Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Rabu, 03 Oktober 2018 10:34:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. sebagai Ketua Umum dan Bambang Hermanto, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal Kuasa Pemohon: Agus Supriyadi, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1826/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 83/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 01 Oktober 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Febriditya Ramdhan D.R., Mohammad Robi Maulana, Anggit Dwi Prakoso, Surya Hakim Lubis, Soleman Keno, Reydo Alfian, Nandang Sayuti, M. Muhayat Mustadapin, Gentur Subagiyo, Lahmudin, dan Ilham Firmansyah Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1825/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 82/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 10 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Robert Tantular, MBA Kuasa Pemohon: Bonni Alim Hidayat, S.H., M.H. dan Widya Alawiyah, S.H., M.H. Pihak Terkait: Keterangan Mahkamah Agung Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a.n. Kepolisian RI Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait a.n. Jaksa Agung RI DPR: Keterangan DPR Pihak Terkait: Keterangan ahli Polri an Eva Achjani Z. Pihak Terkait: Keterangan ahli Polri an Eddy O.S. Hiariej Pihak Terkait: Kesimpulan Polri Pihak Terkait: Kesimpulan Jaksa Agung Pihak Terkait: Keterangan tambahan Jaksa Agung Pihak Terkait: Keterangan Jaksa Agung Pemerintah: Keterangan Tambahan Pemerintah Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 1824/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 84/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 01 Oktober 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Muhammad Hafidz, Abda Khair Mufti, dan Sutiah Kuasa Pemohon: Eep Ependi, S.H. dan Muh. Encep, S.H.	APPP Nomor : 1823/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 81/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 14 Februari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Prof. Dr. Soenarto Sastrowijoto; 2. Prof. Dr. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma; 3. Prof. Dr. dr. KRT Adi Heru Sutomo, M.Sc, DCN; 4. Prof. dr. J. Hari Kusnanto, Dr. PH; 5. Prof. Dr. dr. Endang S. Basuki, MPH; 6. Prof. Dr. dr. Mulyanto; 7. Dr. Ratna Sitompul, SpM (K); 8. Dr. Yoni Fuadah Syukriani, dr., SpF, DFM; 9. Dr. Masrul, MSc.; 10. Dr. Sugito Wonodirekso, MSc.; 11. Dr. Tom Suryadi, MPH; 12. Dr. dr. Toha Muhaimin, MPH; 13. Dr.med. dr. Setiawan; 14. Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME, PKK; 15. Dr. Zainal Azhar, SpM.; 16. Dr. Suryono S.I. Santoso, SpOG; 17. Dr. Grace Wangge, PhD.; 18. Dr. Setyawati Budiningsih, MPH; 19. Dr. Trevino Aristarkus Pakasi, PhD; 20. Dr. Indah Suci Widyahening, PhD; 21. Dr. Rodri Tanoto, MSc.; 22. Dr. dr. Wahyudi Istiono, M.Kes.; 23. Dr. Irvan Afriandi, MPH, Dr.PH.; 24. Dr. Oryzati Hilman, MSc, CMFM, PhD, Sp.DLP; 25. Dr. Zulkarnain Agus, MPH; 26. Dr. Erfen Gustiawan Suwangto, MH.; 27. Dr. Joko Anggoro, MSc, SpPD; 28. Dr. Isna Kusuma Nintyastuti, SpM, MSc.; 29. Dr. Mohammad Rizki, SpPK, MPdKed.; 30. Dr. dr. Muzakkie, SpB, SpOT; 31. Dr. Aulia Syawal, SpJP; 32. Dr. Fundhy Sinar Ikrar Prihatanto, M.MedEd; 33. Dr. Hardy Senjaya, SE, Msi, PALK; 34. Dr. Suweno TJHIA; dan 35. Dr. dr. Toar JM Lalisang, SpB-KBD Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait dari PB IDI Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Ahli dan CV Pemerintah a.n Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang Pihak Terkait: Keterangan dan CV Saksi Pihak Terkait a.n Dr. Muhammad Akbar, Sp.S(K) Pihak Terkait: Keterangan dan CV Ahli Pihak Terkait a.n Dr. M. Nasser, Sp.KK Pihak Terkait: Keterangan, CV dan Fotokopi KTP Ahli Pihak Terkait PB IDI a.n dr. Titi Savitri Prihatiningsih, M.A. MmedEd, Ph.D Pihak Terkait: Keterangan, CV dan Fotokopi KTP Ahli Pihak Terkait PB IDI a.n Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait PB IDI Pemerintah: Kesimpulan Presiden bertgl 28 Feb 2019	APPP Nomor : 1822/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 80/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 17 September 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Rido Pradana, S.H. dan Nurul Fauzi, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1821/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 79/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 13 September 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Abdullah M. Bamatraf Kuasa Pemohon: H. Agus Suprianto, S.H.	APPP Nomor : 1820/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 78/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Jumat, 21 Desember 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: PT. Manito World, yang dalam hal ini diwakili oleh Kim Nam Hyun sebagai Direktur Utama Kuasa Pemohon: 1. Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., M.H.; 2. David M. Agung Aruan, S.H., M.H.; dan 3. Achmad Kurnia Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait a.n PT. Fidzkarana Cipta Media Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah a.n. Basani Situmorang, S.H., M.Hum. DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Kesimpulan Presiden	APPP Nomor : 1819/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 77/PUU/XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)
Selasa, 02 Oktober 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa Kuasa Pemohon: tidak ada Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait a.n Majelis Ulama Indonesia Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait an DDII bertgl 5 Okt 2018	APPP Nomor : 1818/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 76/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Rabu, 05 September 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Forum Perjuangan Pensiunan BNI, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Martinus Nuroso, M.M. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1817/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 75/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Berwenang
Selasa, 02 Oktober 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI); 2. Yayasan Auriga Nusantara; 3. Oce Madril, S.H., M.A.; 4. Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., dkk Pihak Terkait: Keterangan ahli an Yunus Husein dari Pihak Terkait-PPATK DPR: Keterangan DPR Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait mengenai Peran Penyidikan Perwira TNI Angkatan Laut dalam Tindak Pidana Di Laut Pihak Terkait: Keterangan Saksi Pihak Terkait a.n. Dr. Rasio Ridho Sani, S.Si., M.Com., MPM. Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait PPATK Pemerintah: Kesimpulan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 1816/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 74/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 12 September 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Faisal Alhaq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1815/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 73/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Senin, 27 Agustus 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Abdul Hakim Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1814/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 72/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Senin, 27 Agustus 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Dorel Almir, Abda Khair Mufti, dan Muhammad Hafidz Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 1813/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 71/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 15 Agustus 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Lembaga (LPJKP Aceh), Lembaga (LPJKP Banten), Lembaga (LPJKP Gorontalo), Lembaga (LPJKP Lampung), Lembaga (LPJKP Kalimantan Selatan), Lembaga (LPJKP Kalimantan Timur), Lembaga (LPJKP Nusa Tenggara Timur), Lembaga (LPJKP Jambi), Ir. Azhari A Gani, Nazaruddin Ibrahim, S.E., Abdullah Mansur, S.E., Msi., Ir. Wahid Sulaiman, Tari Nurtia R. A.Md., Micha Cassiovia, S.E., Drs. H. A. Djon D. Panggarbesi, M.M., Andre Yulio, Pemi Hari Utami, Doni M. Rohmat, A. Yani, Wijayanto, Affan Anshari, Tommy Yunanto, Hafizullah, A.Md, Aldhika Kurniawan, Febri Yanti, Firman S.Sos., Prafitri Hasan Ngabito, S.T., Syamsul Bahri, S.E., Armin Zaky Ibrahim, S.E., Gusnawaty, Ismail, Rukmini Abbas, Amd,Muliana, S.Sos, Mardiana, Ruslan Hamid, S.E., Ramlan Hidayat, Rusdy Rachmat, Andi Ayu Pratiwi, S.Pd, Ir. Asriagus Rustam, Hasliah, S.T., Ade Kadri, Iswandi Rusdin, S.Sos., Firman Galigo, S.E., Didiet Haryadi Hakim, S.T., M.Si.,Muhammad Syuharli, Hendi, S.T., dan Berry Berli, S.E., M.M. Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR	APPP Nomor : 1812/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 70/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 09 Agustus 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Surya Kusmana; Siti Lidya Rahmi, S.Kom.I; Lilis Agus Nuryati, S.S. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1811/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 69/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Senin, 17 September 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Forum Perjuangan Pensiunan BNI, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Martinus Nuroso, M.M. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1810/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 68/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 19 November 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Dorel Almir, S.H, M.H. Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR DPR: Keterangan DPR (revisi)	APPP Nomor : 1809/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 67/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 24 Juli 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI), dalam hal ini diwakili oleh Minola Sebayang, S.H., M.H. dan Herwanto, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1808/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 66/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Jumat, 20 Juli 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (ii) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Muhammad Rahmani dan Marganti Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1807/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 64/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima

< 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 85