Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Jumat, 20 September 2019 00:00:00 WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Pemohon: Suharjo Triatmanto Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1887/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 43/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, 30 Januari 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Krisman Dedi Awi Fonataba, S.Sos dan Darius Nawipa Kuasa Pemohon: Habel Rumbiak, S.H., SpN. Pemerintah: Keterangan Tambahan untuk Perkara 41/PUU-XVII/2019 Pemerintah: Keterangan Tambahan untuk Perkara No 41/PUU-XVII/2019 bulan November 2019 DPR: Keterangan DPR bulan Januari 2020 untuk Perkara No 41/PUU-XVII/2019 pihak lain: Keterangan Ahli dan Daftar Riwayat Hidup (CV) a.n Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc pihak lain: Keterangan Ahli dan Daftar Riwayat Hidup (CV) a.n Fachry Ali pihak lain: Keterangan Ahli dan Daftar Riwayat Hidup (CV) a.n Drs Bambang Purwoko, MA	APPP Nomor : 1886/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 41/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 20 Mei 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Hj. Maphilinda Syahrial Kuasa Pemohon: Grees Selly, S.H., M.H. dan Surya Abdi Juliansyah, S.H.	APPP Nomor : 1885/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 42/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Gugur
Rabu, 11 September 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M; 2. Antonius Cahyadi, S.H., LL.M; dan 3. Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1884/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 39/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan
Jumat, 10 Mei 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.; 2. Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK); 3. Iwan Kurniawan, S.Sy.; 4. Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.; 5. Yeperson, S.H.; 6. Mustika Yanto, S.H.; 7. Asutra Ulesko, S.H.; 8. Turiman, S.H.; 9. Novrian, S.H.; dan 10. Abdul Jafar, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1883/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 38/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Rabu, 26 Februari 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Arjuna Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Badrul Kohir dan Adib Hadi Permana; 2. Pena Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Kunarti dan Dian Mukti; 3. Mar`atul Mukminah; 4. M. Faesal Zuhri; 5. Nurhadi; 6. Sharon Clarins Herman; dan 7. Ronaldo Heinrich Herman Kuasa Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk pihak lain: Keterangan Tertulis KPU pada perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 pihak lain: Keterangan Tertulis KPU pada perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 pihak lain: Keterangan Tertulis Ketua DKPP dalam Perkara No 37/PUU-XVII/2019 pihak lain: Keterangan Tertulis Ketua DKPP dalam Perkara No 37/PUU-XVII/2019 pihak lain: Keterangan Tertulis Ketua DKPP Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 beserta lampiran Putusan DKPP pihak lain: Keterangan Tertulis Bawaslu Perkara No 37/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Oktober 2019 DPR: Keterangan DPR tanggal 18 November 2019 untuk Perkara No 37/PUU-XVII/2019 DPR: Keterangan DPR (Asli) Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden untuk Perkara No 37/PUU-XVII/2019 bulan Desember 2019 pihak lain: Keterangan Ahli untuk Perkara No 37/PUU-XVII/2019 bertanggal 10 Januari 2020 Pemerintah: Keterangan Presiden Bertanggal 3 Oktober 2019 Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (KPU) bertanggal 20 Januari 2020 Pemerintah: Keterangan Tambahan Pemerintah	APPP Nomor : 1882/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 37/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 25 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1881/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 36/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 13 Mei 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Zadrack Taime; 2. Yan Pieter Yarangga; 3. Paul Finsen Mayor; 4. Sirzet Gwasgwas; 5. Oktovianus Pekei; 6. Albertus Moyuend; 7. Yohanes Petrus Kamarka; 8. Djanes Marambur; 9. Yosepa Alomang; 10. Karel Philemon Erari; 11. Pdt. Herman Awom, S.Th; 12. Thaha M. Alhamid; 13. Solidaritas Perempuan Papua (SPP); dan 14. Kemah Injil Gereja Masehi (Kingmi) di Tanah Papua. Kuasa Pemohon: Yan Christian Warinussy, S.H., dkk	APPP Nomor : 1880/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 35/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Selasa, 14 Mei 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Marsudi Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1879/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 33/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, 11 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah Kuasa Pemohon: Janses E. Sihaloho, SH., Riando Tambunan, SH.H.,dkk	APPP Nomor : 1878/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 32/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Jumat, 12 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: PT. Hollit International diwakili oleh Anne Patricia Sutanto selaku Direktur Kuasa Pemohon: Sari Agustin, Soesilowati Tanoedjaja, Arief Sunjaya, dkk	APPP Nomor : 1877/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 34/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 08 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1876/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 31/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 04 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Yayasan Al-Ikhwan Meruya, dalam hal ini diwakili oleh H. Armein Kusumah, Dra. Hj. Sri Wuryatmi, M.M., dan Drs. H. Saman, Ak., M.M. Kuasa Pemohon: Arjumulia, S.H.	APPP Nomor : 1875/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 30/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 04 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Heriyanto, S.H., M.H. dan Ramdansyah, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1874/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 29/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Senin, 28 Oktober 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan DPR	APPP Nomor : 1873/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 28/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 20 Maret 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Octolin Hutagalung, S.H.; 2. Nuzul Wibawa, S.H.; 3. Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb; dan 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Syahril Moehammad, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1872/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 27/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, 04 April 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA. dan Wiwin Winata, S.Sy DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 1871/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 25/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 19 Maret 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Victor F. Sjair, S.Pi., dan Ir. Johanna Joice Julita Lololuan Kuasa Pemohon: Meivri D Nirahua, S.H., Yustin Tuny, S.H., Dominos Nahuway, S.H., dan Prima C. H. Soedarsono, S.H.	APPP Nomor : 1870/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 26/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 19 Maret 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), dalam hal ini diwakili oleh Sunarto Kuasa Pemohon: Veri Junaidi, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Slamet Santoso, S.H. DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden DPR: Keterangan DPR	APPP Nomor : 1869/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 24/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 19 Maret 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Lucky Andriyani Kuasa Pemohon: DR. H Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., dan Azmi Mahathir, S.H.	APPP Nomor : 1868/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 23/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima

< 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 ... 85