Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Selasa, 05 Juni 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Dra. Indrayana, Augustinus Kabul Sutrisno, Drs. H. Achmad Syafi`i, Yulias Andrie Yatmo, dan Santen Purba, S.E. Kuasa Pemohon: Haris Azhar, S.H., M.A., dkk Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait an Forum Perjuangan Pensiunan BNI, yang diwakili oleh Martinus	APPP Nomor : 1786/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 46/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 15 Mei 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: H. Agus Supriadi, S.H. Kuasa Pemohon: Saleh, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1785/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 43/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Senin, 07 Mei 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Ir. Said Iqbal, M.E., Yudi Arianto, Rusli, dkk Kuasa Pemohon: Suparno, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1784/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 41/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Rabu, 02 Mei 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Syaiful Bahari, S.H. dan Aryo Fadlian Kuasa Pemohon: Regginaldo Sultan, S.H., M.M., dkk	APPP Nomor : 1783/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 40/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 11 Juli 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Sutanto Kuasa Pemohon: Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE.	APPP Nomor : 1782/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 39/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Jumat, 03 Agustus 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Victor F. Sjair, S.Pi Kuasa Pemohon: Anthoni Hatane, S.H., M.H. dan Ma`at Patty, S.H., M.H. Pemerintah: Keterangan Tertulis Ahli Pemerintah a.n August Mellaz Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 1781/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 38/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Senin, 30 April 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, dalam hal ini diwakili Syamsudin Alimsyah; 2. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemintraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), dalam hal ini, diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri; 3. Lardo Surya Dharma; 4. Sam Timisela; 5. Feryana Dwi Lhaksitasari; 6. Lay Esther Pussung; 7. Yoshua Sarow Pitoyo; 8. S.R. Permata Citra Tahir; 9. Anastasya Tanti Bintari; 10. Cindy Kurniawan; 11. Adhitya Perdana Putra, dkk Kuasa Pemohon: Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1780/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 37/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Jumat, 27 April 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Muhammad Hafidz; 2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, dalam hal ini diwakili oleh Agus Humaedi Abdillah; 3. Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, dalam hal ini diwakili oleh Abda Khair Mufti Kuasa Pemohon: Dorel Almir, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1779/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 36/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, 31 Januari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Dr. Iur. (Cand) Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL., H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H., Gunadi Handoko, S.H., M.Hum., Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., dan Iwan Kurniawan, S.Sy Kuasa Pemohon: tidak ada Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait a.n. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait Langsung a.n Ferari Pihak Terkait: Permohonan Menjadi Pihak Terkait bertgl 21 Mei 2018 an Kongres Advokat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dan Aprillia Supaliyanto Pihak Terkait: Permohonan Menjadi Pihak Terkait Langsung an DPP KAI an Siti Jamilah Lubis dan Apolos Djara Bonga Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait a.n Ismet, S.H., M.H. Pihak Terkait: Permohonan Menjadi Pihak Terkait an Peradi Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait a.n. IKADIN Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a.n Mahkamah Agung Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a.n. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto Pemerintah: Keterangan Presiden Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait FERARI Pemerintah: Keterangan Pemerintah Tambahan Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait an KAI bertgl 15 Okt 2018 Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait an KAI bertgl 15 Okt 2018 Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait Peradi Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a. KAI Siti Jamailah Lubis dan Apolos Djara Bonga Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a.n Mahkamah Agung Pihak Terkait: Keterangan Ahli dan CV PT Ferari a.n DR. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H. Pihak Terkait: Keterangan ahli dari Pihak Terkait FERARI yaitu Dr. H. Misbahul Huda, S.H.I., S.H., M.H. DPR: Keterangan DPR Pihak Terkait: Keterangan Ahli Pihak Terkait IKADIN Roberto Hutagalung a.n Maruarar Siahaan Pihak Terkait: Keterangan Saksi a.n O.K. Joesli dan Rusdi Taher Pihak Terkait: Permohonan Mengajukan Saksi-saksi sebagai Pihak Terkait Langsung KAI Siti Jamillah & Apolos Djara Bonga Pihak Terkait: Keterangan saksi yaitu H. Abd. Rahim Hasibuan dari Pihak Terkait KAI an Siti Jamillah Pihak Terkait: Keterangan Saksi Pihak Terkait KAI Siti Jamaliah a.n John Richard Latuihamallo, S.H. Pihak Terkait: Keterangan saksi an Djamhur dari Pihak Terkait KAI - TjoeTjoe Pihak Terkait: Keterangan ahli Pihak Terkait-Peradi yaitu Zainal Arifin M. beserta copy identias Pihak Terkait: Keterangan ahli Pihak Terkait-Peradi yaitu Aminuddin Ilmar beserta copy identias Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait KAI a.n. Siti Jamilah Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait KAI Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait Peradi Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait IKADIN Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait IKADIN an Roberto Pihak Terkait: Kesimpulan beserta lampiran Pihak Terkait Ferari	APPP Nomor : 1778/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 35/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Jumat, 11 Mei 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., Song Young Seok, Pitra Romadoni Nasution, S.H., dan Achmad Kurnia Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1777/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 42/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Selasa, 17 April 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dalam hal ini diwakili oleh Nining Elitos dan Sunarno, S.H.; 2. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dalam hal ini Eduard Parsaulian Marpaung, S.E.; 3. Konferasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dalam hal ini diwakili oleh Ilhamsyah dan Damar Panca Mulya; 4. SINDIKASI, dalam hal ini diwakili oleh Ellena Ekarahendy dan Nur Aini Kuasa Pemohon: Alghiffari Aqsa, S.H., dkk	APPP Nomor : 1776/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 34/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 12 April 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1775/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 33/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Jumat, 06 April 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Gerakan Poros Maritim Indonesia (GEOMARITIM), yang dalam hal ini diwakili oleh Baharudin Farawowan, S.H., M.H. dan Alfian Akbar Balyanan Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1774/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 32/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Jumat, 20 Juli 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Erik Fitriadi, S.H.; Miftah Farid; A. Wahab Suneth, S.H.; Iwan Setiyono, S.P.; Akbar Khadafi, S.Pd.; Turki, S.H.; Mu`ammar; Habloel Mawadi, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk. Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 1773/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 31/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Rabu, 04 April 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Muhammad Hafidz Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden	APPP Nomor : 1772/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 30/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan
Selasa, 05 Juni 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Dr. M. Achsin, S.H., SE., MM., M.Kn., M.Ec. Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CRA., CLA., CPI., CLI.; Indra Nur Cahya, SH., MH., M.Kn., CRA., CLI.; Drs. Eddy Hary Susanto, Ak., CFrA., CMA., CA., CLI., CPAI.; Anton Silalahi, SE., Ak., CA., CPA., CRA., CLI., CPI.; Manonga Simbolon, SE., CRA., CLI.; Toni Hendarto, SH., MH., CRA., CLA., CLI.; Handoko Tomo, M.Ak, CPA., AK., CA., CSRS., CIFRSL., CRA., CLI. Kuasa Pemohon: Irfan Nadira Nasution, SH., CRA., CLI, dkk Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR	APPP Nomor : 1771/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 29/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 03 April 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), dalam hal ini diwakili oleh Soekendra Mulyadi dan Toto Lukito Sairoen Sekretaris Kuasa Pemohon: Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 1770/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 27/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Rabu, 21 Maret 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Timur; 2. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Utara; 3. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Barat; 4. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Selatan; 5. Kosmas Mus Guntur; 6. Andreas Joko; 7. Elfriddus Petrus Muga; 8. Heronimus Wardana; dan 9. Yohanes Berkhmans Kodo Kuasa Pemohon: Bernadus Barat Daya, S.H., M.H.	APPP Nomor : 1769/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 26/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Senin, 19 Maret 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti Kuasa Pemohon: tidak ada DPR: Keterangan DPR	APPP Nomor : 1768/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 25/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, 22 Maret 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Soelianto Rusli; Sandra Budiman; Tirtayasa; Rudi Sinaga; Rokayah Dargi De Groot; Stembri R Kumakauw; Roland E Koosnadi; Johny B Latuheru; Mangaraja Lintong; Decky Abner M; Ragnar Anrea Hutapea; C Suhadi, SH.; Yoke Rosmiyati; Lin Parlina; Erwin Arnolus Dethan; Felix Tanudjaja; Jati Erna Sahara; Lenny Purba; Nancy Angela Hendriks; M. Tomy Rusmandani; Pebretty Magdalena M; Drs. Arief Agus Soedjono, MBA; Rinaldi Kuasa Pemohon: Rinto Wardana, SH., MH., Sunggul Hamonangan Sirait, SH., MH., Frans Palti Situngkir, SH., MH., dkk.	APPP Nomor : 1767/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 28/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima

< 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 ... 85