Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Jumat, 04 Oktober 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Andrias Lutfi Susiyanto, S.Pd dan Evan Waluyo Rostanadji Kuasa Pemohon: Muhammad Isrok, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1907/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 60/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Senin, 10 Februari 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Pemohon: Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR tanggal 19 November 2019 untuk Perkara No 59/PUU-XVII/2019 DPR: Keterangan DPR (Asli) Pemerintah: Keterangan Tambahan Pemerintah bertanggal 16 Maret 2020	APPP Nomor : 1906/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 59/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Rabu, 09 Oktober 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Asrullah, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1905/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 64/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Kamis, 26 September 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Pemohon: 1. Faldo Maldini; 2. Tsamara Amany; 3. Dara Adinda Kesuma Nasution; dan 4. Cakra Yudi Putra Kuasa Pemohon: Rian Ernest Tanudjaja, S.H., MPA, dkk	APPP Nomor : 1904/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 58/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Menolak permohonan para Pemohon.
Kamis, 21 November 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor .. Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Pemohon: Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Putrida Sihombing, dkk Kuasa Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	APPP Nomor : 1903/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 57/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 11 September 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Pemohon: Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam hal ini diwakili oleh Adnan Topan Husodo dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini Kuasa Pemohon: Donal Fariz, S.H., dkk	APPP Nomor : 1902/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 56/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Senin, 13 Januari 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini Kuasa Pemohon: Fadli Ramadanil, S.H., M.H., dkk DPR: Keterangan DPR tanggal 18 November 2019 untuk Perkara No 55/PUU-XVII/2019 DPR: Keterangan DPR (Asli)	APPP Nomor : 1901/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 55/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Jumat, 14 Februari 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.; 2. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.; dan 3. Kexia Goutama Kuasa Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Permohonan Pengunduran Jadwal Sidang Pemerintah: Keterangan Presiden untuk Perkara No 54/PUU-XVII/2019 Pihak Terkait: Keterangan Tertulis dan Surat Kuasa Khusus Pihak Terkait: Keterangan Tertulis BPK RI untuk Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019 Pemerintah: Keterangan Ahli a.n. Dr. W. Riawan Tjandra bertanggal 23 Januari 2020 DPR: Keterangan Tambahan DPR DPR: Keterangan DPR bertanggal 26 November 2019 dan bulan Januari 2020 Pihak Terkait: Keterangan Tambahan BPK RI untuk Perkara No 54/PUU-XVII/2019 tanggal 14 Februari 2020 Pemerintah: Kesimpulan Presiden untuk Perkara No 54/PUU-XVII/2019 bertanggal 24 Februari 2020 Pihak Terkait: Kesimpulan BPK RI tanggal 24 Februari 2020 untuk Perkara No 54/PUU-XVII/2019	APPP Nomor : 1900/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 54/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Selasa, 08 Oktober 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1899/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 53/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, 22 Agustus 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Alamsyah Panggabean Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1898/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 52/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Senin, 19 Agustus 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Pemohon: Muhammad Sholeh, S.H. dan Ir. Ahmad Nadir Kuasa Pemohon: Imam Syafii, S.H., dkk	APPP Nomor : 1897/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 51/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 28 Oktober 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Pemohon: Madsanih Kuasa Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1896/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 50/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Rabu, 14 Agustus 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Pemohon: Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin M.S., Prof. Dr. Ir. H. Tridjoko Wisnu Murti, DEA., Prof. Dr. H. Sugijanto, M.S.Apt., dkk Kuasa Pemohon: Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1895/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 49/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan penarikan permohonan para Pemohon; 2. Permohonan Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Jumat, 29 November 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan Kuasa Pemohon: Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk bawaslu: Permohonan Menjadi Pihak Terkait dari Bawaslu Pemerintah: Permohonan Penundaan Jadwal Sidang Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait (Bawaslu) bertanggal 16 Okt 19 Pemerintah: Keterangan Tambahan Pemerintah untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 tanggal November 2019 Pemerintah: Keterangan Presiden untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 tanggal 23 Oktober 2019 DPR: Keterangan DPR bulan Januari 2020 untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019	APPP Nomor : 1894/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan
Selasa, 13 Agustus 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Syamsul Bachri Marasabessy; 2. Yoyo Effendi; 3. Djefri Tuanany; 4. Adi Sucipto; dan 5. Sulastri Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1893/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 47/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Jumat, 01 November 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Supriyono Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1892/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 45/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Selasa, 23 Juli 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Thomas Millyen Kuasa Pemohon: Andreas Juianto, S.H.	APPP Nomor : 1891/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Jumat, 19 Juli 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Marion Kova Kuasa Pemohon: Abraham Nempung, S.H., dkk	APPP Nomor : 1890/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 46/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 03 September 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Andi alias Aket bin Liu Kim Liong Kuasa Pemohon: Janses E. Sihaloho, S.H., dkk	APPP Nomor : 1889/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 44/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 15 Agustus 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1888/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 40/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima

< 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 85