Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
17 Juli 2020
08:43:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 Pemohon:
Koko Koharudin

Kuasa Pemohon:
E`et Susita, S.H., M.Sc., dkk.

APPP Nomor :
2008/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
62/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
17 September 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar (Presiden) dan Dicky Firmansyah (Sekjen)

Kuasa Pemohon:
Janses E. Sihaloho, S.H., dkk.

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait tanggal 7 September 2020 untuk Perkara 61/PUU-XVIII/2020

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 14 Oktober 2020

Pihak Terkait:
Permohonan Salinan Keterangan Ahli Pemohon

Pihak Terkait:
Permohonan Pemeriksaan Berkas Perkara

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 10 Desember 2020

Pemerintah:
Keterangan Ahli an. Prof. Nindyo Pramono dan Surat Pengantar Pemerintah yang diserahkan pada 20 Mei 2021

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli a.n Tri Hayati tanggal 3 Juni dan CV a.n Tri Hayati bulan Mei 2021 (Perkara 61/PUU-XVIII/2020)

DPR:
Keterangan DPR bertanggal 8 Juni 2021

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait bertanggal 20 Agustus 2021

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden bulan Agustus 2021 (tanpa tanggal)

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah bertanggal 23 Agustus 2021

 APPP Nomor :
2007/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
02 September 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M (Gubernur) dan Pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung

Kuasa Pemohon:
Dharma Sutomo, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
2006/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
16 Juli 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 Pemohon:
Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang diwakili oleh Seno Margo Utomo (Ketua), Sudarwanto, S.Pd I, Sp (Sekretaris), dan Iwan Tri Handono (Bendahara), Sujad, Dr. Umar Ma`ruf, S.H., CN., M.Hum., dkk.

Kuasa Pemohon:
Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2005/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
63/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
03 November 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. H. Alirman Sori, Tamsil Linrung, Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, Syarikat Islam (diwakili oleh Dr. H. Hamdan Zoelva), Dr. Marwan Batubara, Ir. Budi Santoso, Ilham Rifki Nurfajar, dan M. Andrean Saefudin

Kuasa Pemohon:
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2004/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
60/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
26 Agustus 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Kurniawan, S.IP. dan Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.

Kuasa Pemohon:
Tezar Yudhistira, S.H., M.H., dkk.

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 19 Oktober 2020

pihak lain:
Keterangan DPD RI tanggal 21 Oktober 2020 untuk Perkara 59,60, 64/PUU-XVIII/2020

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Presiden tanggal 11 November 2020 untuk Perkara 59, 60, 64/PUU-XVIII/2020

DPR:
Keterangan DPR tanggal 21 Oktober 2020 (untuk Perkara No 59, 60, & 64/PUU-XVIII/2020) dan Lampiran (disimpan dalam 12 buah CD)

Pemerintah:
Keterangan Saksi tanggal 17 Juni 2021, KTP, dan CV a.n Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM., DESS

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah bertanggal 13 Agustus 2021

 APPP Nomor :
2003/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
59/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
08 Juli 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H., dkk.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2002/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
58/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
08 Juli 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2001/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
57/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
15 Desember 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Pemohon:
Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri

Kuasa Pemohon:
M. Maulana Bungaran, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah (tanpa tanggal) November 2020 untuk Perkara No 55/PUU-XVIII/2020

Pemerintah:
Keterangan Presiden tanpa tanggal bulan November 2020 (Perkara No 55/PUU-XVIII/2020)

DPR:
Keterangan DPR tanggal 7 Desember 2020 (tanpa TTD)

DPR:
Keterangan DPR bertanggal 7 Desember 2020

 APPP Nomor :
2000/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
55/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Selasa,
07 Juli 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD 1945 Pemohon:
Kamal Barok, S.H., M.H., Nurul Fadhilah, Erika Rovita Maharani, S.H., Melita Kristin BR., Helli Nurcahyo, S.H., dan M. Suprio Pratomo

Kuasa Pemohon:
Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
1999/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Selasa,
07 Juli 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945 Pemohon:
Alamsyah Panggabean

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1998/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
52/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
02 Juli 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945 Pemohon:
Muhammad Anis Zhafran Al Anwary

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1997/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
53/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
03 Juli 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 terhadap UUD 1945 Pemohon:
Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, dkk; PP Persis, Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuada Al-Irsyad, Akurat Indonesia, Yayasan LBH Catur Bhakti, KAMMI, dan Wanita Islam.

Kuasa Pemohon:
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
1996/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
51/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Rabu,
29 Juli 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 Pemohon:
Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1995/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
50/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Rabu,
05 Agustus 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Pemohon:
Drs. Channy Oberlin Aritonang

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1994/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
56/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
28 April 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
H. Damai Hari Lubis,S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn, dkk.

APPP Nomor :
1993/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
49/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
29 Juli 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Pemohon:
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem

Kuasa Pemohon:
Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1992/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
48/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
23 Juni 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Triono, S.T., dan Suyanto

Kuasa Pemohon:
Muhammad Sholeh, S.H., dkk.

APPP Nomor :
1991/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
18 Juni 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Pemohon:
Prof. Dr. H.R. Abdussalam

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1990/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
46/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
16 Juni 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
H. Ahmad Sabri Lubis, H. Munarman, S.H., Khotibul Umam, S.Ag., Ir. Ismail Yusanto, Hasanudin, S.H., M.M., M.Si., Muhammad Faisal Silenang, Drg. Madi Saputra, Sp. Pros., Irfianda Abidin, Timsar Zubil, dan Dr. H. Sugianto, M.M.

Kuasa Pemohon:
M. Kamil Pasha, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1989/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  

< 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177