Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Senin, 03 Desember 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Muh Basli Ali Kuasa Pemohon: Andi Lilling, S.H., dkk Pihak Terkait: Permohonan Menjadi Pihak Terkait bertgl 23 April 2018 an Agus Feisal H., H. La Ode Arusani, dan La Usman Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait a.n. Pemerintah Kab. Buton Selatan Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a.n. Kepala Pemerintahan Kabupaten Buton Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah Pihak Terkait: Keterangan ahli Pihak Terkait an M. Rullyandi DPR: Keterangan DPR Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait	APPP Nomor : 1766/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 24/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 04 Juli 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Toyota Soluna Community, dalam hal ini diwakili oleh Sanjaya Adi Putra dan Naldi Zen; dan 2. Reza Aditya, S.H. Kuasa Pemohon: Ade Manansyah, S.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pihak Terkait: Keterangan Tambahan Pihak Terkait a.n Kepolisian RI Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n. Reza Indragiri Amriel Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a.n Kepolisian RI DPR: Keterangan DPR - RI Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait-Polri Pemerintah: Kesimpulan Presiden	APPP Nomor : 1765/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 23/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 20 Maret 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Agus Mulyono Herlambang Kuasa Pemohon: La Radi Eno, S.H., M.H. Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 1764/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 21/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 07 Maret 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Ir. S.A. Habibie Kuasa Pemohon: Dahlan Pido, S.H., M.H. Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a.n. Mahkamah Agung RI Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Tambahan Pemerintah Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah	APPP Nomor : 1763/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 22/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 01 Maret 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Partai Gerakan Perubahan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri Kuasa Pemohon: M. Maulana Bungaran, S.H., dkk	APPP Nomor : 1762/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 20/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, 19 Juli 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Drs. Sukardja, Ir. Abas Ts, dan H.J. Sutijarto Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1761/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 19/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Rabu, 11 Juli 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Darah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 1760/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 18/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Selasa, 20 Maret 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Darah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili oleh Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum PSI dan Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Jenderal PSI Kuasa Pemohon: Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., Kamaruddin, S.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 1759/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 17/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Selasa, 20 Maret 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Darah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, dalam hal ini diwakili oleh Bayu Segara, S.H.; 2. Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.; dan 3. Kurniawan, S.H. Kuasa Pemohon: Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Tambahan DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah	APPP Nomor : 1758/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 16/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Senin, 19 Februari 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Rahman Sabara, MS.IS, M.H. Kuasa Pemohon: Dr. Arrisman, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan ahli Pemerintah an Agus Taufik M. Pemerintah: Keterangan ahli Pemerintah an Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH. Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a.n PT. Marga Harjaya Infrastruktur Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a.n PT. Jasa Marga Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait PT. Marga Harjaya Infrastuktur Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR RI	APPP Nomor : 1757/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 15/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 26 Februari 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Darah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, dalam hal ini diwakili oleh Bayu Segara, S.H., Okta Heriwan, S.H., dan Lintar Fauzi, S.H.; 2. Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.; dan 3. Kurniawan, S.H. Kuasa Pemohon: Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1756/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Rabu, 04 Juli 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Indonesia for Global Justice (IGJ), dalam hal ini diwakili oleh Rachmi Hertanti; Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), dalam hal ini diwakili oleh Henry David Oliver Sitorus; Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam hal ini diwakili oleh Henry Saragih; Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dalam hal ini diwakili oleh Dwi Astuti; Aliansi Petani Indonesia (API), dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nur Uddin; Solidaritas Perempuan (SP), dalam hal ini diwakili Puspa Dewy; Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili Susan Herawati Romica; Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD), dalam hal ini diwakili Widyastama Cahyana; Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dalam hal ini diwakili Mansuetus Alsy Hanu; Amin Abdullah; Mukmin; Fauziah; Baiq Farihun; dan Budiman Kuasa Pemohon: Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden Tambahan DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D. Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Prof. Bagir Manan, S.H., M.CL. Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah	APPP Nomor : 1755/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 13/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Kamis, 26 April 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: H. Yan Herimen, S.E., Ir. H. Jhoni Boetja, S.E., Edy Supriyanto Saputro, Amd., Amidi Susanto, S.E., dan Taufan, S.E. Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah a.n Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n F.X. Sugiyanto Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah Pemerintah: Keterangan saksi Pemerintah an Herman Hidayat	APPP Nomor : 1754/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 12/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Rabu, 14 Februari 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Haryanti Sutanto dan Victorina Arif Kuasa Pemohon: J.J. Amstrong Sembiring, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1753/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 11/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Berwenang
Jumat, 22 Juni 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri Kuasa Pemohon: Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Dr. Revrisond Baswir Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah an Lita Tyesta DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Kesimpulan Presiden Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah a.n Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S.	APPP Nomor : 1752/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 14/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 08 Februari 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: PT Harapan Sinar Abadi Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1751/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 10/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 01 Februari 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si dan H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn., dkk	APPP Nomor : 1750/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 9/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Senin, 22 Januari 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H. Kuasa Pemohon: Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.	APPP Nomor : 1749/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 8/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Senin, 22 Januari 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Khaeruddin, S.H., S.Sy. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1748/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 7/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 15 Januari 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Abdul Hakim; 2. Romi Andriyan Hutagaol; 3. Budi Oktariyan; 4. Mardani; 5. Tarsan; dan 6. Supriyanto Kuasa Pemohon: Eep Ependi, S.H., dkk	APPP Nomor : 1747/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 6/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak

< 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 ... 85