Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,
30 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Marcell Kurniawan, S.DKV.; 2. Roslianna Ginting, S.H.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1948/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
14/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
30 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Hendra Otakan Indersyah

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1947/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
13/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
30 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Pemohon:
Sandhy Handika, Danang Yudha Prawira, S.H., dan Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1946/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
12/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
24 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Moch Ojat Sudrajat S; 2. Hapid, S.HI., M.H; 3. Muhamad Madroni

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1945/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
11/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
08 Juli 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M; 2. Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak., M.M., M.Hum.; 3. Redno Sri Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS.

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Presiden untuk Perkara No 10/PUU-XVIII/2020 tanggal 7 Juli 2020

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Presiden untuk Perkara No 10/PUU-XVIII/2020 tanggal 21 Juli 2020

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden bertanggal 29 Juli 2020

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden bertanggal 29 Juli 2020

DPR:
Keterangan DPR tanggal 21 Juli 2020 untuk Perkara No 10/PUU-XVIII/2020

 APPP Nomor :
1944/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
10/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
17 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Michael

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1943/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
7/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
17 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Mahmudin, Suyanto, Muhammad Nur Rambe, dkk

Kuasa Pemohon:
Paulus Sanjaya, dkk

APPP Nomor :
1942/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
9/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Selasa,
24 November 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin; 2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M; 3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H; 4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M

Kuasa Pemohon:
Bayu Prasetio, S.H., M.Hum, dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 8 Juli 2020

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait (BPJS Ketenagakerjaan) untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 tanggal 23 Juli 2020

Pihak Terkait:
Keterangan PT Taspen (Persero) tanggal 23 Juli 2020 untuk Perkara 6/PUU-XVIII/2020

Pihak Terkait:
Keterangan PT Asabri (Persero) bertanggal 23 Juli 2020 untuk Perkara NO 6/PUU-XVIII/2020

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Pihak Terkait PT Asabri (Persero) tanggal 23 Juli 2020 untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 beserta Lampiran Roadmap

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan PT Taspen (Persero) tanggal 5 Agustus 2020 beserta Lampiran I-V dan Roadmap PT Taspen (Persero) Tahun 2014-2019 sebagai Lampiran III

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan bertanggal 14 Agustus 2020

DPR:
Keterangan DPR tanggal 8 Juli 2020 untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan PT Asabri (Persero) tanggal 26 Agustus 2020 untuk Perkara 6/PUU-XVIII/2020

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Menteri BUMN bertanggal 28 Agustus 2020

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan PT BPJS Ketenagakerjaan bertanggal 31 agustus 2020

Pihak Terkait:
Kesimpulan (PT) tanggal 12 Oktober 2020 untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020

Pihak Terkait:
Kesimpulan (PT) tanggal 13 Oktober 2020 untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden bertanggal 2 November 2020

 APPP Nomor :
1941/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
6/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Jumat,
10 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1940/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
8/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
10 September 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dadang Sukresna selaku Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Kuasa Pemohon:
RA. Made Damayanti Zoelva, S.H., Dr Heru Widodo, S.H., M.Hum, Feri Wirsamulia, S.H., LL.M., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden untuk Perkara No 5/PUU-XVIII/2020 bertanggal 03 Maret 2020

Pihak Terkait:
Keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggal 19 Juni 2020

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan PT. OJK

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Pemerintah bertanggal 13 Juli 2020

Pihak Terkait:
Kesimpulan bertanggal 17 September 2020

DPR:
Keterangan DPR tanggal 13 Juli 2020 untuk Perkara No 5/PUU-XVIII/2020

pihak lain:
Keterangan Ahli a.n Irvan Rahardjo , SE, MM tanggal untuk Perkara No 5/PUU-XVIII/2020

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden tanggal 17 September 2020 untuk Perkara No 5/PUU-XVIII/2020

 APPP Nomor :
1939/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
5/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
10 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945 Pemohon:
Penetina Cani Cesya Kogoya

Kuasa Pemohon:
Habel Rumbiak, S.H., Sp.N. dan Ivan Robert Kairupan, S.H.

APPP Nomor :
1938/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
4/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
13 Agustus 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 Pemohon:
Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Permohonan Penundaan Jadwal Sidang

Pemerintah:
Keterangan Presiden tanggal 22 Juli 2020 (Perkara No 1/PUU-XVIII/2020)

APPP Nomor :
1937/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
1/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Jumat,
10 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 Pemohon:
Aristides Verissimo de Sousa Mota

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait (IKAHI dan MA) untuk Perkara No 2/PUU-XVIII/2020 bertanggal 5 Maret 2020

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis MAPPI FHUI bertanggal 29 Juni 2020

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis (Keterangan Tambahan dan Kesimpulan) dari Pihak Terkait MAPPI FHUI untuk Perkara No 2/PUU-XVIII/2020

DPR:
Keterangan DPR bertanggal 8 Juli 2020 untuk Perkara No 2/PUU-XVIII/2020

Pihak Terkait:
Kesimpulan MA bertanggal 3 Juli 2020

Pihak Terkait:
Kesimpulan dari KY untuk Perkara No 2/PUU-XVIII/2020

APPP Nomor :
1936/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
2/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
21 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dkk.

Kuasa Pemohon:
Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1935/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
85/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
24 September 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap UUD 1945 Pemohon:
H. Jarizal Hatmi, S.E., Drs. Amri Swarta, M.M., Drs. H. Zainun Manaf, Eliyusnadi, S.Kom., M.Si. DPT., Hj. Mor Anita, S.E., M.M., Pahruddin Kasim, S.H., M.H., DR. H. Rasidin, M.Ag., Satria Gunawan, dan Nopantri, S.P., M.Si.

Kuasa Pemohon:
Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk

Pihak Terkait:
Keterangan Gubernur Jambi No 843/SKT/SETDA.HKM-2.2/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 beserta Dokumen Lampiran untuk Perkara No 3/PUU-XVIII/2020

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 6 Maret 2020

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertangggal 16 Maret 2020

DPR:
Keterangan DPR bertanggal 18 Juni 2020 untuk Perkara No 3/PUU-XVIII/2020

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait (Gubernur Jambi) untuk Perkara No 3/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 September 2020

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah bertanggal 17 September 2020

 APPP Nomor :
1934/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
3/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
09 Desember 2019
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Materiel Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1933/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
84/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
02 Maret 2020
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Saiful Mashud, S.H. (selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia)

Kuasa Pemohon:
Wilman Malau S.H., M.H. dan Andriko Josua M, S.H.

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Trkait untuk Perkara No 83/PUU-XVII/2019 tanggal 18 Februari 2020

Pihak Terkait:
Permohonan (Keterangan) sebagai Pihak Terkait

DPR:
Keterangan DPR bertanggal 20 Februari 2020 untuk Perkara No 83/PUU-XVII/2019

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli dan CV Ahli Pihak Terkait Migran Care an. Prof. Sulistyowati Irianto, Yuniyanti Chuzaifah, dan Dr. Ninik Rahayu

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli an Ayyanthi Azis dan Henry Thomas Simarmata

Pihak Terkait:
Keterangan KOMNAS Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Andy Yetriyani) bertanggal 26 Agustus 2020

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait tanggal 23 September 2020 untuk Perkara No 83/PUU-XVII/2019

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden bertanggal 24 September 2020

 APPP Nomor :
1932/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
83/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Selasa,
07 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Alamsyah Panggabean

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1931/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
82/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
10 Februari 2020
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Bayu Segara, S.H.

Kuasa Pemohon:
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Pemerintah:
Keterangan dan CV Ahli an Zainal Arifin Mochtar

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal Februari 2020

DPR:
Keterangan DPR bertanggal 2 Juli 2020 untuk Perkara No 80/PUU-XVII/2019

 APPP Nomor :
1930/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
80/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
20 Desember 2019
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1929/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
81/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  

< 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177