Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Jumat, 14 Agustus 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: PT Nadira Intermedia Nusantara, yang diwakili oleh Jemy Penton selaku Direktur Utama Kuasa Pemohon: Muhammad Zen Al Faqih, S.H., S.S., M.Si., Charlie Gustav, S.H., dan Agus Indra Firdaus, S.H Pihak Terkait: Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait untuk Perkara No 78/PUU-XVII/2019 dengan Nomor: 002/AFS-RCTI/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait a.n. Gabungan Operator Televisi Indonesia (GO TV Kabel Indonesia) Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait a.n. Indonesia Cable TV Association (ICTA) Pihak Terkait: Permohonan untuk Menjadi Pihak terkait dari PT Sriwijaya Mitra Media bertanggal 27 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk Menjadi Pihak terkait dari PT Mitra Banten Multimedia bertanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk Menjadi Pihak terkait dari PT Andalas Mitra Media bertanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk Menjadi Pihak terkait dari PT Lampung Mitra Media bertanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Kalimantan Multimedia bertanggal 27 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Bintan Multimedia bertanggal 27 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Pesona Visual Mandiri bertanggal 27 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Panam Mitra Media bertanggal 27 Januari 2020 Pemerintah: Keterangan Presiden Bertanggal 31 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Multi Media Sentral Perkara No 78/PUU-XVII/2019 tanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Keterangan PT RCTI bertanggal 13 Februari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Rohil Media Kabel Perkara No 78/PUU-XVII/2019 tanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Ujung Batu Media Satelit Perkara No 78/PUU-XVII/2019 tanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Rellyzha Vision Perkara No 78/PUU-XVII/2019 tanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Cahaya Ratna Group Perkara No 78/PUU-XVII/2019 tanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Dumai Mandiri Jaya Perkara No 78/PUU-XVII/2019 tanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Jalur Media Abadi Perkara No 78/PUU-XVII/2019 tanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PT Mekar Vision Perkara No 78/PUU-XVII/2019 tanggal 20 Januari 2020 Pihak Terkait: Keterangan sebagai Pihak Terkait dari ICTA untuk Perkara No 78/PUU-XVII/2019 Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait Go TV Kabel Indonesia Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait PT Bulukumba Citra Visual (Citra TV) No: 0225/B/BCV/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait bertanggal 24 Februari 2020 an PT Pesona Visual Mandiri, PT Andalas Mitra Media, PT kalimantan Multimedia, PT Lampung Mitra Media, PT Bintan Multimedia, PT Sriwijaya Mitra Media, PT Mitra Banten Multimedia, dan PT Panam Mitra Media Pihak Terkait: Keterangan PT Pilar Mediatama No 0122/A-MK/MMTV/II/2020 Pemerintah: Keterangan Tambahan Pemerintah bertanggal 21Februari 2020 DPR: Keterangan DPR RI bertanggal 17 Februari 2020 Pihak Terkait: Keterangan 8 Pihak Terkait an (PT Rohil Media Kabel, PT Jalur Media Abadi, PT Dumai Mandiri Jaya, Pt Multi Media Sentral, PT Cahaya Ratna Group, PT Rellyzha Vision, PT Mekar Vision, dan PT ujung Batu Media Satelit) Pihak Terkait: Keterangan Ahli a.n DR. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M tanggal 25 Juni 2020 Pihak Terkait: Kesimpulan ICTA tanggal 7 Juli 2020 untuk Perkara No 78/PUU-XVII/2019 Pihak Terkait: Kesimpulan PT Bulukumba Citra Visual tanggal 6 Juli 2020 Pihak Terkait: Kesimpulan dari JMM TV tanggal 7 Juli 2020 dan Lampiran Berita Acara Rapat Koordinasi Nasional KPI Tahun 2019 Pihak Terkait: Kesimpulan dari Go TV Kabel Indonesia No 2103/B1/GOTV/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 Pihak Terkait: Kesimpulan PT. Ujung Batu Media Satelit tanggal 7 Juli 2020 untuk Perkara 78/PUU-XVII/2019 Pihak Terkait: Kesimpulan PT. Rohil Media Kabel tanggal 7 Juli 2020 untuk Perkara No. 78/PUU-XVII/2019 Pihak Terkait: Kesimpulan PT. Dumai Mandiri Jaya tanggal 7 Juli 2020 untuk Perkara No. 78/PUU-XVII/2019 Pihak Terkait: Kesimpulan No 163/AFS-RCTI/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 beserta Lampiran I (Salinan Putusan PN JakBar No. 959/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt) dan Lampiran II (Salinan Putusan PT DKI Jakarta No 167/Pid.Sus/2020/PT.DKI Pihak Terkait: Kesimpulan PT Bintan MM, PT Pesona VM, PT Sriwijaya MM, PT Andalas MM, PT Panam MM, PT Lampung MM, PT Mitra Banten MM, dan PT Kalimantan MM bertanggal 8 Juli 2020 Pemerintah: Kesimpulan Presiden bertanggal 8 Juli 2020 Pihak Terkait: Kesimpulan PT. Dumai Mandiri Jaya tanggal 7 Juli 2020 untuk Perkara No. 78/PUU-XVII/2019 Pihak Terkait: Kesimpulan PT. Ujung Batu Media Satelit tanggal 7 Juli 2020 untuk Perkara 78/PUU-XVII/2019 Pihak Terkait: Kesimpulan PT. Rohil Media Kabel tanggal 7 Juli 2020 untuk Perkara No. 78/PUU-XVII/2019	APPP Nomor : 1928/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 78/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 01 Oktober 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Agus Rahardjo, dkk. Kuasa Pemohon: Arif Maulana, S.H., dkk.	APPP Nomor : 1927/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 79/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 16 Desember 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Felix Juanardo Winata Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 1926/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Selasa, 07 Januari 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Forkorus Yaboisembut, S.Pd. Kuasa Pemohon: Jimmy Monim, S.H.	APPP Nomor : 1925/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 76/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Selasa, 12 November 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri Kuasa Pemohon: M. Maulana Bungaran, dkk	APPP Nomor : 1924/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 74/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Selasa, 12 November 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Ricki Martin Sidauruk Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1923/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 73/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 12 November 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kuasa Pemohon: Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2019	APPP Nomor : 1922/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 75/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 25 Februari 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M., Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA., Drs. Achyar Hanafi, M.S., Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M., Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc., Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D., Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si., Dra. Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuhendo Saputra, Rosdiana, S.T., M.T., Nurhasanah, Drs. Djalu Sugiarto, M.Si., dan Drs. Sutanto Herujatmiko Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk. Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 16 Januari 2020 Pihak Terkait: Keterangan Tertulis BPJS bertanggal 3 Februari 2020 DPR: Keterangan Tertulis DPR untuk Perkara No 72/PUU-XVII/2019 bertanggal 27 Januari 2020 Pemerintah: Keterangan Ahli a.n Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M tanggal 17 Februari 2020 pihak lain: Keterangan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan bertanggal 17 Februari 2020 Pihak Terkait: Keterangan Tambahan PT Taspen (Persero) bertanggal 12 Februari 2020 untuk Perkara 72/PUU-XVII/2019 beserta Daftar Lampiran Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden untuk Perkara No 72/PUU-XVII/2019 bulan Februari 2020 Pihak Terkait: Kesimpulan BPJS Ketenagakerjaan bertanggal 25 Februari 2020 Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah bertanggal ... Februari 2020 Pemerintah: Keterangan Tambahan dari Ahli an. Indra Budi Sumantoro Pihak Terkait: Keterangan Prof. Dr Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc tanggal 3 Agustus 2020 beserta CV (Perkara 72/PUU-XVII/2019) Pihak Terkait: Keterangan Prof. Dr Zudan Arif F, S.H., M.H tanggal 4 Agustus 2020 beserta CV (Perkara 72/PUU-XVII/2019)	APPP Nomor : 1921/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 72/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan
Selasa, 06 Oktober 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemohon: Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Anang Zubaidy, S.H., M.H., dkk. Pihak Terkait: Keterangan Dewan Pengawas KPK RI bertanggal 23 September 2020 Pihak Terkait: Keterangan Tertulis Pimpinan KPK RI untuk Perkara No 59, 62, 70, 71, 73,77, dan 79/PUU-XVII/2019 tanggal 23 September 2020 Pihak Terkait: Keterangan/Tanggapan Pimpinan KPK untuk Perkara Nomor 59, 62, 70, 71, 73, 73, 77, dan 79/PUU-XVII/2019 Pihak Terkait: Keterangan Pembaruan Dewan Pengawas KPK pascasidang 23 September 2020 Pihak Terkait: Kesimpulan Dewan Pengawas KPK Pemerintah: Kesimpulan Presiden bertanggal 2 Oktober 2020	APPP Nomor : 1920/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 70/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Senin, 02 Desember 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Erko Mojra Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 1919/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 69/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Selasa, 14 Juli 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Kuasa Pemohon: `-	APPP Nomor : 1918/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 71/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 10 Desember 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945	Pemohon: Deddy Rizaldy Arwin Gommo dan Eliadi Hulu Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1917/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Selasa, 10 Desember 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Yanto selaku Direktur Utama PT Wira Pratama Gasindo Kuasa Pemohon: Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., Dr Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M, Abdul Toni, S.H., M.H, dkk	APPP Nomor : 1915/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 68/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 19 November 2019 00:00:00 WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Supriyono Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1914/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 67/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 06 Januari 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1),Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Pemohon: Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Ricardo Purba, S.H. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1913/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 77/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 30 Januari 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Sidik, S.HI., Rivaldi, S.H., dan Erwin Edison, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada DPR: Keterangan DPR bulan Januari 2020 untuk Perkara No 66/PUU-XVII/2019 Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 27 Januari 2020 untuk Perkara No 66/PUU-XVII/2019	APPP Nomor : 1912/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 66/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Kamis, 17 Oktober 2019 00:00:00 WIB	Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri	Pemohon: Achdiat Adiwinata Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 1911/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 65/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 12 Februari 2020 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Pemohon: Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR bertanggal 3 Februari 2020 Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli Pemerintah an. Maruarar Siahaan	APPP Nomor : 1910/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 62/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditolak
Rabu, 09 Oktober 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Parliament Responsive Forum (PAMOR) yang diwakili oleh Dayanto, S.H., M.H. selaku Direktur dan Muhammad Alfa Sikar selaku Sekretaris Jenderal Kuasa Pemohon: Husen Bafaddal, S.H., M.H., dkk	APPP Nomor : 1909/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 63/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Senin, 04 November 2019 00:00:00 WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Drs. La Arta, M.Si Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1908/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 61/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali

< 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 ... 85