Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,
02 Agustus 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Yayasan Mandala Waluya, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. La Ode Saafi, DAP&E, M.Sc, H.Ec

Kuasa Pemohon:
Hamalin, S.H., M.Pd

APPP Nomor :
1806/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
22 Oktober 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. PT. Baraventura Pratama, yang dalam hal ini diwakili oleh Erwin Sutanto selaku Direktur; 2. Zainal Abidinsyah Siregar 3. Erwin Sutanto

Kuasa Pemohon:
Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M, dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1805/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
63/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
11 Juli 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sri Sudarjo, M.Pd sebagai Ketua Umum dan Dianul Hayezi, S.E. sebagai Sekretaris Jenderal

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1804/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
20 Juli 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Partai Persatuan Indonesia

Kuasa Pemohon:
Christophorus Taufik, S.H., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait a.n Drs. H.M. Jusuf Kalla

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an AH Wakil Kamal bertgl 24 Juli 2018

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis dan CV Ahli Pihak Terkait a.n Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait a.n 1. Perludem;2. Puskapsi FH Unej;3. Pusako FH Unand;4. Puskahad FH UNS;5. Dr. Jimmy Zeravianus Usfunan, S.H., M.H.;6. Oce Madril, S.H., M.A.Gov.

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait a.n Ilman Suryaman Hidayat, S.H.; Sutrisno Syahputra, S.H.; dan Saptian Perwira, S.H.

 APPP Nomor :
1803/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
60/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir)

Pihak Terkait :
(Permohonan Pihak Terkait) 		Ditarik Kembali  
Rabu,
11 Juli 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan (ii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sutrisno Nugroho

Kuasa Pemohon:
Ristan BP Simbolon, S.H., dkk

APPP Nomor :
1802/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
62/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
10 Juli 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Helmi Kamal Lubis

Kuasa Pemohon:
Ahmad Bay Lubis, S.H., M.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait a.n. Badan Pemeriksa Keuangan

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait a.n. Jaksa Agung

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan Pihak Terkait a.n. Badan Pemeriksa Keuangan

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan Jaksa Agung bertgl 10 Des 2018

Pihak Terkait:
Kesimpulan Jaksa Agung bertgl 18 Des 2018

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Kejagung an Siswo Sujanto

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Kejagung an Emanuel Sujatmoko

Pihak Terkait:
Kesimpulan BPK

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1801/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
59/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Selasa,
16 Oktober 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Dandy

Kuasa Pemohon:
Iwan Gunawan, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., dkk

APPP Nomor :
1800/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
58/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
04 Juli 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; dan (ii) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pemohon:
Yayasan Bonaparte Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Capt. Samuel Bonaparte, A.Md., S.E., S.H., M.H., M.Mar. sebagai Ketua Umum

Kuasa Pemohon:
Ridha Sjartina, dkk

APPP Nomor :
1799/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
57/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Selasa,
03 Juli 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Wahyu Nugroho, S.HI., M.H., Deri Hafizh, S.H., M.M., M.H., dan Rudi Heryandi Nasution, S.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1798/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
56/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
02 Juli 2018
00:00:00 WIB		 Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Zico Leonard Djagardo Simajuntak dan William Aditya Sarana

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1797/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
55/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
29 Juni 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Effendi Gazali, Ph.D., MPS.ID., M.Si. dan Reza Indragiri Amriel

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1796/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
28 Juni 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1795/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
53/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
25 Juni 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. 2. Hermawanto, S.H. 3. Herwanto, S.H., M.H. 4. Tubagus Ikbal Nafinur Aziz, S.H. 5. Firly Noviansyah, S.H.

Kuasa Pemohon:
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an Agustiar, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an Agustiar, dkk

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1794/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
52/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
21 Juni 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ferdinand Halomoan Lumban Tobing, S.E.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1793/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
51/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
21 Juni 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Nugroho Prasetyo

Kuasa Pemohon:
Heriyanto, S.H., M.H.

APPP Nomor :
1792/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
50/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
19 Juli 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Muhammad Busyro Muqoddas; 2. Muhammad Chatib Basri; 3. Faisal Batubara; 4. Hadar Nafis Gumay; 5. Bambang Widjojanto; 6. Rocky Gerung; 7. Robertus Robet; 8. Angga Dwimas; 9. Feri Amsari; 10. Hasan; 11. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak; 12. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini

Kuasa Pemohon:
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung a.n Perkumpulan Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia

 APPP Nomor :
1791/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
49/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
08 Juni 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Partai Solidaritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa dan Raja Juli Antoni

Kuasa Pemohon:
Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M, dkk

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an Partai Perindo

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1790/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
48/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Tidak dapat diterima  
Jumat,
25 Mei 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sabela

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Pemerintah atas Pertanyaan Hakim

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H., C.N.

Pemerintah:
Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1789/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
23 Mei 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sabela

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan dan CV AHli Pemerintah a.n Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H.

Pemerintah:
Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

 APPP Nomor :
1788/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
45/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
23 Mei 2018
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Ir. Heru Cahyono 2. Wijaya Kusuma Prawira Karsa 3. Bekti Setiabudi 4. Drs. Syahdi Rasyid M.M. 5. Zulfa Muthia`ah, S.E. 6. Indra Bayu Purna Yudha Rustam, S.T. 7. Reson Manurung, S.E.

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1787/PAN-PUU.MK/2018
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
44/PUU-XVI/2018
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  

< 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177