Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Jumat, 21 Desember 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Rochmadi Sularsono Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1846/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 13/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 21 Desember 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Rochmadi Sularsono Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1845/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 12/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 06 Mei 2019 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Bintara Sura Priambada, S.Sos, .S.H., M.H., Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H., Andi Pawelloi, S.PI., M.M., dan Rudi Asnawi Kuasa Pemohon: Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Tineke Indriani, S.H. Pihak Terkait: Permohonan Menjadi Pihak Terkait a.n Abi Hasan Mu an, S.H., dan Hanafi Sampurna, S.H. Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan tambahan Presiden Pemerintah: Keterangan Ahli dan CV An. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dan CV An. Denny Indrayana Pemerintah: Keterangan Ahli An. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah a.n. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., bertanggal 12 Maret 2019 Pemerintah: Keterangan ahli Pemerintah an Bismar Nasution beserta CV Pemerintah: Keterangan ahli Pemerintah an Atip Latipulhayat beserta CV Pihak Terkait: Keterangan Ahli dan CV Pihak Terkait a.n Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum, Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M Pihak Terkait: Kesimpulan OJK Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah |
APPP Nomor : 1844/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 102/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 26 November 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Ester Fransisca Nuban Kuasa Pemohon: Marthen Boiliu, S.H. |
APPP Nomor : 1843/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 101/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
Jumat, 30 November 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Forum Perjuangan Pensiunan BNI dalam hal ini diwakili oleh Drs. Martinus Nuroso, MM. Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1842/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 100/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 02 Juli 2019 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Ahmad Wazir Noviadi Kuasa Pemohon: Dr. Refly Harun, S..H, M.H., LL.M., dkk |
APPP Nomor : 1841/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 99/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 16 November 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Muhamamd Hafidz Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1840/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 98/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 13 November 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: H. Husin Syahendra dan Nurhayati Kuasa Pemohon: H. Hulia Syahendra, S.H., M.H., Mgs. A. Ronny, S.H., dan Rina Triningsih, S.H. |
APPP Nomor : 1839/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 95/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 12 November 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Jandi Mukianto Kuasa Pemohon: Haris Satiadi, S.H., dkk |
APPP Nomor : 1838/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 96/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Selasa, 13 November 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.. Kuasa Pemohon: Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., dkk |
APPP Nomor : 1837/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 97/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 06 November 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Sadikin Arifin Kuasa Pemohon: Maruf, S.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden bertgl 8 Jan 2019 Pemerintah: Keterangan tambahan Presiden Pemerintah: Keterangan Tertulis dan CV Ahli Pemerintah a.n. Eddy Wahyudi Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 1836/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 94/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 02 November 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Palaloi, S.H., Melianus Laoli, Abdul rasyid, S.H., Sitefano Gulo, dan Alex Kuasa Pemohon: H.M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Kesimpulan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden |
APPP Nomor : 1835/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 93/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 15 Januari 2019 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Novi Valentino Pemohon I; Fatmawati Pemohon II; Markus Iek Pemohon III; Yunius Wururu Pemohon IV; Drs. Sakira Zandi, Msi. Pemohon V. Kuasa Pemohon: H. Tjoetjoe S. Hernanto, S.H., M.H., CLA., CIL., CLI., CRA., Fadli Nasution, S.H., M.H., CIL., Arman Suparman, S.H., M.H., CIL, dkk. Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Ahli dan CV a.n Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. |
APPP Nomor : 1834/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 91/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 19 Oktober 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Tafsir Nurchamid Kuasa Pemohon: Dian Farizka, S.H., M.H., CPL., CPCLE., dkk |
APPP Nomor : 1833/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 90/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 19 Oktober 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Deri Darmawansyah Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1832/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 92/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 08 Februari 2019 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Ach. Fatah Yasin, S.T., M.M, Panca Setiadi, S.E., Nawawi, Drs., Ec., M.M., Nurlaila, DRA., M.M., dan Djoko Budiono, S.E., M.M. Kuasa Pemohon: Muhammad Sholeh, S.H., dkk Pemerintah: Keterangan Ahli dan CV a.n Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. |
APPP Nomor : 1831/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 88/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 22 Februari 2019 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Hendrik, B.Sc Kuasa Pemohon: Nurmadjito, S.H., M.H. dan Mahendra, S.H., M.H. DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Ahli dan CV a.n Dr. Tri Hayati S.H., M.H. Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah: Keterangan Ahli dan CV a.n Dr. Tri Hayati S.H., M.H. Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 1830/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Selasa, 09 Oktober 2018 14:05:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Alungsyah, S.H. Kuasa Pemohon: Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk |
APPP Nomor : 1829/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 86/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 08 Oktober 2018 13:22:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. |
APPP Nomor : 1828/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 85/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 19 Oktober 2018 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: 1. Yadi Supriyadi; 2. Rahmat Kusaeri; 3. Sudirman; 4. Sidiq Permana; 5. Dian; 6. Asep Sobarna; 7. Zamzam A. Raziqin; 8. Didin Saepudin; 9. Cepi Sopandi; 10. Dani Dardani; 11. Hikmat Rohendi; 12. Sachrial; 13. Cecep Supriatna; 14. Erik R. Fauzi; dan 15. Tatang Gunawan Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1827/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 89/PUU-XVI/2018 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177