Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Rabu, 27 Maret 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Guntoro Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1867/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 22/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 05 Maret 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini; 2. Hadar Nafis Gumay; 3. Feri Amsari; 4. Augus Hendy; 5. A. Murogi Bin Sabar; 6. Muhamad Nurul Huda; dan 7. Sutrisno. Kuasa Pemohon: Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, dkk DPR: Keterangan DPR	APPP Nomor : 1866/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Rabu, 06 Maret 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. Kuasa Pemohon: H. Moh. Rusdi Taher, S.H., M.H., H.O.K. Joesli S.H., M.H., Rizky Dienda Putri, S.E., S.H., Nurfidiyanti Maito, S.H., dkk	APPP Nomor : 1865/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 21/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Rabu, 27 Februari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga Kuasa Pemohon: tidak ada pihak lain: Kesimpulan KPU DPR: Keterangan DPR	APPP Nomor : 1864/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 19/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 25 Maret 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo Kuasa Pemohon: Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. dan Aria Sujudi, S.H., LL.M. Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR	APPP Nomor : 1863/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Senin, 22 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Reza Aldo Agusta Kuasa Pemohon: Leonard Arpan Aritonang, S.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan ahli Pemerintah an Hikmahanto Juwana DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Kesimpulan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden	APPP Nomor : 1862/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 16/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Senin, 04 Februari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Deddi Fasmadhy Satiadharmanto Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1861/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 17/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Rabu, 23 Januari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Drs. H. Yuliansyah, M.M. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1860/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 15/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, 25 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, dkk DPR: Keterangan DPR	APPP Nomor : 1859/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 14/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kamis, 17 Januari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, dalam hal ini diwakili oleh Ramly Umasugi, S.Pi., M.M. dan Amustofa Besan, S.H.; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, dalam hal ini diwakili oleh Iksan Tinggapy, S.H., A.Azis Hentihu, S.E., Djalil Mukadar, S.P.; 3. Mahmud Nustelu; 4. Elias Behuku Kuasa Pemohon: Fahri Bachmid, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1858/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 11/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 17 Januari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Ahmad Syauqi; 2. Ammar Saifullah; 3. Taufiqurrahman Arief; 4. Khairul Hadi; 5. Yun Frida Isnaini; 6. Zhillan Zhalilan. Kuasa Pemohon: Damrah Mamang, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1857/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 10/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Rabu, 16 Januari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Azam Khan, S.H. Kuasa Pemohon: Damai Hari Lubis, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1856/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 9/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 14 Januari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Paustinus Siburian, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1855/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 8/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 08 Januari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Nur Ana Apfianti Kuasa Pemohon: Muhammad Sholeh, S.H.,dkk	APPP Nomor : 1854/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 7/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 07 Januari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Ahmad Ihsan, A.Md, Kep., S.H. Kuasa Pemohon: Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H., dkk	APPP Nomor : 1852/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 6/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Rabu, 06 Februari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1851/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 5/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Jumat, 01 Februari 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa, Kuasa Pemohon: Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Tambahan Pemerintah	APPP Nomor : 1850/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 4/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 11 Maret 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M. Kuasa Pemohon: Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Kesimpulan Presiden	APPP Nomor : 1849/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 3/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Jumat, 12 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Anisa Rosadi Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah a.n Dr. Nur Ainy Fardana NAwangsari, M.Si Pemerintah: Keterangan ahli Pemerintah an Dian Puji Simatupang Pemerintah: Keterangan ahli Pemerintah an Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.S. Pemerintah: Kesimpulan Presiden	APPP Nomor : 1848/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 2/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Jumat, 21 Desember 2018 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Ahmad Zahri, S.Pd.I; 2. Sunarto; 3. Samsi Miftahudin; 4. Musbikhin; 5. Jumari Saputro; 6. Aris Maryono. Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1847/PAN-PUU.MK/2018 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 1/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali

< 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 85