/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
07 Desember 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dwi Maryoso, S.H. dan Feryando Agung Santoso, S.H. M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1737/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
98/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
22 Januari 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Etty Afiyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, Dodi Ilham, dan Lucky Rachman Fauzi

Kuasa Pemohon:
Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait DPP Organda

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n Nurhasan Ismail

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n Refly Harun

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait DPP Organda

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
1736/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
97/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
15 November 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Setya Novanto

Kuasa Pemohon:
Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., Yudha Pandu, S.H., MBA, Dipl. in Law, dkk.

APPP Nomor :
1735/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
96/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
15 November 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Setya Novanto

Kuasa Pemohon:
Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., Yudha Pandu, S.H., MBA, Dipl. in Law, dkk.

APPP Nomor :
1734/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
95/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
16 Januari 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti

Kuasa Pemohon:
Muhammad Sahal, S.H.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an Harjono

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

APPP Nomor :
1733/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
94/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
01 November 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, dan Abdul Hakim

Kuasa Pemohon:
Eep Ependi, S.H.

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait a.n. Mahkamah Agung

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1732/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
93/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Jumat,
27 Oktober 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Khaeruddin, S.H., S.Sy. dan Alungsyah, S.H.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1731/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
92/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Selasa,
24 Oktober 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Hafidz

Kuasa Pemohon:
Eep Ependi, S.H, dkk

APPP Nomor :
1730/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
91/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
27 Oktober 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dani Muhammad Nursalam

Kuasa Pemohon:
Effendi Saman, S.H., dkk

APPP Nomor :
1729/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
90/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
01 November 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Batara Paruhum Radjagukguk, S.H.

Kuasa Pemohon:
Victor Parulian Sinaga, S.H., CN, dkk

APPP Nomor :
1728/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
89/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
20 Oktober 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Maria Theresia Asteriasanti

Kuasa Pemohon:
Muhammad Sholeh, S.H., dkk

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait a.n. Jasa Raharja

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan Pihak Terkait Jasa Raharja

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

APPP Nomor :
1727/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
88/PUU-XV/2017
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  

< 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177