Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Selasa, 05 Mei 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Nelly Rosa Yulhiana Kuasa Pemohon: Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., dkk. |
APPP Nomor : 1968/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 33/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 23 April 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Aristides Verissimo de Sousa Mota Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 1967/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 31/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 23 April 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Aristides Verissimo de Sousa Mota Kuasa Pemohon: - Pemerintah: Keterangan Tertulis dan CV Ahli Pemerintah Prof. Dr. Eko Prasojo |
APPP Nomor : 1966/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 30/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Kamis, 23 April 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Aristides Verissimo de Sousa Mota Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 1965/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 29/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 21 April 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945 |
Pemohon: H. Damai Hari Lubis Kuasa Pemohon: Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn., dkk. |
APPP Nomor : 1964/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 25/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Selasa, 03 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., Dr. Maryono, S.Kar., M. Hum., dkk. Kuasa Pemohon: Zul Armain Aziz, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Keterangan Pemerintah bertanggal 28 Juli 2020 Pemerintah: Keterangan Pemerintah (yang dibacakan) bertanggal 28 Juli 2020 DPR: Keterangan DPR untuk Perkara No 32/PUU-XVIII/2020 tanggal 8 September 2020 Pemerintah: Kesimpulan Presiden bertanggal 13 November 2020 |
APPP Nomor : 1963/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 32/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan |
Jumat, 15 Mei 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA., dkk. Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk. Pihak Terkait: Permohonan bertanggal 25 April 2020 Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait (Yayasan DDII) bertanggal 25 April 2020 Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait (Yayasan DDII) bertanggal 25 April 2020 Pihak Terkait: Permohonan bertanggal 29 April 2020 Pihak Terkait: Permohonan bertanggal 11 Mei 2020 Pihak Terkait: Permohonan bertanggal 11 Mei 2020 Pemerintah: Keterangan Presiden (PPT) Pihak Terkait: Permohonan bertanggal 11 Mei 2020 Pihak Terkait: Permohonan bertanggal 29 April 2020 Pihak Terkait: Permohonan bertanggal 11 Mei 2020 Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 19 Mei 2020 Pemerintah: Keterangan Pendahuluan Presiden bertanggal 20 Mei 2020 |
APPP Nomor : 1962/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 23/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 20 Mei 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 1961/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 28/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 29 April 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI); 2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997; 3. Lembaga Kerukunan Masayarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI); 4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI); 5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA). Kuasa Pemohon: Rudy Marjono, S.H., dkk. Pihak Terkait: Permohonan bertanggal 24 April 2020 Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung bertanggal 24 April 2020 Pihak Terkait: Permohonan bertanggal 8 Mei 2020 Pihak Terkait: Permohonan bertanggal 8 Mei 2020 |
APPP Nomor : 1960/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 24/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 16 April 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen Kuasa Pemohon: Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., dkk. |
APPP Nomor : 1959/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 27/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 30 Maret 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Azwarmi als Armi Kuasa Pemohon: Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., dkk. |
APPP Nomor : 1958/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 26/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 30 Maret 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Nur Ana Apfianti; 2. Kusnan Hadi. Kuasa Pemohon: Muhammad Sholeh, S.H., dkk. |
APPP Nomor : 1957/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir) |
|
Kamis, 24 September 2020 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Anwar Hafid dan H. Arkadius, Dt. Intan Baso Kuasa Pemohon: Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait untuk Perkara No 22/PUU-XVIII/2020 tanggal 21 Juli 2020 Pemerintah: Keterangan Presiden tanggal 30 Juli 2020 untuk Perkara No 22/PUU-XVIII/2020 DPR: Keterangan DPR tanggal 12 Agustus 2020 untuk Perkara No 22/PUU-XVIII/2020 Pihak Terkait: Keterangan dan CV Ahli an Titi Anggraini Pihak Terkait: Keterangan dan CV Ahli an Oce Madril Pihak Terkait: Keterangan dan CV Ahli an Bivitri Susanti Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait tanggal 21 September 2020 untuk Perkara No 22/PUU-XVIII/2020 Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah bertanggal 23 September 2020 |
APPP Nomor : 1956/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 22/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, 12 Maret 2020 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Inri Januar, Oktoriusman Halawa, dan Eliadi Hulu Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1955/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 21/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Rabu, 03 Juni 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap UUD 1945 |
Pemohon: H. Sunaryo, H.S. dan Zarkasi Kuasa Pemohon: Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H., dkk |
APPP Nomor : 1954/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 20/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 05 Juni 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Pazriansyah dan Firdaus Kuasa Pemohon: Ari J.C. Pasaribu, S.H., M.Kn., dkk. |
APPP Nomor : 1953/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 19/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 21 Februari 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Tiuridah Silitonga, S.T., M.M.; 2. Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.; 3. Nurhidayat, S.Sos.; 4. Mohammad Fadli, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1952/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 18/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 17 Februari 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Mr. Gi Man Song; 2. Mrs. So Youn Kim Kuasa Pemohon: Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 20 Februari 2020 untuk Perkara No 83/PUU-XVII/2019 |
APPP Nomor : 1951/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 17/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 10 Februari 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Olivia Sembiring, Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, dan R. Narendra Jatna Kuasa Pemohon: Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., dkk |
APPP Nomor : 1950/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 16/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 03 Februari 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Novan Lailathul Rizky; 2. Indah Aprilia; 3. Carotama Rusdiyan; 4. Anidya Octavia Khoirunisa; 5. Munawir. Kuasa Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H |
APPP Nomor : 1949/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 15/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177